Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

BADAN EKSEKUTIF,LEGISLATIF DAN YUDIKATIF

No description
by

Liana Fahmuddina

on 7 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BADAN EKSEKUTIF,LEGISLATIF DAN YUDIKATIF

Badan Legislatif
Badan Eksekutif
Yaitu lembaga Negara yang bertugas menjalankan Undang-Undang dalam menjalankan sistem pemerintahan.
Badan Eksekutif
Wewenang Badan Eksekutif meliputi:
Badan Eksekutif di Indonesia
Badan Yudikatif
Badan Legislatif
Fungsi Badan Legislatif :

Fungsi Legislasi

Fungsi Kontrol, dimana memiliki hak kontrol khusus seperti :
Pertanyaan Parlementer
Interpelasi
Angket
Mosi

Fungsi Lainnya
Badan Yudikatif adalah badan yang berfungsi mengawasi pelaksanaan dan mengadili terhadap penyelewengan Undang-Undang.Badan Yudikatif dalam negara Demokratis memiliki dua sistem hukum yang berbeda, yaitu:

Sistem Common Law
Selain Undang-undang yang dibuat oleh parlemen, masih terdapat peraturan-peraturan yang merupakan Common Law, atau dengan kata lain adanya keputusan yang dari zaman lalu telah diputuskan oleh hakim (
yurisprudensi
).

Sistem Civil Law
Sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi yang telah lama tersusun rapi.
Badan Yudikatif
BADAN YUDIKATIF DI NEGARA KOMUNIS

Badan Legislatif di Indonesia
Volksraad : 1918-1942
Komite Nasional Indonesia Pusat(KNIP):1945-1949
Badan Legislatif RIS : 1949-1950
Badan Legislatif Sementara : 1950-1956
Badan Legislatif Hasil Pemilu
Badan Legislatif Gotong Royong Demokrasi Terpimpin
Badan Legislatif Gotong Royong Demokrasi Pancasila
Badan Legislatif Hasil Pemilu 1971-1997
Badan Legislatif Masa Reformasi Hsil Pemilu 1999 dan 2004
Majelis Permusyawaratan Rakyat
BADAN EKSEKUTIF,LEGISLATIF DAN YUDIKATIF
Liana Adilah Fahmuddina
Fauzani Nugraha
Lusy Dwi Desia
M. Farid
Shilmi Nur Dini

Tugas badan eksekutif menurut tafsiran tradisional asas Trias Politika, hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif.
Administratif

Legislatif

Keamanan


Yudikatif

Diplomatik
Badan Eksekutif
Sistem Parlementer dengan
Parliamentary Executive
Dalam sistem ini badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. Namun terkadang suatu kabinet yang merupakan bagian dari badan eksekutif tidak lagi memperoleh dukungan dari mayoritas legislatif sehingga terpaksa membentuk suatu kabinet
ekstra-parlementer
. Dimana terdapat beberapa macam kabinet
ekstra-parlementer
:
Zaken Kabinet, suatu kabinet yang mengikat diri untuk menyelenggarakan suatu program yang terbatas.

Kabinet Nasional, kabinet yang menteri-menterinya diambil dari berbagai golongan masyarakat.
Sistem Presidensial dengan
Fixed Executiv
e atau
Non Parliamentary Executive
Kelangsungan badan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif dan badan eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu.
Pra-Demokrasi Terpimpin :
Badan eksekutif terdiri dari presiden seta wakil presiden, sebagai bagian dar eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat.
Demokrasi Terpimpin
:
Undang-Undang Dasar berlaku kembali dan menurut ketentuan badan eksekutif itu terdiri dari presiden,wakil presiden, beserta menteri-menteri.
Orde Baru
:
Kekuasaan Eksekutif menjadi lebih dominan dalam segala aspek kehidupan pemerintahan Indonesia.
Orde Reformasi
:
Adanya amandemen UUD 1945 sehingga badan Eksekutif tidak lagu dominan dalam segala aspek pemerintahan, namun menjadi lebih hati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
Terdapat 2 macam majelis dalam badan legislatif :

Sistem Satu Majelis (House of Representative atau Lower House)

Sistem Dua Majelis (Upper House atau Senate), yang terbagi lagi menjadi dua :

Majelis Tinggi
, dimana anggotanya ditentukan atas dasar keturunan, ditunjuk ataupun dipilih.
Majelis Rendah
, dimana anggotanya dipilih dalam pemilihan umum.
Badan Legislatif atau Legislature adalah badan yang membuat Undang-Undang.
Dewan Perwakilan Rakyat
MPR(S) masa Demokrasi Terpimpin
MPR(S) masa Demokrasi Pancasila
MPR-RI hasil Pemilu
MPR hasil Amandemen UUD 1945
Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia
Mahkamah Konstitusi (MK)
, berwenang untuk :
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final
Memberikan putusan pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden atas permintaan DPR
Mahkamah Agung (MA)
, berwenang untuk :
Menyelenggarakan kekuasaan peradilan yang berada di lingkungan umum, militer, agama dan tata usaha negara.
Komisi Yudisial (KY)
, berwenang untuk :
Mengusulkan pengangkatan hakim agung
Menegakkan kehormatan dan perilaku hakim
Selain itu, dibentuk lembaga-lembaga baru seperti :

-
Komisi Hukum Nasional (KHN)
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
-
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
-
Komisi Ombudsman Nasional (KON)
Pandangan orang komunis terhadap peranan dan wewenang badan yudikatif dinamakan soulet legality. Bahwa souet legality secara aktif memajukan masyarakat soviet ke arah komunisme penyelenggaraan hukum dan wewenang Badan Yudikatif merupakan prasarana untuk melancarkan perkembangan ke arah komunisme.
BADAN YUDIKATIF DAN JUDICIAL REVIEW
Judicial Review adalah wewenang MA untuk menolak melaksanakan UU serta peraturan-peraturan yang dianggap bertentangan dengan UUD.
KEBEBASAN BADAN YUDIKATIF
Badan yudikatif yang bebas adalah syarat yang mutlak dalam suatu masyakarat yang bebas dibawah rule of law.
KEKUASAAN BADAN YUDIKATIF
Asas kebebasan yudikatif juga dikenal di Indonesia terdapat dalam pasal 24 dan 25 UUD 1945 mengenai kekuasaan kehakiman.
Full transcript