Prezi

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in the manual

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Sistem Hukum Dan Peradilan Nasional

SMA IPA
by andrean tanuwijaya on 6 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sistem Hukum Dan Peradilan Nasional

Kebaikan masyarakat adalah hukum tertinggi. Cicero Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang , bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan Albert Einsten Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan ada kebaikan di dalamnya Henry Ward Beecher Manusia menjadi bebas ketika mengakui bahwa ia tunduk pada hukum Semakin korup negara semakin banyak hukum William James (Will) Durant Pengertian Hukum Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan di tunjuk kepada tingkah laku manusia masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam mekalukan tugasnya. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakaat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelangaran petunjuk hidup tersebut dpat menimbulkan tindalkan dari pihak pemerintah. Hukum adalah aturan tingkahlaku para anggota masyrakat yang harus di idahkan oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan jika di langgar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu Hukum adalah peraturan-perturan yang besifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulius dan yang tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelukan manusiadalam berkenis pergaulan hidup dan masyrakat negara yang mengarah kepada keadilan demi terwujudnya tata damai dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyaratakat EM. Meyer E. Utrech Leon Duguit J.C.T Simonrangkir O. Noto Hamidjojo Tujuan Hukum Hukum mengabdi kepada tujuan negara. karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kemakmuran dan kebahagian seluruh rakyat Tuujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Pendapat L.J Van Apeldoorn ini sekaligus mengeritik pendpat para penganut teori etis, yang menyatakan bahwa hukum semata- mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Tujuan seperti itu menurut Apeldoorn, amatlah berat sebelah.Tujuan seperti itu melebuh-lebihkan kadar keadilah hukum dan cenderung kurang memperhatikan yang sebenarnya Hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagian yang sebesar besarnyabagi banyak orang Tujuan hukum adalah menjaga kepentingaan setiap manusia supaya kepentinganya itu tidak di ganggu Penggolongan Hukum Bentuknya Hukum tertulis

Hukum tak tertulis Ruang Lingkup Hukum Lokal

Hukum Nasional

Hukum Internasional Waktu Berlaku Ius Constitutum Ius Constituendum Hukum antar waktu Subject Hukum satu golongan Isi Hukum Publik Hukum Privat Hukum Smua golongan Hukum antar golongan Tugas
dan
fungsinya Hukum Material Hukum Formal Sumber Hukum Undang-Undang(statute) Kebiasaan (costum) Keputusan hakim(yurisprudensi Trakat(treaty Doktrin (pendapat ahli hukum) Tata Urutan Peraturan perundang-undangan RI Undang Udang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertulis NRI Ketetapan MPR RI Merupakan putusan majelis permusawaratan rakyat sebagai pengeban kedaulatan rakyat Undang-Undang Di buat oleh DPR bersama Presideng untuk melaksanakan UUD 1945 Peraturan pemerintah pengangti UU Di buat oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut
Peraturan pemerintah pengangti undang-undang harus di aujukan ke DPR dalam persidangan Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Peraturan Daerah Di buat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah UU Bersifat mengatur di buat oleh president untuk menjalankan fungsi dan tugasnya Peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Sistem Hukum Nasional Struktur kelembagaan hukum Merupakan sistem dan mekanis kelembagaan yang menompang pembentukan dan penyelangaraan hukum di Indonesia Materi Hukum Kaidah-kaidah yang telah di tuangkan kedalam peraturan tertulis ataupun tidak tertulis Budaya Hukum Menunjuk pada kesadaran hukum masyarakat. System Peradilan Nasional Pengertian Sistem perdilan nasional pada hakikatnya adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak-pihakdalam proses peradilan, kelembagaan peradilan maupun aspek-aspek yang bersifa t prosedural yang saling berkait demikian rupa, sehingga terwujud keadilan hukum Sebagai suatu sistem, peradilan nasional dapat mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan keadilan hukum bilamana komponen-komponen sistemnya berfunsgi dengan baik.Komponen-komponen itu antara lainya adalah -komponen materil seperti pada bagian terdahulu berisi peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan terwujudnya pemerintahan ataupun larangan.
-hukum acara(hukum formil) adalah himpunan pertaturan yang memuat tatacara melaksanakan dan mempetahankan hukum materil.hukum yang memuat peraturan cara2 mengajukan suatu perkara kemuka pertadilan dan tata cara hakim memberi keputusan materi hukum materil dan hukum acara Komponen yang bersifat prosedural yaitu proses penyelidikan,penuntutan,dan pemeriksaan -penyelidikan merupakan serangkatian peristiwa yang terduga sebagai tidakan guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan.
-penyidikan adalah tidakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mencari pekara yang sebenarnya
-penuntutan adalah tindakanan penuntut untuk melimpahkan pekara kepengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang ditentukan undang² dengan permintan supaya di di periksa dah di putuskan oleh hakim
-Mengadili merupkan tindakanhakim untuk menerima,memeriksa,dan memutuskan perkara di sidang pengadilan berrdasarkan asas bebas, jujur , dan tidak memihak Penyidikan Penuntutan Penyelidikan Persidangangan Budaya Hukum para pihak yang berkait dalam proses peradialn yaitu penyelidik/penyidik,penuntut umum,hakim,para pencari keadilanbaik korban,tersangka/terdakwa maupun penasihat hukum.Komponen budaya hukum pohatk-pihak yang berkait dengan proses peradilah sangat bergantung pada kesadaran hukum pihak tersebut. Hikarki kelembagaan peradilan. Komponen hikarki kelembagaan peradilan merupakan sususnan lembaga peradilan yang secara peradilan masing-masing. uraian lebih lanjut tentang komponen kelembagaan peradilan akan dibahas dalam sub bagian tentang lembaga-lembaga peradilan di indonesia KEKUASAAN YANG MERDEKA Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa indonesia adalah negara hukum itu berarti kekuasaan negara dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. selain itu , salah satu ciri negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas (Magnis Suseno.1987). Itulah sebabnya dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyenggarakan peradilan guna menegakakan hukum dan keadilan" Demikianlah kekuasan kehaikman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lainya. untuk menjamin terwujudnya kekuasaan yang merdeka itu, maka pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil amademen menentukan bahwa kekuasaan kehakimanan dilaksanakan sebuah MAHKAMAH AGUNG dan badan perdilan yang berada di bawahnya lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.
See the full transcript