Solutions
Works with
Pricing
Log in
Teams
Get started
Log in
Get started
Untitled video
DP
by
Devbrina Putri
·
4 views
·
Updated Oct 5, 2021
Share
Embed
Re-use content
Create your own
Chapters
00:00
Chapter 1
00:28
Chapter 2
00:29
Chapter 3
00:57
Chapter 4
01:22
Chapter 5
01:53
Chapter 6
03:24
Chapter 7
Hukum Internasional
Audio Transcript
Auto-generated
00:01 - 00:02
Halo Assalamualaikum.
00:03 - 00:04
Khususnya Stoneman budaya.
00:05 - 00:06
Salam kebajikan Rayu.
00:07 - 00:10
Sebelumnya perkenalkan nama saya Dihina putri mereka sehari dengan ini
00:10 - 00:13
satu tiga suatu dua ribu dua tujuh delapan Hukum Internasional
00:14 - 00:18
kelompok satu Di sini saya akan mengulas mengenai salah satu
00:18 - 00:21
tugas hukum internasional, yaitu Indonesia.
00:21 - 00:26
Ini menggunakan paham dualisme monisme keduanya, atau salah satunya yang
00:26 - 00:27
terkait dengan hukum internasional.
00:30 - 00:35
Baik langsung saja menurut paham dualisme sendiri, hukum internasional dan
00:35 - 00:38
hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan keseluruhan
00:39 - 00:43
berbeda. Hentikan hukum internasional berbeda dengan hukum nasional, hukum Inter
00:44 - 00:46
dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang jelas terpisah
00:47 - 00:51
tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subur dinasi.
00:52 - 00:55
Namun secara logika paham dari cuma akan mengutamakan hukum nasional
00:56 - 00:57
dan mengabaikan hukum internasional.
00:59 - 01:04
Menurut paham monisme sendiri, hukum internasional dan hukum nasional merupakan
01:04 - 01:07
bagian yang saling berkaitan dari satu sistem hukum pada umumnya.
01:08 - 01:11
Menurut tahun ini dengan mengutamakan pada hukum nasional.
01:12 - 01:14
Hukum internasional merupakan kelanjutan hukum nasional.
01:15 - 01:20
Hukum internasional merupakan hukum nasional untuk urusan luar negeri, paham
01:20 - 01:22
ini cenderung mengabaikan hukum internasional.
01:25 - 01:28
Lalu apakah Indonesia salah satu sistem dari kedua paham tersebut?
01:29 - 01:34
Jawabnya adalah belum ada kepastian nya karena dalam undang undang
01:34 - 01:37
di Indonesia sekarang ini belum ada ketentuan atau suatu pasal
01:38 - 01:40
yang secara jelas menentukan SIKAP Indonesia.
01:41 - 01:45
Namun jika melihat kepada pengakuan Indonesia TERHADAP keberadaan hukum hukum
01:45 - 01:48
internasional, Indonesia lebih menganut paham realisme.
01:49 - 01:52
Berdasarkan praktek pun Indonesia cenderung pada dualisme.
01:54 - 01:56
Oke, mengapa demikian?
01:57 - 02:02
Menurut pendapat dan artikel artikel yang dibaca dipelajari dari furqon
02:03 - 02:09
yang diberikan maupun ling yang diberikan wanita, dapat dilihat Indonesia
02:10 - 02:10
cenderung menganut dualisme.
02:12 - 02:12
Mengapa demikian?
02:13 - 02:18
Karena praktek Indonesia dalam implementasinya perjanjian internasional dalam hukum nasional
02:18 - 02:19
lebih cenderung ke dualisme.
02:20 - 02:23
Terlihat dalam Pasal sembilan ayat dua Undang Undang Nomor dua
02:23 - 02:26
puluh empat Tahun dua ribu sembilan yang bersih, pengesahan perjanjian
02:26 - 02:31
internasional sebagaimana maksud dalam ayat satu dilakukan dengan Undang undang
02:31 - 02:32
atau Keputusan Presiden.
02:33 - 02:37
Dengan demikian, pemberlakuan perjanjian internasional tidak secara langsung.
02:38 - 02:41
Hal ini juga memperlihatkan bahwa Indonesia memandang hukum nasional dan
02:41 - 02:45
hukum internasional sebagai dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah.
02:46 - 02:48
Terlihat juga dalam Undang Undang Nomor dua Tahun dua ribu,
02:49 - 02:54
perjanjian Internasional harus ditransformasikan menjadi hukum nasional dalam bentuk perundang
02:54 - 02:58
undangan, diratifikasi melalui Undang undang dan Keputusan Presiden.
02:59 - 03:02
Undang undang ratifikasi tersebut tidak langsung menjadi hukum nasional.
03:03 - 03:07
Undang undang Ratifikasi hanya menjadikan Indonesia terikat TERHADAP perjanjian internasional
03:08 - 03:14
tersebut. Contohnya, Indonesia meratifikasi International Convenant on The Reds melalui
03:15 - 03:20
undang Undang, maka selanjutnya Indonesia harus membuat undang undang yang
03:20 - 03:22
menjamin hak hak yang ada di kon film tersebut.
03:23 - 03:24
Dalam undang undang yang lebih spesifik.
03:26 - 03:31
Iya, Selain itu, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua
03:31 - 03:33
sistem. Apa perangkat hukum yang terpisah?
03:34 - 03:37
Undang Undang Nomor sepuluh Tahun dua ribu empat tentang Pembentukan
03:38 - 03:42
Peraturan Perundang Undangan menjadi dasar adanya media metode transformasi dalam
03:44 - 03:48
korporasi, perjanjian atau hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional,
03:49 - 03:51
dalam hal ini lembaga legislatif.
03:51 - 03:56
Atau memberikan apa sih tujuan TERHADAP suatu perjanjian internasional yang
03:56 - 03:58
dibuat oleh Presiden atau lembaga eksekutif?
04:02 - 04:07
Demikian argumen dari kelompok satu dan saya pribadi bila ada
04:07 - 04:08
salah kata Andi.
04:08 - 04:10
Maafkan sekian dan terima kasih.
04:10 - 04:11
Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See full transcript