Prezi

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in the manual

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

PPT sengketa pajak

No description
by audrey tapiheru on 2 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PPT sengketa pajak

KASUS SENGKETA PAJAK PPH PASAL 21
Marliana Djohan
Georgita Audrey Helena Tapiheru
Yoshephine
Yuliana Kurniawan Suatu iuran rakyat kepada kas negara yang segala ketentuannya diatur dalam undang-undang, sehingga sifat pajak dapat dipaksakan dan tidak bisa mengharapkan imbalan langsung dalam bentuk apapun. PAJAK Sengketa pajak penghasilan sebuah perusahaan. Kasus ini sudah masuk dalam tahap banding di pengadilan pajak. Berawal dari ketidak-setujuan PT ABC Raya atas pengenaan PPh Pasal 21 tahun pajak 2001 sebesar Rp 57.574.775,00.
Dalam kasus ini, pihak terbanding yaitu DirJen Pajak dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Pusat Nomor : LAP-184/WPJ.03/RP/0_/200_ tanggal ­­­­­_____ Juni _____ melampirkan bahwa seharusnya PT ABC sudah dikukuhkan sebagai pemungut PPh Pasal 21 secara jabatan. KASUS Pemohon Banding : PT. ABC RayaJenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 21Tahun Pajak : 2001Pokok Sengketa :Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.57.574.775,00 Analisa Permasalahan PPH PASAL 21 (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun; d. badan yang membayar honorarium atas pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

(5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. (8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Tarif Dan Penerapannya Besar PTKP adalah :

Penerima PTKP Setahun Sebulan
untuk diri pegawai Rp 15.840.000 Rp 1.320.000

tambahan untuk pegawai
yang sudah menikah (kawin) Rp 1.320.000 Rp 110.000

tambahan untuk setiap
anggota keluarga
*) paling banyak 3 (tiga) orang Rp 1.320.000 Rp 110.000


*) anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan adalah:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
sampai dengan Rp 50 juta 5%
diatas Rp 50 juta - Rp 250 juta 15%
diatas Rp 250 juta - Rp 500 juta 25%
diatas Rp 500 juta 30%

*) Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20 % lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 17 Penyelesaian Sengketa pajak Menurut Pihak Pemohon Atas Kasus Pengadilan Pajak :
Bahwa sebesar Rp.57.574.755,00 adalah biaya asuransi alat berat yang dalam pembukuannya Pemohon Banding salah menggabungkan jumlah tersebut dengan pos tunjangan Jamsostek, Pemohon Banding sudah memberikan penjelasan dengan sebenar-benarnya bahwa jumlah tersebut di atas adalah biaya asuransi alat berat dan bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut Pihak Terbanding Atas Kasus Pengadilan Pajak :
Bahwa terdapat tunjangan pegawai (Asuransi DEF) sebesar Rp.57.574.775,00 menurut Terbanding adalah Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21. Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.120.486.861,00 yang berasal dari selisih rekonsiliasi antara Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan pembebanannya pada Laporan Laba Rugi di Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan. Menteri Keuangan telah menetapkan batas waktu penyetoran PPh ke Bank Persepsi/Kantor Pos penerima pembayaran serta batas waktu pelaporan SPT Masa PPh ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010.

Tanggal Penyetoran: Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Tanggal Pelaporan: Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Penyetoran dan Pelaporan Thank You Menurut Majelis Pengadilan Pajak : Bahwa sebagian dari jumlah tersebut, yakni senilai Rp.62.912.086,00 telah diakui oleh Pemohon Banding sebagai Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum dilaporkan.

Sedangkan sisanya = Rp. 57.574.755,00 juga dikoreksi dengan dasar bahwa jumlah tersebut merupakan beban asuransi kendaraan alat berat yang oleh Pemohon Banding dibukukan dan dikelompokkan sebagai tunjangan pegawai (Asuransi DEF). Karena itu Terbanding beranggapan bahwa jumlah tersebut adalah Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga jumlah koreksi Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Terbanding adalah Rp.120.486.861,00 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Bahwa dalam persidangan Majelis meminta kepada Pemohon Banding untuk menunjukkan bukti pembayaran atas asuransi kendaraan alat berat maupun polis asuransi.
Bahwa atas biaya asuransi sebesar Rp.57.754.775,00 tersebut di atas, Pemohon Banding hanya dapat menunjukkan polis asuransi dan bukti pembayaran asuransi sebesar Rp.38.636.775,00 sedangkan bukti lainnya terbakar. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti berupa kuitansi pembayaran polis asuransi dan biaya survey yang disampaikan Pemohon Banding, Majelis dapat menerima pembuktian dari Pemohon Banding atas biaya asuransi sebesar Rp.38.636.775,00 sedangkan sisanya sebesar Rp.18.938.000,00 Pemohon Banding tidak dapat membuktikannya, maka Majelis berkesimpulan koreksi yang tidak dapat dipertahankan adalah sebesar Rp.38.636.775,00 dan sisanya sebesar Rp.19.118.000,00 tetap dipertahankan. Berdasarkan pada penyelidikan Majelis Pengadilan Pajak : Terbanding melakukan koreksi positif atas Obyek PPh Pasal 21 karena pada saat pengajuan keberatan, PT ABC tidak dapat membuktikan bahwa beban asuransi alat berat tersebut memang salah dibukukan oleh mereka. Pemohon Banding hanya memberikan data berupa fotokopi Berita Acara Kebakaran bangunan Pabrik Meubel Pemohon Banding yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya. PT ABC juga tidak bisa memberikan bukti konkret atas biaya asuransi alat berat ataupun polis asuransi. Pemohon banding hanya dapat menunjukkan polis asuransi dan bukti pembayaran sebesar Rp.38.636.775,00 dan menyatakan bahwa bukti lainnya terbakar, sedangkan biaya asuransi secara keseluruhan adalah Rp.57.754.775,00. Oleh karena itu koreksi yang tidak dapat dipertahankan adalah sebesar Rp.38.636.775,00 dan sisanya sebesar Rp.19.118.000,00 tetap dipertahankan. KESIMPULAN
See the full transcript