Prezi

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in the manual

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntansi Pemerintahan Kelas A - Akuntansi R1 Universitas Diponegoro
by Rani Evadewi on 18 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Kelompok 2
Akuntansi Pemerintahan Kelas A - Akuntansi R1 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah KELOMPOK II TERIMA KASIH Pemeriksa dan/atau tenaga ahli disini adalah pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang memenuhi persyaratan dari BPK. BPK terkadang menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli eksternal apabila BPK tidak memiliki cukup pemeriksa yang diperluikan dalam suatu pemeriksaan. Pelaksanaan sistem akuntansi di pemerintah daerah akan dilaksanakan oleh:
Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
PPK-SKPD mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD. Sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang SAP.
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:
Laporan realisasi anggaran;
Neraca;
Laporan arus kas;
Catatan atas laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer.
Sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset, dan prosedur akuntansi selain kas 3.2.4 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah Tahapan perubahan APBD
Penyiapan Raperda Perubahan APBD.RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD
Dalam hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian ketentuan, SKPD melakukan penyempurnaan Faktor-faktor penyebab perubahan APBD :
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggarn antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
Keadaan darurat;dan
Kondisi luar biasa 3.2.3 Siklus Perubahan APBD Siklus penatausahaan keuangan daerah terdiri atas dua siklus yaitu:
Siklus Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah
Siklus Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD
Rancangan anggarn kas SKPD disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah
DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerahdan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan
DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD
Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan
TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 3.2.2 Siklus Pelaksanaan APBD (penatausahaan keuangan daerah)
RKA-SKPD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD
Hasil pembahasan disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
Pemerintah daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui. Perencanaan Daerah,berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sampai pada penyusunan RKPD
Menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD
Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas KUA dan PPAS untuk menjadi acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 3.2.1 Siklus Penyusunan APBD Siklus Penyusunan APBD
Siklus Pelaksanaan APBD (penatausahaan keuangan daerah)
Siklus Perubahan APBD
Siklus Pelaporan dan Pertanggungjawaban (akuntansi) Siklus pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai denagn uang termasuk didalamnyasegala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengertian Keuangan Daerah 3.2 SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD)
Untuk melaksanakan anggaran yang di muat dalam DPA-SKPD, tugas nya adalah
Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang di sampaikan oleh pendahara pengeluaran dan di setujui oleh PPTK
Meneliti kelengkapajn SPP-UP, SPP- GU , SPP –TU, SPP-LS gaji dan tunjangan.
Melakukan verivikasi SPP
Menyiapkan SPM Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD) Kuasa pengguna Anggaran adalah pejabat yang di beri kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran adalah satu tingkat di bawah kepala SKPD.
Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan.
Tingakatan daerah
Besaran SKPD
Besaran jumlah uang yang di kelola
Beban kerja
Lokasi
Kompetensi dan/atau rentan kendali
Pertimbangan objektif lain Kuasa pengguna Anggaran. Dengan tugas sebagai berikut :
Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
Melakukan pengendalian Pelaksanaan APBD
Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
Menyajikan informasi keuangan daerah
Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Pejabat satu tingkat di bawah PPKD di lingkungan SKPKD Mempunyai tugas :
Menyiapkan anggaran kas
Menyiaapkakn SPD
Menerbitkan SP2D
Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah
Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
Mengusahan dan mengatur dana yang di perlukan dalam APBD
Menyimpan keuangan daerah Kuasa BUD Tugas sekertaris daerah adalah coordinator pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan tentang peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaran urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
Sekertaris daerah mempunyai koordinasi di bidang.
Penyususan dan pelaksaan kebijakan pengelolaan APBD
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah
Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
Penyusunan Reperda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sekertaris daerah. PIHAK PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Saat pelaksanaan keuangan dan penatausahaan keuangan daerah, terdapat pemisahan tugas atau wewenang.
Pemisahan akan memberikan tanggung kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme check and balances serta mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban berupa
1.Laporan realisasi Anggaran
2.Neraca
3.Laporan Arus kas
4.Catatan atas laporan keuangan Dan ruang lingkup daerah tersebut meliputi
Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
Kewajiban daerah untuk menyelanggaran urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
Penerimaan daerah
Pengeluaran daerah
Kekayaan daerah yang di kelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga dll
Kekayaan pihak lain yang di kuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyenggaraan
Tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan .
Pemerintah daerah membutuhkan anggaran yang selalu kita kenal dengan nama Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan di setujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan di tetapkan dengan peraturan daerah. Gambaran
Umum Dalam pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa dapat : Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
Mengakses semua data yag disimpan di berbagai media, asset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.
Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan Negara
Meminta keterangan kepada seseorang
Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan Standar Pemeriksaan Tanggung Jawab
Keuangan Negara Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomi oleh BPK dan/atau pemeriksa (Peraturan no 1 tahun 2007) adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Pengelolaan
Keuangan Negara Pemeriksaan Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan Negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilaukan secara independen, obyektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebeneran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:
Laporan realisasi anggaran;
Neraca;
Catatan atas laopran keuangan.
Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam sistem prosedur akuntansi terdiri dari: buku jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu. Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang di tunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,menatausahakan dan mempertangungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD

Bendahra pengeluaran adalah pejabat fungsional yang di tunjuk fungsional menerima, meyimpan, membayarkan, menatausahakakn dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)
Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengunaan anggaran/ kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selalu PPTK.
Yang mempunyai tugas mencakup :
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
Melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan
Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan. Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Pejabat pengguna Anggaran/ pengguna barang daerah
Mempunyai tugas :
Menyusun RKA-SKPD
Menyusun DPA-SKPD
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
Melaksanakan Anggaran SKPD yang di pimpinnya
Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak; mengadakan Ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain Pejabat pengguna Anggaran/ pengguna barang daerah Kepala Satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD)
Selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
Tugas nya adalah
Menyusun dan melaksanan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
Melaksanakan pemungutan daerah yang telah di tetapkan dengan peraturan daerah
Melaksanaan fungsi bedahara umum daerah (BUD)
Menyusun lap. Keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah
Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang di limpahkan oleh daerah Kepala Satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD) Tertib, yang berarti bahwa keuangan daerah di kelola secara tepat waktu dan tepat guna serta di dukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat di pertanggung jawabkan.
Taat pada peraturan perundang undangan
Efektif
Efisien
Ekonomis
Transparan
Bertanggung jawab
Keadilan
Kepatutan
Manfaat untuk masyarakat. Pelaksanaan keuangan daerah harus di kelola secara? DPR
DPD
DPRD INSTANSI YANG BERWENANG MASYARAKAT LPH Pemeriksaan yang dilakukan BPK antara lain : Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Tujuan : memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan

Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, efektivitas bagi kepentingan manajemen, oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
Tujuan : untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjaid perhatian lembaga perwakilan

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Pemeriksaan bertujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan kinerja
Tujuan : pemeriksaan atas hal-hal lain berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, piñatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Kewenangan nya adalah :
Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD
Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah
Menetapkan kuasa penggunaan anggaran/ pengguna barang
Menetapkan bendahara penerimaan dan pengeluaran
Menetapkan pejabat yang bertugas pemungutan penerimaan daerah
Menetapkan pejabat yang bertugas untuk pengelolaan utang dan piutang daerah
Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah
Menetapkan pejabat yang melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kelompok II
Anggi Pradipta N ( 12030110110098 )
Yulia Netti ( 12030110110115)
Rani Evadewi (12030110120004) GAMBARAN UMUM
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH Siklus Penyusunan APBD Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD
See the full transcript