Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

BAB 4

No description
by

Ade Rizki Dwiputro I

on 16 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BAB 4

3.3 Memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Indonesia Tahun 1945
BAB 4
OTONOMI DAERAH

LATAR BELAKANG
Selain perbedaan, ada persamaan hubungan-hubungan pusat daerah dalam 3 bentuk tersebut :
Pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintah dalam satuan teritorial yang lebih kecil dapat diwujudkan dalam bentuk:

- Dekonsentrasi teritorial

- Satuan otonomi teritorial

- Federal
Pemerintahan Daerah Dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945
Berdasarkan amandemen Pasal 18 UUD RI 1945 maka dilakukan reformasi terhadap sistem pemerintahan daerah di Indonesia, yakni dengan memberikan keleluasaan yang sangat besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.
Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat kita lihat dalam 3 proses, menurut Bagir Manan disebut dengan proses bukan sebagai asas. Diantaranya adalah :
a. Sentralisasi
Pada pemerintahan daerah diwujudkan dan lebih diterapkannya dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
Adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya.
b. Dekonsentralisasi
Persoalan lain yang muncul dalam otonomi adalah berkaitan dengan urusan daerah yang dapat diatur dan diselenggarakan oleh daerah yang bersangkutan. Maka otonomi daerah dibagi menjadi 3 jenis :
1) Otonomi materiil
Artinya bahwa urusan yang
diserahkan menjadi urusan rumah tangga
diperinci secara tegas,pasti dan diberi batas-batas (limitative),
2) Otonomi formal
Urusan yang diserahkan tidak dibatasi.
Batasnya ialah bahwa daerah tidak boleh mengatur urusan yang telah diatur oleh UU atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
Selain itu,pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum
3) Otonomi riil
Di dalam UU pembentukan daerah, pemerintah pusat menentukan urusan-urusan yang dijadikan pangkal untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Penyerahan ini merupakan otonomi riil.
c. Madebewind
Madebewind atau tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melakukan tugas tertentu.
Selain bentuk-bentuk utama di samping, ada berapa cara yang lebih longgar seperti konfederasi atau Uni. Tetapi dua bentuk ini dapat disebut sebagai suatu pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena tidak diikuti dengan pembagian kekuasaan/wewenang masing-masing tetap secara penuh menjalankan kekuasaan sebagai negara.
Perbedaan hubungan pusat dan daerah menurut dasar otonomi teritorial dan hubungan federal.
Hubungan menurut dekonsentrasi teritorial bukan merupakan hubungan antara dua subjek hukum ( publiek rechtspersoon) yang masing-masing mandiri.
1
2
Pemerintahan dekonsentrasi teritorial tidak mempunyai wewenang sendiri.
3
Satuan teritorial dekonsentrasi merupakan satu kesatuan wewenang dengan departemen atau kementrian yang bersangkutan.
4
Sifat wewenang satuan pemerintah teritorial dekonsentrasi adalah delegasi atau mandat.
5
Tidak ada wewenang yang berdasarkan retribusi
Urusan pemerintahan yang dilakukan satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi dan urusan pusat di daerah
Persamaan dekonsentrasi maupun otonomi,
sama-sama bersifat
administratiefrechtelijk (hukum administrasi )
bukan
staatsrechtelijk ( otonomi kenegaraan ).
Persamaan pada semua negara federal
Yaitu hubungan federal dengan negara bagian merupakan negara kenegaraan. Tidak hanya mengenal fungsi penyelenggaraan administrasi negara.Hubungan itu meliputi juga di bidang kekuasaan kehakiman dan pembentukan UU.
Persamaan otonomi teritorial dengan atas dasar federal
Yaitu hubungan antara dua subjek hukum yang asing-masing berdiri sendiri
Perbedaan otonomi teritorial dengan federal adalah :
Dalam otonomi teritorial pada dasarnya seluruh fungsi kenegaraan dan pemerintah ada dalam lingkungan pemerintah pusat yang kemudian dibagi kepada satuan-satuan otonomi. Pemencaran ini dapat dilakukan dengan beberapa cara :
UU menetapkan secara tegas berbagai fungsi pemerintahan (administrasi negara) sebagai urusan rumah tangga daerah. Cara-cara ini mirip dengan cara dalam sistem federal yang merinci kekuasaan negara-negara bagian.
Pertama
Pusat dari waktu ke waktu menyerahkan berbagai urusan baru kepada satuan otonomi.
Kedua
Ketiga
Pusat mengakui urusan-urusan pemerintahan tertentu yang “diciptakan atau yang kemudian diatur dan diurus satuan otonomi baik karena tidak diatur dan diurus pusat maupun atas dasar semacam
concurrent Power.
Membiarkan suatu urusan yang secara tradisional atau sejak semula dikenali sebagai fungsi pemerintah yang diatur dan diurus satuan-satuan otonomi.
Keempat
Mengingat di negara Indonesia telah terjadi 8 kali pergantian UU pemerintahan daerah, yaitu :
1. UU Nomor 1 Tahun 1945

2. UU Nomor 22 Tahun 1948

3. UU Nomor 1 Tahun 1957

4. UU Nomor 6 Tahun 1959


5. UU Nomor 18 Tahun 1965

6. UU Nomor 5 Tahun 1974

7. UU Nomor 22 Tahun 1999

8. UU Nomor 32 Tahun 2004
1.
2.
3.
Pemerintahan Daerah pada Orde Lama
UU yang mengatur Pemerintahan daerah pada Orde Lama diantaranya :

a. UU Nomor 1 Tahun 1945

b. UU Nomor 22 Tahun 1948

c. UU Nomr 1 Tahun 1957

d. Penpres Nomor 6 Tahun 1959

e. UU Nomor 18 Tahun 1965
4.
Pemerintahan Daerah pada Era Orde Baru
a. UU Nomor 5 Tahun 1974

b. UU Nomor 22 Tahun 1999

c. UU Nomor 32 Tahun 2004
3.4 Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
a. Bersifat Struktural
Pemerintahan pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. Pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip NKRI.
Secara struktural presiden merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional, Kepala daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah asing-masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas luasnnya, secara struktural kepala daerah kabupaten/kota tidak memiliki garis struktural dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat karena memiliki otonomi seluas luasnya
b. Bersifat Fungsional
Secara harfiah hubungan fungsional adalah adanya hubungan atau bagian dari komunikasi karena faktor proses,sebab akibat, atau karena kepentingan yang sama,.
Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan yang baik.
Dalam komunikasi penyelenggaraan pemerintahan antar organisasi pusat, baik kementrian atau lembaga non kementrian pada umumnya menempatkan hubungan fungsional melekat pada struktur dan fungsi organisasi, hal ini berdampak bahwa hubungan fungsional antara Pusat dan Daerah sangat dipengaruhi oleh faktor hubungan antara manusia.
Sebenarnya disinilah yang menyebabkan terjadi kebuntuan komunikasi yang menyebabkan kegagalan program di daerah contoh program penanggulangan kemiskinan,program KB,program swasembada, dan lain-lain.
KELOMPOK 6
Nama Anggota :
1. ADE RIZKI DWIPUTRO - 01
2. DIYAH PERMATASARI - 08
3. MAULIDA M. - 16
4. NIKI PUTU P. -19
5. RATNADUHITA A.Z. SY - 22
Bantuan Keuangan utk Infrastruktur Kepada Pemerintah Desa Kab. Sukoharjo dari Prov Jateng
APA LATAR BELAKANG
OTONOMI DAERAH?

KELEBIHAN KOTA KUDUS
Sejarah berdirinya Jenang Kudus Mubarok dirintis oleh Ibu Hj. Alawiyah yang kemudian dikenal sebagai Generasi Pertama dari produsen jenang Kudus. Lokasi penjualan terletak di Pasar Kudus, area yang sekarang dikenal sebagai tempat parkir para peziarah makam Sunan Kudus di Masjid Menara “Al-Aqsho”.
Mubarokfood merupakan perusahaan terbesar
dalam penguasaan pangsa pasar jenang di Indonesia dengan area pemasaran hampir semua kota di pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Batam, Pulau Sumatra, dan Pulau Sulawesi. Selain itu perusahaan juga telah berhasil menembus pasar luar negeri, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Hongkong, Abu Dhabi, Arab Saudi, Jepang, dan beberapa negara lain.

Polytron merupakan sebuah perusahaan elektronik asal Indonesia. Didirikan 16 Mei 1975 di Kudus, Jawa Tengah dengan nama PT. Indonesian Electronic & Engineering,

Polytron memiliki 2 pabrik masing-masing di Kudus seluas 70.000 m2 dan di Sayung, Semarang 130.000 m2 (merupakan pabrik lemari es terbesar di Jawa Tengah) dengan karyawan lebih dari 6.000 orang, 11 kantor perwakilan, 5 authorized dealer, 50 service centre yang meliputi seluruh Indonesia
Menurut kisah yang hidup dikalangan para pekerja pabrik rokok, riwayat kretek bermula dari penemuan Haji Djamari pada kurun waktu sekitar akhir abad ke-19. Awalnya, penduduk asli Kudus ini merasa sakit pada bagian dada. Ia lalu mengoleskan minyak cengkeh. Setelah itu, sakitnya pun reda. Djamari lantas bereksperimen merajang cengkeh dan mencampurnya dengan
tembakau
untuk dilinting menjadi rokok
Akhir tahun 1940-an hingga awal 1950-an, muncul perusahaan-perusahaan rokok kretek lain.Perusahan rokok kretek tersebut adalah PR Djamboe Bol yang didirikan HA Ma’roef (1937), PT Nojorono oleh Koo Djee Siang (1940), MC Wartono mendirikan PR Sukun (1948), dan Oei Wie Gwan yang mendirikan PT Djarum (1950).

KONTRIBUSI DJARUM UNTUK NEGARA
WISMA DAN PELATIHAN ATLET BADMINTON DJARUM KUDUS
Semangat untuk terus berprestasi Salah satu wujud dari semua itu adalah berdirinya GOR Jati-Kudus yang kini disebut Pusat Pelatihan Bulutangkis Djarum, pada tahun 2006. GOR tersebut menjadi pusat pelatihan yang begitu berdiri megah, di atas tanah seluas 43.207 m2.
PB Djarum secara rutin melakukan seleksi audisi umum 1 kali dalam setahun, di setiap musim liburan sekolah anak-anak. Audisi umum ini dilakukan untuk mencari bibit bulutangkis yang berpotensi di usia 10-15 tahun. Pendaftar yang memenuhi persyaratan boleh mengikuti audisi umum tanpa dipungut biaya
Dari sinilah denyut bulutangkis di Kudus mulai terasa berdegup keras. PB Djarum pun terus berusaha membumikan bulutangkis, sebagai olahraga yang dapat membawa nama besar ibu pertiwi di kancah dunia.

Sebutlah Liem Swie King, Kartono, Christian Hadinata, Hastomo Arbi, Hadiyanto, Heryanto, dan Hadibowo, yang dijuluki "The Magnificent Seven of Djarum" saat merebut Piala Thomas 1984 – di era 1970 hingga 1980-an. Kemudian ada Ivana Lie, Kho Mei Hwa dan Ho Djay Ging di sektor putrinya
Full transcript