Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Untitled Prezi

No description
by

Agatha Citta

on 15 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Turkey-Turki-Türkiye Cumhuriyeti
Bentuk Negara
Kesatuan
Jenis Kekuasaan
Republik
Kepala Negara
Presiden
Kepala Pemerintahan
Perdana Mentri
Sistem Pemerintahan
Parmelementer

Sistem Pemerintahan Parlementer
Turki menerapkan Parlementer. Presiden selaku kepala negara. Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan.
Presiden Turki bukan semata-mata "simbol" negara saja. Ia memiliki sharing kuasa eksekutif dengan Perdana Menteri. Sejak amandemen konstitusi 2007, Presiden Turki dipilih oleh Parlemen (The Grand National Assembly/TGNA).
Presiden terpilih kemudian mengangkat Perdana Menteri. Perdana Menteri kemudian menyusun Dewan Menteri, dengan susunan yang telah disetujui oleh Presiden.
Presiden tidak dapat memberhentikan Menteri tanpa proposal dari Perdana Menteri. Perdana Menteri-lah yang menjalankan pemerintahan sehari-hari di Turki.
Kedaulatan mutlak di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh badan yang diberi kewenangan. Yaitu,


1. Eksekutif
Dalam sistem parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri, dan perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertangung jawab, sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan “bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat (the king can do no wrong). Badan Eksekutif ditetapkan menjadi pelaksana dari peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pihak Legislatif (Parlemen). Eksekutif berasal dari kata eksekusi (execution) yang berarti pelaksana. Eksekutif adalah pemerintah dalam arti sempit yang melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan perundang-undangan dan haluan negara, untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasinya adalah kabinet atau dewan menteri-menteri, di mana masing-masing menteri memimpin departemen dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya. Bila kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, maka Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan, sehingga raja (dalam suatu kerajaan) atau presiden (dalam suatu negara republik) hanya sebagai kepala negara saja


All About Turkey
3. Yudikatif
Lembaga Yudikatif adalah lembaga peradilan, yang memiliki kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kekuasaan yudikatif harus merdeka, bebas terutama dalam pengaruh pihak lembaga-lembaga tinggi lainnya, eksekutif yang selalu ingin menonjol.
Mahkamah Konstitusi Turki didirikan pada 26 April 1962, sesuai dengan ketentuan konstitusi 1961. Mahkamah Konstitusi Turki (Anayasa Mahkemesi) adalah badan hukum tertinggi untuk peninjauan konstitusional di Turki. Mahkamah ini "memeriksa konstitusionalitas, dalam pengertian bentuk dan substansinya, dari semua hukum, dekrit yang memiliki kekuatan hukum, dan Aturan-aturan Prosedur dari Dewan Nasional Agung Turki" (Pasal 148 dari
Konstitusi Turki). Apabila perlu, badan ini juga berfungsi sebagai Mahkamah Agung (bahasa Turki: Yüce Divan) untuk mendengarkan kasus apapun yang diangkat mengenai Presiden Republik, anggota-anggota Dewan Menteri, ataupun presiden dan anggota-anggota Pengadilan Tinggi.

Parlemen
Unikameral (Turkish Grand National Assembly) ---- TGNA adalah badan legislatif Turki yang kuasa membuat UU nya tidak bisa didelegasikan kepada badan lain. Anggotanya terdiri atas 550 orang yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Masa tugasnya 5 tahun.
Presiden Turki
Abdullah Gül.
(lahir di Kayseri, 29 Oktober 1950; umur 62 tahun
Gül terpilih sebagai Presiden Turki dalam pemilihan presiden pada 28 Agustus 2007.
Perdana Mentri
Recep Tayyip Erdoğan
(lahir 26 Februari 1954) adalah seorang politikus Turki. Ia menjabat Perdana Menteri Turki sejak 14 Maret 2003.
Erdogan terpilih Sebagai Walikota Istanbul dalam pemilu lokal pada 27 Maret 1994.
Republik
Awalnya, Turki adalah kesultanan besar di masa Dinasti Utsmany. Namun, kini wilayahnya mengecil hingga sebatas negara Turki saat ini.
Information
Bahasa resmi: Turki, di samping bahasa lain seperti Kurdi, Arab, Armenia, dan Yunani.
Ibukota: Ankara ----
Luas wilayah (km2): 780.580 ----
Penduduk: 67.803.927 orang [per tahun 2000]
Etnis: Turki 80%, dan lainnya 20% terdiri atas Kurdi, Yunani, Armenia, Syiria, Yahudi, Georgia, Lazia, Circasia, Bosnia, Arab.
Agama: Islam (sunni) 99,8%, dan agama lain seperti Ortodoks Yunan, Gregorian Armenia, Katolik, Ortodoks Syiria, dan Yahudi yang totalnya 0,2%.
2. Legislatif
Badan Legislatif atau Legislature mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah Assembly yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi adalah parliament, suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” (parler) dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan People’s Representative Body atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apapun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat.
Majelis Agung Nasional Turki (parlemen) adalah sebuah lembaga
legislatif yang didirikan di Angkara pada tanggal 23 april 1920. Majelis Agung Nasional Turki merupakan parlemen satu kamar (monokameral).
Tugas parlemen Turki adalah menyusun undang-undang, dan jika dilakukan perubahan atas undang-undang maka harus mendapatkan persetujuan presiden, bukan perdana menteri.



Sistem Politik Turki Modern
Pada saat kudeta tahun 1980, militer merencanakan pemerintah Turki ke dalam sistem politik demokratis. Militer mengumumkan bahwa parlemen dan kabinet telah dibubarkan dan bahwa imunitas para anggota majelis nasional (parlemen) telah diakhiri. Majelis yang beranggotakan 160 orang mengadakan pertemuan pada tanggal 23 Oktober 1981. Anggota majelis diketuai oleh Profesor Orhan Aldikacti.
Dihasilkan sebuah draf yang menjelaskan bahwa pusat kekuasaan di tangan eksekutif dan menambah kekuasaan presiden serta dewan keamanan nasional. Pada tahun 1980 an partai Islam mulai berkembang di Turki dan Turki mengarah pada sistem politik yang demokratis.
Dari sudut pandang struktural, sistem politik demokrasi secara ideal ialah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Artinya demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara individu, diantara berbagai kelompok, diantara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan di antara lembaga-lembaga pemerintah.

Proses Terpilihnya Abdulah Gul (par1)
Terpilihnya Abdullah Gul menjadi Presiden Turki, diawali dengan membahas sistem pemilu di turki, dengan membahas pemilu Turki 2007 dan kemenangan Abdullah Gul.
Konstitusi Turki menetapkan pemilihan presiden ditentukan oleh anggota parlemen. Dan jika anggota parlemen tidak berhasil memilih presiden maka terjadi pembentukan parlemen baru. Dalam sistem pemilu Turki hanya partai yang berhasil mencapai suara 10% yang akan masuk parlemen. Pemilihan presiden Turki selanjutnya dilakukan oleh parlemen. Pemilihan presiden berlangsung dalam empat putaran. Apabila dalam pemilihan putaran pertama seorang capres mendapat 2/3 suara maka dia terpilih menjadi presiden. Apabila tidak, pemilihan putaran keduaharus dilakukan. Syarat terpilihnya presiden sama dengan putaran pertama.
Jika presiden tidak berhasil memilih presiden pada putaran kedua, pemilihan dilanjutkan pada putaran ketiga dan keempat. Calon presiden dapat terpilih jika mendapat sedikitnya 276 suara. Selanjutnya, konstitusi memerintahkan membentuk parlemen baru apabila anggota parlemen tidak berhasil memilih presiden.
Pemerintah melakukan perubahan Undang-undang dasar yang
mengijinkan rakyat, dan bukan parlemen, untuk memilih presiden maksimal untuk dua masa jabatan lima-tahun.

Part2
Pemilu Turki 2007
Pemilihan presiden Turki putaran pertama diselenggarakan pada hari Jum’at, 27 April 2007. Kubu sekuler menganggap sidang pemilihan presiden putaran pertama tidak sah karena tidak memenuhi kuorum, yakni 2/3 anggota parlemen atau sekitar 367 dari 550 orang.
Atas tuntutan militer dan Partai rakyat Republik (CHP), akhirnya hasil pemilihan presiden putaran pertama dibatalkan oleh Pengadilan Konstitusi (PK).
Maka diadakan pemilihan ulang putaran pertama pada hari Minggu tanggal 6 Mei
2007.
Pemilihan inipun akhirnya gagal juga mencapai kuorum, ia memperoleh 337 suara atau kurang dari mayoritas 2/3 yang diperlukan untuk langsung menang. Dan kembali diboikot pihak oposisi. Maka sebagai konsekuensinya, pemerintah harus mempercepat pemilu yang seharusnya dilaksanakan pada November 2007 menjadi dilaksanakan tanggal 22 Juli 2007.
Pemerintah Turki mengadakan pemilu lebih awal mengatasi krisis politik yang sedang terjadi di Turki karena adanya kegagalan parlemen dalam memilih calon presiden serta pemboikotan hasil pemilu oleh pihak oposisi.
Akhirnya pemilu Turki 2007 dilakukan secara langsung oleh rakyat dan berlangsung dalam empat putaran. Sekitar 42 juta orang berhak memberikan suara pada pemilu parlemen pemilihan presiden. Apabila akan memenangkan pemilihan maka calon presiden harus mendapatkan setidaknya 367 suara atau 2/3 suara dari total suara di parlemen. Terdapat 14 partai politik yang mengikuti pemilu 2007 dan 700 calon independent bersaing untuk mendapatkan kursi di parlemen yang beranggotakan 550 orang. Sebanyak 160.000 tempat pemungutan suara dibuka. Warga negara yang berusia 18 tahun keatas memiliki hak pilih. Partai politik yang memperoleh 10 persen suara seluruh negeri bisa memiliki kursi di parlemen. Perhitungan langsung dilakukan setelah tempat pemungutan suara (TPS) ditutup.
Selanjutnya tiga kandidat bersaing memperebutkan kursi presiden. Ketiga orang tersebut adalah Abdullah Gul dari partai AKP, Shobahuddin dari partai nasionalis, dan mantan menteri pertahanan, serta Husain Thoyafun dari partai sosialis.
Gul mendapatkan suara mayoritas mutlak yaitu 276 suara dari total suara
339 suara.


Point of View
NB:
Turki menganut sistem parlementer, dengan beberapa catatan.
Sejak 2007, Perdana Menteri dan Dewan Menteri bertanggung jawab kepada Parlemen, bukan Presiden. Ini yang menguatkan bahwa sistem pemerintahan Parlementer-lah yang dianut oleh Turki. Namun, Presiden Turki bukan hanya "penonton" belaka.
Presiden punya kewenangan mengembalikan seluruh produk undang-undang ,kecuali UU Anggaran,kepada Parlemen untuk dipertimbangkan kembali keberlakuannya. Dan, jika Parlemen berkeras untuk tetap memberlakukan tetapi Presiden menolak, Presiden dapat memanfaatkan Mahkamah Konstitusi guna memutuskannya. Selain itu, Presiden memiliki kewenangan untuk mengadakan Pemilu ulangan jika terjadi kebuntuan politik.
Peran Presiden yang besar juga terlihat dalam kewenangannya untuk memutuskan penggunaan Angkatan Bersenjata Turki, mengangkat Kepala-kepala Staf Angkatan Perang, dan bersama-sama TGNA berposisi selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang.


Disini Maka saya berpendapat bahwa Turkey menganut Sistem Pemerintahan Campuran.
Full transcript