Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

PAJAK YAYASAN dan PAJAK PARTAI POLITIK

No description
by

Tio Fanny

on 22 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PAJAK YAYASAN dan PAJAK PARTAI POLITIK

PAJAK YAYASAN
Yayasan ditinjau dari aspek pajak, yang diatur dalam UU PPh, KMK 604/94, KEP – 87/PJ./1995, SE-34/95 dan SE – 39/PJ.4/1995.
Subjek Pajak
Yayasan termasuk di dalam definisi badan sehingga merupakan Subjek Pajak Penghasilan, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat 1 (b) UU PPh
Objek Pajak
Penerimaan yayasan atau organisasi yang sejenis dapat dibedakan antara penerimaan yang bukan Objek Pajak dan penerimaan yang merupakan Objek Pajak

Jika Yayasan dalam operasinya tidak melakukan penyerahan barang atau jasa yang terutang PPN maka yayasan tersebut tidak termasuk kriteria subjek PPN sehingga tidak perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Namun sebaliknya jika Yayasan melakukan penyerahan barang atau jasa yang terutang PPN maka harus mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP) jika omzetnya sudah lebih dari Rp 600 juta setahun dan berlaku ketentuan yang diatur dalam UU PPN dan peraturan pelaksanaannya.

PAJAK PARTAI POLITIK
Berdasarkan surat edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 26/PJ.24/1999 tentang perlakuan pajak pada partai politik

PAJAK PENGHASILAN YAYASAN
Image by Tom Mooring
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YAYASAN
PAJAK YAYASAN dan PAJAK PARTAI POLITIK
M. Maulana Imam
Tio Fanny
Davisco Hutajulu
M. Showabi


Objek  Pajak Penghasilan
Penghasilan yang merupakan Objek Pajak adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh.

Bukan Objek  Pajak Penghasilan 
Penerimaan atau penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak
1. a.    bantuan atau sumbangan;
b. harta hibahan yang diterima oleh yayasan atau organisasi sejenis sebagai badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 604/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994;
2.dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
3. bantuan atau sumbangan dari Pemerintah.

Pengurangan penghasilan bruto
Untuk memperoleh penghasilan neto, yayasan atau organisasi yang sejenis diperkenankan mengurangkan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan usaha, pekerjaan, kegiatan atau pemberian  jasa untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan operasional penyelenggaraan yayasan atau organisasi
penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang mempunyai masa  manfaat lebih dari satu tahun
subsidi/bea siswa yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu ataupun biaya pendidikan  siswa yang kurang mampu yang dipikul oleh yayasan atau organisasi

Penghasilan Kena Pajak
Penghasilan Kena Pajak yayasan atau organisasi yang sejenis yang dilaporkan dalam Surat  Pemberitahuan Tahunan adalah gunggungan penghasilan pada butir 3, kecuali penghasilan  yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, dikurangi dengan butir 4 dan dengan  memperhatikan butir 5. Atas selisih lebih dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif  Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir  dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dan apabila menunjukkan selisih negatif tidak terutang pajak penghasilan.
Dalam menghitung gunggungan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada butir  1. tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan secara final,  misalnya pajak penghasilan atau bunga deposito, penjualan saham di bursa efek.

Kewajiban pembukuan dan penyampaian SPT
Yayasan atau organisasi yang sejenis diwajibkan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-undang KUP beserta peraturan pelaksanaannya.
Yayasan atau organisasi yang sejenis wajib menyampaikan SPT Tahunan dan SPT masa PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembukuan dan SPT bagi Dana Pembangunan
Yayasan atau organisasi yang sejenis yang membentuk dana pembangunan gedung dan prasana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib membuat :
pencatatan tersendiri atas dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang diterima dan yang digunakan setiap tahun;
pernyataan bahwa dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang tidak digunakan pada tahun diterimanya tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan selambat-lambatnya 4 (empat) tahun setelah berakhirnya tahun Pajak yang bersangkutan.
Laporan mengenai penyediaan dan penggunaan dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dalam lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.


Dana Pembangunan Yayasan Pendidikan
Yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak di bidang pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi dapat mengakui dana dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan adalah dana yang akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang berasal dari sisa lebih, yaitu selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan obyek Pajak Penghasilan selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari yayasan sebagai penghasilan pada tahun pajak digunakannya, dan sebesar dana yang telah digunakan tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun pajak yang  bersangkutan.
Pembangunan gedung dan prasarana pendidikan adalah pembangunan fisiksarana pendidikan seperti :
pembelian tanah untuk pembangunan prasarana pendidikan;
gedung sarana pendidikan;
asrama mahasiswa;
rumah dinas guru, dosen, atau karyawan;
peralatan laboratorium, perpustakaan termasuk buku-buku;
sarana olah raga;
inventaris kantor.
CONTOH PAJAK YAYASAN
Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Yayasan Rumah Sakit Y Tahun 2001
Selama tahun 2001, Yayasan Y memiliki penghasilan sebesar Rp 2.606.800.000
Penghasilan yang diperoleh Yayasan Y terdiri dari :
- Penghasilan usaha pendidikan = Rp 2.441.800.000,00
- Hibah = Rp 120.000.000,00
- Bantuan/Sumbangan = Rp 30.000.000,00
- Penghasilan bunga deposito = Rp 15.000.000,00
Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, hibah dan bantuan/sumbangan yang diterima wajib pajak sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak yang memberi dan menerima, tidak termasuk objek pajak.

Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final tidak boleh digabungkan dengan penghasilan bruto lainnya.

Biaya-biaya yang dikeluarkan Yayasan Y secara keseluruhan untuk tahun 2001 sebesar Rp 2.019.000.000

1. Total Penghasilan usaha Rp 2.441.800.000
2. Penghasilan bukan objek pajak
Hibah Rp 120.000.000
Bantuan/Sumbangan Rp 30.000.000

Total Penghasilan bukan objek pajak (a) (Rp 150.000.000)
3. Penghasilan Bruto Rp 2.291.800.000

4. Total Pengeluaran (Rp 1.989.000.000)

5. Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 302.800.000
6. PPh Terutang
10% x Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000
15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000
30% x Rp 202.800.000 = Rp 60.840.000
PPh Terutang = Rp 73.340.000


Partai politik adalah Subjek Pajak.

Partai politik terkena Pajak Penghasilan apabila memperoleh penghasilan yang merupakan Objek Pajak (seperti : jasa giro, bunga simpanan, dan lain sebagainya).

Partai Politik wajib memiliki NPWP dalam hal :
memperoleh penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan; dan atau mempunyai kewajiban sebagai pemotong/pemungut pajak ( PPh Pasal 21, Pasal 23, dsb.).
Penghasilan partai politik yang merupakan objek PPh antara lain adalah ; bunga simpanan, jasa giro, dsb.
Atas iuran yang diterima dari anggota atau sumbangan bukan merupakan objek PPh

Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (UU KUP) mengatur bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
 
Pasal 2 ayat 1 Undang-undang KUP mengatur bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 
Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 mengatur bahwa yang menjadi subjek Pajak antara lain adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.
 
Pasal 2 ayat (2) Undang-undang PPh beserta penjelasannya antara lain menegaskan bahwa subjek pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Dengan perkataan lain Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Sumber keuangan parpol terdiri dari tiga jenis menurut Undang-undang paket partai politik (UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011) :
Iuran anggota
Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf o Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).
Sumbangan sah menurut hukum
Bantuan APBN/APBD
Penghitungan Alokasi Bantuan Partai Politik dalam APBD . Permendagri nomor 24 tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Yang dikecualikan dari objek pajak
adalah: 
bantuan atau sumbangan,
termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

CONTOH PAJAK PARTAI POLITIK
Sumbangan Sah Menurut Hukum
Partai A pada tahun 2000 memperoleh penghasilan sumbangan yang masuk  kategori obyek pajak, sbb:
Penghasilan Sumbangan Tetap Rp. 100.000.000
Penghasilan Sumbangan Tidak Tetap Rp. 200.000.000
Total Sumbangan Rp. 300.000.000
Biaya-biaya Rp. 200.000.000
Penghasilan Kena Pajak Rp. 100.000.000
Asumsi tarif pajak 30% Rp. 30.000.000
Penghasilan Setelah Pajak Rp. 70.000.000
Asumsi tidak ada potongan, pungutan atau kredit pajak. Maka  perhitungan setoran masa untuk tahun 2001 adalah Rp. 30.000.000/12  bulan = Rp. 2.500.000

Partai X menyewa jasa konsultan politik dalam rangka menyambut kampanye partai. Atas jasa konsultasi, dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000.000. Atas jasa tersebut maka partai x dikenakan PPh pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa konsultan.
Tarif 2% x jumlah imbalan
= 2% x Rp. 50.000.000
= Rp.1.000.000

Jenis kegiatan yang dilakukan Partai Politik beserta jenis pajak yang terutang didalamnya:
Full transcript