Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Musyawarah Mufakat

No description
by

dominique nicky

on 28 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Musyawarah Mufakat

Kesimpulan
Cita-cita Demokrasi Indonesia adalah membumikan asas kerakyatan di dalam sistem ketatanegaraan dan sistem politik Indonesia. Melalui asas ini, kedaulatan ada di tangan rakyat, dan segala peraturan perundang-undangan yang dihasilkan haruslah mencerminkan keadilan, pandangan hidup, dan gagasan yang hidup di dalam keyakinan rakyat;
Demokrasi Indonesia, dijiwai dan bersendikan musyawarah mufakat, sehingga Demokrasi Indonesia disebut dengan demokrasi permusyawaratan;
Dengan merawat dan mengaktifkan kembali ruang publik, warganegara harus mengisi ruang publik tersebut dengan partisipasi dan gerakan emansipasi. Hal ini perlu dilakukan agar ruang publik tidak dikooptasi oleh tirani kekuasaan birokrasi dan dominasi pemilik modal;
Sistem politik Indonesia, yang berdasarkan musyawarah mufakat akan menghasilkan hukum yang mencerminkan cita hukum, yang mencerminkan tujuan bernegara dan pandangan hidup rakyat Indonesia yakni; Pancasila;
Maka kedudukan musyawarah mufakat adalah sebagai kompas, penunjuk arah bagi sistem politik Indonesia yang berdasarkan demokrasi permusyawaratan.
Musyawarah Mufakat Dan Demokrasi Deliberatif
Konsep musyawarah mufakat berangkat dari penjabaran konsep yang lebih abstrak, yang terdapat di dalam Pancasila; Sila Ke-empat yakni, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dan Permusyawaratan Dalam Perwakilan.
Musyawarah mufakat juga berakar dari asas-asas hukum adat dan dilembagakan di dalam demokrasi desa
Musyawarah mufakat dalam pandangan Habermas,, merupakan bentuk diskursus praktis yang mengandaikan prosedur komunikasi dan ruang publik
Musyawarah Dan Ruang Publik
Musyawarah mufakat adalah pengenjahwantahan dari kedaulatan rakyat, dalam hal ini musyawarah mufakat mencoba memberikan bentuk patisipasi dan emansipasi warganegara di dalam arena diskursif
Menurut Habermas ruang publik itu adalah wahana atau tempat warganegara dapat menyatakan opini-opini, dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif.
Habermas juga mengemukakan bahwa ruang publik politis tidak lain daripada hakikat kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri dari warganegara dapat berlangsung
Musyawarah sebagai ruang publik, adalah sarana dimana warga negara berpartisipasi secara bebas, terbuka, serta setara dalam menyatakan argumentasi
Maka, demi terciptanya ruang publik yang bebas dari kooptasi birokrasi dan uang (modal), maka setiap warga negara wajib mengaktifkan kembali ruang publik dan merawat ruang publik agar tetap menjadi pengeras suara atau papan pantul bagi pemerintahan berjalan demi kepentingan umum dan keadilan sosial.
Musyawarah Mufakat Dalam Demokrasi Indonesia
Musyawarah mufakat dalam Demokrasi Indonesia, dibangun di atas tradisi Republikanisme Indonesia (emansipasi dan partisipasi publik)
Republik Indonesia bersendikan musyawarah mufakat yang berasal dari demokrasi desa, yang bertujuan mencapai kesapakatan di dalam perbedaan pandangan
Musyawarah Mufakat
Sebagai Penunjuk Arah Sistem Politik Indonesia

Pandangan Habermas Atas Demokrasi Deliberatif
Demokrasi deliberatif, menitikberatkan pada partisipasi warga di dalam ruang publik untuk melakukan pengujian terhadap suatu keputusan;
Demokrasi deliberatif memastikan dengan cara manakah opini-opini mayoritas itu dibentuk sedemikian rupa sehingga seluruh warganya dapat mematuhi opini-opini itu;
Demokrasi deliberatif mengacu pada formasi opini dan aspirasi politis warganegara, dan inti dari demokrasi deliberatif tersebut adalah arena diskursif warganegara.
Di dalam arena diskursif warganegara tersebut setiap keputusan publik yang dibuat dilakukan pengujian yang terbuka terhadap kritik dan revisi.
Pandangan Koesnoe Atas Musyawarah Mufakat
Musyawarah adalah ciri khas dari pengambilan keputusan berdasarkan gagasan kerakyatan yang berpegang kepada hikmah kebijaksanaan;
Masalah yang diperbincangkan adalah masalah yang hidup di dalam masyarakat yang menghendaki suatu pemecahan –dalam konteks ini yang dibahas adalah masalah nasional
Dengan hikmah kebijaksanaan dimaksudkan untuk menggunakan ‘pikiran sehat’ yang mempertimbangkan kesejahteraan umum;
Pertimbangan tersebut harus diolah menuju kebulatan pikiran dari semua peserta;
Semua peserta termasuk yang memberi amanah, harus menjalankan keputusan itu dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab.
Pandangan Hatta Atas Demokrasi Indonesia
Moh. Hatta mengidentifikasi prinsip-prinsip yang membentuk Demokrasi Indonesia, menjadi tiga prinsip utama, yaitu; prinsip musyawarah, prinsip diskursif, dan prinsip solidaritas;
ketiga prinsip ini, merupakan prinsip yang berkembang dari praktek demokrasi yang ada di dalam demokrasi desa;
Ketiga prinsip ini, hendaknya menggantikan prinsip-prinsip demokrasi liberal yang berkembang di masa sekarang ini, yaitu; individualisme.
Melalui musyawarah, Hatta mencoba mengembalikan kedaulatan rakyat sebagai inti dari Negara Republik Indonesia;
Hatta juga menegaskan bahwa, musyawarah mufakat ini penting untuk mencegah dominasi perseorangan atau golongan teretntu dalam pengambilan keputusan. Musyawarah mufakat juga penting untuk menjamin agar keputusan politik senantiasa berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan umum
Pandangan Soediman Kartohadiprojo Atas Demokrasi Indonesia
Soediman Kartohadiprojo, menginisiasi demokrasi terpimpin, sebagai dasar dari susunan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia;
Demokrasi Terpimpim, bersumber dari pandangan hidup masyarakat Indonesia, yakni Pancasila. Dimana gotong royong atau solidaritas serta kekeluargaan menjadi inti dari demokrasi terpimpin;
Pancasila sebagai sumber demokrasi terpimpin mengandung pengakuan dan perlindungan terhadap martabat manusia;
Dengan kata lain, demokrasi terpimpin diartikan sebagai demokrasi yang dipandu berdasarkan Pancasila, sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia, dan juga sebagai pembeda dari demokrasi liberal yang berdasarkan paham individualisme dan liberalisme.
Latar Belakang
Mulai hilangnya prinsip-prinsip demokrasi yang berakar dari pandangan hidup masyarakat Indonesia
Demokrasi yang dibangun atas aturan yang formal-prosedural, yang meminggirkan partisipasi di dalam ruang publik
Demokrasi liberal yang dijalankan sistem politik dewasa ini telah melahirkan kelompok elit yang mengkooptasi ruang publik sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak berpihak pada kepentingan umum
Sistem politik yang dijalankan berdasarkan demokrasi liberal telah membentuk kultur elit politik yang berkelindan dengan politik kartel
Maka dibutuhkan demokrasi yang diangkat dari nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yakni; demokrasi permusyawartan.
Full transcript