Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Penerapan Pancasila Dalam Bidang Politik dan Hukum

No description
by

IPandun IPandun

on 24 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Penerapan Pancasila Dalam Bidang Politik dan Hukum

Implementasi Pancasila Dalam Bidang Politik dan Hukum
Langkah untuk membudayakan nila-nilai pancasila
Perlu segera dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar operasional pelaksanaan pendidikan Pancasila pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
Khusus untuk pendidikan tinggi, sesudah dikeluarkan UU PT No. 12 Tahun 2012 , Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan perlu segera menerbitkan peraturan perundangan yang berisi rambu-rambu perkuliahan Pancasila.
Perlu disusun program aksi melaksanakan revolusi hukum Indonesia.
Pemimpin negara wajib sebagai advokator Pancasila.
Untuk memasyarakatkan nilai Pancasila, peserta kongres setuju membentuk Masyarakat Studi Pancasila.
Implementasi Pancasila dalam bidang politik
Derasnya arus globalisasi yang melanda berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia sehingga tidak sedikit permasalahan yang telah memasuki cara pandang dan cara berfikir masyarakat Indonesia, misalnya gelombang demokratisasi, hak asasi manusia, neo-liberalisme, serta neo-konservatisme dan globalisme. Hal demikian bisa meminggirkan pancasila dan dapat menghadirkan sistem nilai dan idealisme baru yang bertentangan dengan kepribadian bangsa.
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
Hukum adalah seperangkat peraturan tingkah laku yang berisi perintah/ anjuran, larangan, dan ada sanksi (upaya pemaksa) bagi para pelanggarnya
Pokok-Pokok Hukum Revolusi
revolusi hukum harus dimulai dengan identifikasi terhadap hukum-hukum yang cacat ideologis
revolusi hukum memihak kepada rakyat dengan menekankan kepada keadilan sosial
revolusi hukum merupakan simponi dekonstruksi dan rekonstruksi yang berjalan dalam keteraturan dan kedamaian sebagai gerakan nasional
revolusi hukum mempunyai pentahapan
revolusi hukum harus mempunyai program yang jelas dan tepat
revolusi hukum harus mempunyai soko guru dan pimpinan yang tepat, yang punya pandangan jauh ke depan, yang konsekuen, yang sanggup melaksanakan tugas-tugas revolusi sampai pada akhirnya, dan revolusi juga harus punya kader-kadernya yang tepat pengertiannya dan tinggi semangatnya.
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum
segala bentuk hukum di Indonesia harus diukur menurut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan didalam aturan hukum itu harus tercermin kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa
Pancasila Sebagai Etika Politik
Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan Negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia (makhluk individu dan sosial). Jadi etika politik membahas hukum dan kekuasaan
Etika politik Indonesia tertanam dalam jiwa Pancasila. Pancasila juga sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran dari norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainya
Tujuan dari Etika Politik
menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat
menghargai perbedaan
jujur dalam persaingan
ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang per orang ataupun kelompok orang
serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Fungsi Etika Politik
Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab
Prinsip Dasar Etika Politik Pancasila
1. Pluralisme
2. Hak Asasi Manusia
3. Solidaritas Bangsa
4. Demokrasi
5. Keadilan Sosial
Tantangan Etika Politik
Kemiskinan, ketidakpedulian dan kekerasan sosial
Ekstremisme ideologis yang anti pluralism, pertama-tama ekstremisme agama dimana mereka yang merasa tahu kehendak Tuhan merasa berhak juga memaksakan pendapat mereka pada masyarakat.
Korupsi

Nilai-nilai Terkandung Dalam Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik
Asas legalitas (legitimasi hukum)
Di sahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokratis)
Dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip moral / tidak bertentangan dengannya (legitimasi moral).

Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya
Full transcript