etika bisnis

loyalitas

konfidensialitas

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

HAK CIPTA

pasal 1 ayat 2 : Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

pasal 72 ayat 2 : Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan , atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

ketaatan

contoh kode etik perusahaan

1. Agen tidak dibenarkan menjual produk-produk perusahaan lebih rendah dari harga konsumen yang telah ditentukan oleh perusahaan

2. Agen tidak dibenarkan memberikan penjelasan yang salah mengenai Rencana Pemasaran Perusahaan Maupun semua informasi tentang produk yang tidak sesuai dengan penjelasan resmi dari perusahaan

3. Agen Axogy tidak dibenarkan memaksa konsumen untuk membeli produk-produk yang dipasarkan oleh perusahaan.

4. Agen tidak dibenarkan menjual produk-produk yang telah kadalauarsa, kemasan produk rusak sebagian atau seluruhnya.

5 Agen tidak dibenarkan mengganti kemasan produk dengan tujuan menjualnya kepada konsumen.

6. Agen tidak dibenarkan untuk menggandakan atau meminta orang lain menggandakan secara menyeluruh atau sebagian dari barang-barang cetakan, audio, video tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan.

7. Bagi Agen yang melanggar ketentuan ini maka kepadanya akan diberikan sanksi sesuai dengan kode etik dan peraturan usaha ini.

kode etik perusahaan air mineral Axogy di buat oleh PT Mega Tirta Alami

whistle blowing

whistle blowing

apakah whistleblowing menjadi aturan tertulis di perusahaan ?

"Pada sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor Pusat DJP pada bulan Oktober, Direktur Jenderal Pajak berkesempatan hadir untuk memberikan sambutan dan pengarahan. Dalam sambutan dan pengarahannya, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan bahwa DJP harus bangga dengan terbitnya Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2011 tersebut karena DJP menjadi institusi tingkat eselon I pertama yang merealisasikan dan secara kongkrit bisa mewujudkan whistleblowing system menjadi suatu peraturan, yang bahkan tidak tertutup kemungkinan akan menjadi acuan bagi unit/instansi pemerintahan yang lain bahkan instansi swasta."

• mayoritas instansi perusahaan di indonesia belum mensosialisasikan whistle blowing sebagai aturan tertulis
• whistleblowing menjadi suatu cerminan suara hati karyawan dalam menentukan yang benar dan yang salah

• merupakan bentuk pelanggaran dalam memenuhi hak karyawan
• merupakan whistleblowing eksternal (karyawan melaporkan ke instansi polisi dan PHI)

teori

konsekuensi karyawan terhadap perusahaan

yang membahayakan loyalitas

• konflik pribadi vs perusahaan
• menerima komisi dari perusahaan luar
• menerima hadiah atas jasa yang diberikan
• Kenyamanan Kerja
• pindah kerja untuk penghasilan lebih baik (keluarga)
• Transparansi perusahaan

kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat rahasia, yang diperoleh dari suatu profesi

Dokter mengenai informasi pasiennya

Akuntan mengenai kondisi keuangan perusahaan

Dalam konteks perusahaan: melaporkan kesalahan baik dilakukan perorangan sekelompok karyawan untuk membocorkan kecurangan yang ada dalam perusahaan kepada dunia luar

2 macam whistle blowing:

whistle blowing internal (seorang/beberapa karyawan tahu tentang kecurangan karyawan lain atau kepala bagiannya dan melaporkannya kepada atasan yang lebih tinggi)

whistle blowing eksternal (pelaporan kesalahan perusahaan kepada instansi di luar perusahaan)

pelaporan dibenarkan jika memenuhi syarat :

• kesalahan perusahan harus besar
• pelaporan harus didukung oleh fakta yang jelas dan benar
• pelaporan harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pihak ketiga
• penyelesaian internal harus dilakukan terlebih dahulu
• harus ada kemungkinan bahwa pelaporan mencatat sukses

Contoh kasus

Analisis Kasus

merupakan bentuk whistle blowing eksternal (pegawai dinas tenaga kerja)

motivasi pelaporan : memperjuangkan hak kesejahteraan hari raya dan diskriminasi status karyawan

kewajiban karyawan terhadap perusahaan

kewajiban karyawan berupa :

• ketaatan
• loyalitas
• konfidensialitas
• whistle blowing

kesimpulan

saran

• karyawan dan perusahaan harus sama-sama memahami tentang hak dan kewajiban msing-masing dengan memperhatikan peraturan dan UU yang berlaku
• mensosialisasikan whistleblowing sebagai peraturan perusahaan.

• pelaksanaan keempat kewajiban karyawan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang dapat menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan karyawan.
• jika karyawan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, maka perusahaan berhak untuk mengenakan sanksi baik yang ada di dalam perusahaan atau diluar perusahaan

News

berita terkait aturan whistleblowing

con't whistleblowing

*sumber : website resmi direktorat jendral pajak

analisis kasus jamsostek

kewajiban ketaatan

• implikasi status seseorang yang bekerja
• karyawan harus menaati perintah atasan

karyawan tidak perlu menaati perintah atasan jika :

• menyuruh melakukan tindakan tidak bermoral
• tidak wajar
• tidak sesuai dengan penugasan yang tidak disepakati

kewajiban Loyalitas

arti

Kewajban Konfidensialitas

melaporkan kesalahan perusahaan

(whistle blowing)

karyawan dealer motor di pare-pare melaporkan atasanya kepada kantor dinas tenaga kerja atas tidak diberikannya THR (tunjangan hari raya).

faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan

contoh pelanggaran konfidensialitas

internal

eksternal

orang yang bekerja di tempat produksi barang komersil dan tahu akan bahan-bahan serta cara pembuatan barang tersebut, lalu menciptakan barang tersebut dengan merk lain.

• konflik pribadi vs perusahaan
• menerima komisis dari perusahaan luar
• menerima hadiah atas jasa yang diberikan
• Kenyamanan Kerja
• pindah kerja untuk penghasilan lebih baik (keluarga)
• Transparansi perusahaan

kewajiban ketaatan

kasus diatas melanggar UU tentang hak cipta

konsekuensi orang yang bekerja di perusahaan

berkaitan dengan kode etik perusahaan

obligation