Introducing 

Prezi AI.

Your new presentation assistant.

Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.

Loading…
Transcript

KELOMPOK K.B.A

WAHYU

SIUP

SURAT IZIN USAHA

PERDAGANGAN

PORMAN N. SIAHAAN

1

2

3

Pemilik/penanggung jawab perusahaan harus mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Izin (SPI) dan melampirinya dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

Permohonan dan dokumen yang dilampirkan akan diteliti kebenaran pengisianya dan kelengkapan syarat-syarat oleh pejabat yang berwenang

Apabila pengisian surat permohonan izin sudah benar dan memenuhi syarat-syarat, maka untuk selanjutnya akan dikeluarkan surat perintah untuk membayar uang jaminan perusahaan dan biaya administrasi perusahaan untuk disetorkan pada bank yang ditunjukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berkas permohonan izin usaha perdagangan untuk perusahaan besar yang telah memenuhi syarat-syarat yang akan diteruskan kepada Departemen Perdagangan dengan surat pengantar dari Kepala Kantor Perdagangan dan Perindustrian Provinsi untuk diterbitkan (SIUP).

Apabila Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sudah di tandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi atas nama Mentri Perdagangan, dan di beri nomor

Proses penerbitan SuratIzin Usaha Perdangan (SIUP) dalam waktu tujuh hari

4

5

Permohonan Izin Prinsip Industri Farmasi

5. Pelaksanaan Pembangunan Setelah Mendapat Persetujuan Izin Prinsip

1. Persyaratan

Dalam pengajuan persetujuan prinsip, industri farmasi wajib memenuhi persyaratan sesuai checklist kelengkapan dokumen Permohonan Persetujuan Prinsip sebagai berikut:

3. Waktu Pelayanan Persetujuan Prinsip

Persetujuan prinsip diberikan oleh Direktur Jenderal paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima atau ditolak

2. Penanggung Jawab Pemberi Izin

Pejabat yang bertanggung jawab dalam pemberian persetujuan prinsip ini adalah Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

4. Masa Berlaku Persetujuan Prinsip

Persetujuan prinsip berlaku selama 3 (tiga) tahun. Persetujuan prinsip dapat dicabut bilamana terjadi pelanggaran terhadap ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

Apabila dalam pembangunan setelah menerima persetujuan prinsip dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga masa berlaku persetujuan prinsip habis, maka persetujuan prinsip tersebut dapat diperpanjang oleh Direktur Jenderal untuk paling lama 1 (satu) tahun.

IZIN

PRINSIP

SELESAI

Industri kosmetika yang akan membuat kosmetika

..harus memiliki izin produksi yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Izin produksi kosmetika diberikan sesuai bentuk dan jenis sediaan kosmetika yang akan dibuat

Persyaratan Industri Kosmetika Golongan A adalah :

a. Memiliki apoteker sebagai penanggungjawab;

b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang akan dibuat;

c. Memiliki fasilitas laboratorium; dan

d. Wajib menerapkan CPKB

a. Golongan A yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika,

b. Golongan B yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana.

Persyaratan industri kosmetika golongan B adalah :

a. Memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab;

b. Memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat; dan

c. Mampu menerapkan higienitas, sanitasi, dan dokumentasi sesuai CPKB.

PERMOHONAN IZIN TELAH SELESSAI

Permohonan izin industri farmasi diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan propinsi setempat Surat Permohonan Izin industri farmasi harus ditandatangani oleh direktur utama dan apoteker penanggung jawab pemastian mutu.

2. Waktu

Permohonan izin industri farmasi diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan propinsi setempat dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam formulir 7 terlampir; Paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan

3. Biaya

Terhadap permohonan Izin industri farmasi dikenai biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

4. Masa Berlaku

Izin industri farmasi berlaku untuk seterusnya selama Industri Farmasi yang bersangkutan masih berproduksi

INDUSTRI KOSMETIK :

PRODUKSI

INDUSTRI FARMASI

Permohonan Izin Industri Farmasi

1. Mengkonsultasikan denah bangunan ke Balai Besar POM dan pengesahan ke Badan POM.

2. Mengajukan izin produksi kosmetik ke Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala BPOM,Kepala Dinkes Provinsi dan Kepala BBPOM dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

a. surat permohonan;

b. fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri yang telah dilegalisir;

c. nama direktur/pengurus;

d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) direksi perusahaan/pengurus;

e. susunan direksi/pengurus;

f. surat pernyataan direksi/pengurus tidak terlibat dalam pelanggaran peraturanperundang-undangan di bidang farmasi;

g. fotokopi akta notaris pendirian perusahaan yang telah disahkan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;

h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

i. denah bangunan yang disahkah oleh Kepala Badan;

j. bentuk dan jenis sediaan kosmetika yang dibuat;

k. daftar peralatan yang tersedia;

l. surat pernyataan kesediaan bekerja sebagai apoteker penanggung jawab; dan

m. fotokopi ijazah dan Surat Tanda Registrasipenanggungjawab yang telah dilegalisir.

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan administratif LALU dengan tembusan kepada Kepala Badan POM.

4. Kepala BBPOM melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan/pemenuhan CPKB untuk izin produksi industri

5. Izin produksi industri kosmetik dikeluarkan oleh Dirjen.

PEMBINAAN

Lama Perizinan dan Biaya Pembuatan Izin

Waktu penyelesaian

14 hari kerja (sejak berkas lengkap )Setelah diterimanya rekomendasi Dinkes Provinsi dan BPOM.

Biaya Pembuatan Izin

Untuk Pembuatan Izin Baru : Rp. 1.000.00

Untuk Perpanjangan/Perubahan : Rp. 500.000

Pembinaan terhadap industri farmasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan c.q. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Pedoman mengenai pembinaan industri farmasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sedangkan Pengawasan terhadap Industri Farmasi dilakukan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

SEKIAN

DAN

TERIMAKASIH

PROPOSAL INDUSTRI KOSMETIK BAHAN ALAM

PT. WAPOR KOSMETIK

Learn more about creating dynamic, engaging presentations with Prezi