NILAI INSTRUMENTAL DALAM MENGANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA

MS
by Maimun SMANSA14 views·Updated Aug 2, 2021
Re-use contentCreate your own

Chapters

Audio TranscriptAuto-generated

  1. Assalamualaikum, ada anakku sayang, apa kabar?
  2. Setelah minggu yang lalu kita membicarakan masalah nilai nilai dasar
  3. Pancasila dalam menganalisis hak dan kewajiban warga negara.
  4. Maka sekarang kita akan menganalisis apa apa saja nilai instrumental
  5. Pancasila dalam menganalisis hak dan kewajiban warga negara.
  6. Pada bagian pertama, kita akan mengenal dulu apa itu nilai
  7. nilai instrumental.
  8. Nilai nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai nilai dasar Pancasila
  9. yang ada.
  10. Lima tersebut terwujud dalam ketentuan ketentuan konstitusional mulai dari Undang
  11. Undang Dasar sembilan belas empat puluh lima.
  12. Karena kita menggunakan konstitusi kita adalah Undang Undang Dasar sembilan
  13. belas empat lima sampai ke berbagai peraturan daerah pada tingkat
  14. yang level paling rendah.
  15. Jadi seperti ini kita bisa lihat bahwa Pancasila itu adalah
  16. mendasari dari lainnya.
  17. Undang Undang Dasar sembilan belas empat, lima Undang undang atau
  18. Perpu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan lain sebagainya.
  19. Berikut kita akan melihat apa saja hak warga negara dan
  20. kewajiban warga negara.
  21. Di sini sudah ibu klasifikasi mengenai pasal pasal yang berkaitan
  22. dengan hak hak warga negara dan pada bagian ini telah
  23. klasifikasi bagaimana kewajiban warga negara diatur dalam undang undang.
  24. Khususnya pada pasal pasal ini ya kita lanjutkan bahwa dalam
  25. mengantisipasi berbagai pelaksanaan dan implementasi hak hak warga negara, maka
  26. segala awak hak warga negara itu terdapat dalam pasal pasal
  27. di UU di sembilan belas empat puluh lima antara lain
  28. kalau seperti ini terlihat di pasal dua puluh tujuh, di
  29. ayat pertama menyatakan bahwa adanya hak warga negara dalam bidang
  30. hukum dan pemerintahan di sini selain hak juga termasuk kewajiban,
  31. karena ada kata wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak
  32. ada kecualinya.
  33. Jadi Pasal dua tujuh ayat satu mengandung hak warga negara
  34. untuk duduk dalam hukum dan pemerintahan sekaligus juga merupakan kewajiban
  35. untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
  36. Pada Pasal dua tujuh ayat dua TIAP TIAP, warga negara
  37. berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.
  38. Maksudnya adalah pada bagian ini segala warga negara itu mendapat
  39. haknya untuk bekerja pastinya dalam perjuangan atau di idea rkan.
  40. Dan ini juga pengertian penghidupan yang layak.
  41. Pemerintah mempunyai semacam kewajiban untuk memberi bantuan jika dalam kondisi
  42. yang tertentu.
  43. Berikut SETIAP warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
  44. upaya pembelaan negara pada pasal dua tujuh ayat tiga ini.
  45. Selain hak maka juga kewajiban dalam upaya membela negara.
  46. Kita simpulkan bahwa di pasal dua tujuh ada hak dan
  47. kewajiban di bidang hukum dan apa pemerintahan dan ada hak
  48. dan kewajiban di bidang bela negara dan juga ada hak
  49. mengenai pekerjaan dan penghidupan yang layak.
  50. Pada Pasal dua puluh delapan ini adalah hak warga negara
  51. untuk berkumpul, berserikat atau mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan.
  52. Biasanya dalam bentuk difasilitasi dalam organisasi organisasi, baik organisasi masyarakat
  53. maupun organisasi politik dan lain sebagainya dalam menyampaikan aspirasi atau
  54. juga menggalang semacam kekuatan dalam menjalankan politik praktis.
  55. Pada bagian pasal dua puluh delapan sampai di sini terlihat
  56. bahwa hak hak tersebut sangat terurai, di mana kalian bisa
  57. lihat pada dua delapan untuk HIDUP dan mempertahankan kehidupan pada
  58. dua delapan membentuk keluarga dan seterusnya Pada dua delapan C.
  59. Mengembangkan diri mendapatkan Tintin Etika N memperoleh manfaat dari itik
  60. dan lain sebagainya.
  61. Dua. Delapan Di pengakuan yang sama di hadapan hukum dua
  62. delapan. Kebebasan memeluk agama dua delapan.
  63. Berkomunikasi, memperoleh dan menyebarkan berita informasi pastinya yang tidak hoax
  64. dan dua delapan G mengenai adanya perlindungan diri dan pribadi
  65. dan keluarga.
  66. Dua. Delapan Hal mengenai HIDUP SEJAHTERA LAHIR Batin dua.
  67. Delapan. Mengenai Perlindungan dan pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM dan
  68. TANGGUNG jawab NEGARA.
  69. Sementara dua puluh delapan Jibber kewajiban menghargai hak dan orang
  70. lain untuk tunduk dalam pembatasan DITUTUP KAN dengan HAK atau
  71. Undang UNDANG.
  72. Sementara di pasal dua sembilan di sini ada hak untuk
  73. memeluk agama dan hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama
  74. dan kepercayaan yang dipeluk masing masing.
  75. Sementara pada Pasal tiga puluh adalah hak dan kewajiban dalam
  76. usaha mempertahankan dan apa menjaga keamanan negara.
  77. Jadi dalam mempertahankan dan menjaga keamanan adalah hak dan sekaligus
  78. kewajiban warga negara usaha pertahanan dan keamanan.
  79. Juga melalui sistem hankam, Hankamrata semesta dan kepolisian sebagai kekuatan
  80. utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
  81. Jadi kalau Han Kamnas hanya dan Polri, sementara Hanka merata
  82. ditambah dengan rakyat sebagai faktor kekuatan pendukung D sendiri dari
  83. Angkatan Darat, Angkatan Laut dan udara dan dan lain sebagainya.
  84. Semuanya diatur dalam hak memenuhi hak warga negara dalam hal
  85. pertahanan dan keamanan.
  86. Pada pasal tiga satu, ini adalah hak mengenai pendidikan.
  87. Jadi SETIAP warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan wajib
  88. pemerintah membayar nya dalam pengertian wajib belajar sembilan tahun.
  89. Bahkan sekarang dua belas tahun sudah digelontorkan untuk memenuhi kewajiban
  90. kewajiban negara atas hak warga negaranya dan lain sebagainya.
  91. Pada bagian berikut Pasal tiga tiga mengenai hak ekonomi di
  92. mana ekonomi disusun berdasarkan usaha bersama dan cabang produksi yang
  93. penting dikuasai negara tetapi dipergunakan sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat
  94. dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan berbagai
  95. prinsipnya di pasal tiga puluh tujuh ada hak warga negara
  96. yaitu mengenai pikir miskin dan anak terlantar dipelihara negara dan
  97. ini sudah di fasilitasi di berbagai panti dan lain sebagainya
  98. dan juga di panti rehabilitasi pengemis, gelandangan dan orang orang
  99. terlantar. Dan di sini adalah ada hak hak sosial dimana
  100. negara juga mengembangkan sistem jaminan sosial.
  101. Contohnya misalnya ada Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, Kartu
  102. Indonesia Sehat dan lain sebagainya.
  103. Berikut negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
  104. fasilitas pelayanan umum.
  105. Misalnya adanya bantuan melalui untuk berobat atau Kartu Indonesia Sehat
  106. dan lain sebagainya.
  107. Demikian beberapa hak hak warga negara yang terdapat dari Pasal
  108. dua tujuh sampai pasal tiga puluh empat puluh, sembilan belas
  109. empat puluh lima.
  110. Semoga anak anak bersemangat untuk terus belajar karena ini adalah
  111. tanggung jawab kita sebagai warga negara.
  112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.