Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

ANALISA YURIDIS KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN KETENTUAN PASAR M

No description
by

Ratnaning Wulandari

on 30 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ANALISA YURIDIS KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN KETENTUAN PASAR M

Nama Anggota Kelompok 7:

1. Ratnaning Wulandari (1506780903)
2. Rendy Wira Supit (1506780922)
3. Ridky Johannes Sitorus (1506780941)
4. Ridovi Kemal (1506780954)
5. Rininta Dewi Saraswati (1506780973)

Regulasi Repurchase Agreement
Kesimpulan
Saran
ANALISA YURIDIS KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN KETENTUAN PASAR MODAL
TERKAIT TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT FIKTIF
(PT AAA SEKURITAS)

Transaksi
Repurchase Agreement
adalah transaksi penjualan instrumen efek di antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian, dimana pada tanggal yang telah ditentukan dikemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga yang tertentu yang telah disepakati yang dibedakan menjadi 3 jenis:

1. Overnight
2. Term
3.
Open Repo
Repurchase Agreement (REPO)
Transaksi Repurchase Agreement
1.
Classic Repo;
dan

2. Sell/Buy Back Repo.



1. Dari aspek akuntansi;
2. Dari aspek hukum; dan
3. Dari aspek perpajakan.

Pelaksanaan Transaksi Repo
1.

BAPEPAM (Badan Pengawasan Pasar Modal)

- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan No. KEP-123/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009
- Peraturan No. X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan pedoman dalam Peraturan OJK Nomor 9/PJOK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi
Repurchase Agreement
Bagi Lembaga Jasa Keuangan .


OJK menemukan AAA Sekuritas tidak dapat memenuhi persyaratan nilai minimum modal kerja bersih disesuaikan (MKBD). Selanjutnya, OJK meminta PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menghentikan sementara kegiatan usaha AAA Sekuritas sebagai perantara pedagang efek terhitung sejak 3 Desember 2014 karena OJK menemukan adanya transaksi
reverse
Repo surat berharga senilai Rp262 miliar pada Bank Maluku dan pembelian reverse Repo surat berharga senilai Rp 146 miliar dan US$ 1,25 juta pada Bank ANDA. Kedua transaksi reverse Repo tersebut dilakukan masing-masing Bank Maluku dan Bank ANDA dengan AAA Sekuritas tanpa didasari dengan adanya suatu 
underlying transaction
, yaitu suatu perjanjian tertulis yang mendasari pelaksanaan transaksi Repo tersebut. AAA Sekuritas tidak menempatkan surat berharga yang ditransaksikan tersebut pada
sub account
masing-masing bank pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Kasus PT Andalan Artha Advision Sekuritas
(AAA Sekuritas)

a) Menggadaikan (Repo) kembali efek milik nasabah;

b) Dana Transaksi tersebut tidak diinvestasikan, melainkan diberikan ke rekening PT Anugrah Laras Kapitalindo (selanjutnya disebut “ALK”); dan

c) Uang yang masuk ke ALK selanjutnya disebar ke beberapa rekening untuk menutupi utang dan membeli saham.


Tindakan yang dilakukan AAA Sekuritas terhadap dana nasabah antara lain:

a) Laporan nomor LP/1157/XII/2014/Bareskrim tertanggal 29 Desember 2014 dengan pelapor TA. Tersangka TAR menggelapkan uang security deposit sejumlah Rp 120 miliar;

b) Laporan nomor LP/09/I/2015/Bareskrim tertanggal 6 Januari 2015 dengan pelapor Bank Maluku. Tersangka TAR melakukan penjualan Repo fiktif kepada Bank Maluku dengan total Rp 238,5 miliar;

c) Laporan nomor LP/46/I/2015/Bareskrim tertanggal 15 Januari 2015 dengan pelapor Bank ANDA. Tersangka TAR menjual Repo fiktif kepada Bank ANDA dengan nilai total Rp 162 miliar;

d) Laporan nomor LP/46/I/2015/Bareskrim tertanggal 13 Februari 2015 denagn pelapor IS. Tersangka TAR melakukan transaksi penjualan saham milik pelapor tanpa sepengetahuan pemilik saham dengan nilai kerugian Rp 200 miliar.

Berdasarkan informasi dari kepolisian, terdapat 4 (empat) laporan dari kasus tersebut, yaitu:
Dalam kasus transaksi
reverse
Repo yang dilakukan oleh AAA Sekuritas dengan Bank Maluku dan Bank ANDA tidak ada pelaporan transaksi efek yang dilaporkan oleh AAA Sekuritas kepada Bapepam-LK sampai dengan ditemukannya transaksi
reverse
Repo tersebut oleh OJK. Kedua, transaksi
reverse
Repo tersebut dilakukan tanpa didasari dengan underlying transaction atau suatu perjanjian tertulis yang mendasari pelaksanaan transaksi Repo tersebut.



Setiap perjanjian tertulis dalam transaksi Repo yang dibuat oleh para pihak harus menerapkan GMRA Indonesia yang diterbitkan oleh OJK. Dalam kaitannya dengan POJK No. 9/2015, AAA Sekuritas telah melalaikan kewajibannya untuk mengadakan perjanjian tertulis dalam transaksi Repo.

Transaksi Repo yang dilakukan oleh AAA Sekuritas juga melanggar ketentuan dalam Pasal 10 POJK No. 9/2015 dimana AAA Sekuritas tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan transaksi Repo ini kepada OJK serta kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.


Dalam kenyataannya, pada saat kasus transaksi Repo fiktif sebagaimana disebutkan yang terjadi pada Desember 2014, OJK belum memiliki dasar hukum dan peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur mengenai transaksi Repo berikut dengan mekanisme dan syarat-syaratnya.

OJK tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan sanksi terhadap hal yang diasumsikan menjadi pelanggaran oleh AAA Sekuritas, sehingga OJK tidak dapat berbuat banyak dalam melakukan fungsi tugas pengawasannya dan wewenang untuk menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.


OJK mengambil beberapa langkah di bidang pengawas perbankan, antara lain bertanggung jawab atas kerugian kedua bank akibat dari transaksi
reverse
Repo tersebut, dan terhitung sejak 4 Desember 2014 rekening efek milik AAA Sekuritas juga sudah dibekukan, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi bursa perbankan, antara lain bertanggung jawab atas kerugian kedua bank akibat dari transaksi dimaksud.

Kasus AAA Sekuritas juga dikaitkan dengan UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang di pasar modal mengandung makna bahwa pencucian uang dapat dilakukan atas harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana pasar modal yang merupakan tindak pidana asal berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010.
Selain terjerat dengan kasus Pidana, AAA Sekuritas juga perjerat oleh kepailitan menyusul Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit Ghozi Muhammad dan Azmi Ghozi Harharah terhadap (AAA) Sekuritas. Permohonan pailit ini terdaftar di Pengadilan Niaga, pada tanggal 29 April 2015 dengan nomor register: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat.


Dalam kasus AAA Sekuritas, pelanggaran ketentuan pasar modal yang dilakukan oleh AAA Sekuritas antara lain sebagai berikut:

Tidak dibuatnya
underlying document
transaksi Repo, padahal hal ini adalah suatu kewajiban dalam transaksi Repo dan harus pula dibuat sesuai dengan standar GMRA yang diterbitkan oleh International
Capital Market Association
;

Tidak dilakukannya pelaporan transaksi Repo kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan

Tidak ditempatkannya efek surat berharga pada sub-account masing-masing nasabah di Kustodian Sentral Efek Indonesia

Selain itu, kejahatan pasar modal yang disangkakan kepada para tersangkan yang ditetapkan oleh Bareskrim atas kasus AAA Sekuritas antara lain sebagai berikut:

Penggelapan dana nasabah (Pasal 372 KUHP)

Ketentuan Tindak Pidana dalam Transfer Dana (UU No. 3 Tahun 2011)

Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010)

Semenjak berlakunya POJK No. 9/2015 tahun ini, kepastian hukum yang dapat dilihat antara lain mencakup:

Standar pembuatan perjanjian
underlying document
transaksi Repo harus mengacu kepada GMRA, dan hal-hal yang harus ada didalamnya telah disebutkan secara lebih spesifik;

Kewajiban pelaporan transaksi Repo kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dipertegas dan diperketat; dan

Kewajiban menempatkan efek surat berharga pada
sub-account
masing-masing nasabah di Kustodian Sentral Efek Indonesia


Sampai dengan saat terjadinya kasus Repo fiktif AAA Sekuritas yang terjadi pada Desember 2014, OJK belum memiliki dasar hukum dan peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur mengenai transaksi Repo berikut dengan mekanisme dan syarat-syaratnya.
1. OJK sebagai lembaga pengawas pasar modal harus dapat lebih responsif untuk mengadopsi peraturan-peraturan standar internasional terkait dengan Transaksi
Agreement
secara khusus.

2. OJK sebenarnya melakukan sosialisasi yang masif atas penyampaian informasi untuk pelaku pasar modal melalui asosiasi atau penumpukan/komunitas pelaku pasar modal agar meminimalisir pelanggaran dalam aspek pasar modal dan juga melakukan perluasan wawasan dan edukasi para pelaku pasar modal dalam melakukan kegiatan usahanya sejak diberlakukan PJOK ini.
Full transcript