Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SISTEM PEMERINTAHAN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

No description
by

Astrid Zolaycha

on 8 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SISTEM PEMERINTAHAN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

SISTEM PEMERINTAHAN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945
Anggota Kelompok
1. Afdhilla Istighfarin
2. Ari Prastikasari
3. Astrid Puteri Zolaycha
4. Ega Arini Perwitosari
5. Gandes Goldestan
6. Khoirotul Ni'amah
7. M. Risal Hidayat
8. Radityo Alan Yudha
Tujuan perubahan (Amandemen) UUD 1945:
Mempertegas prinsip negara

Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara

Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances)

Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.

Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum.

Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan maing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

Negara Indonesia adalah Negara hukum
Tercantum dalam pasal 1 ayat (3) tanpa ada penjelasan.
Sistem konstitusional
secara substantif dapat dilihat pada pasal-pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (3), pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) dan (2), dan lain-lain
Kekuasaan Negara tertinggi di tangan MPR.
pasal 2 ayat (1) :MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 3 : wewenang dan tugas MPR

Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD

pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

pasal 4 s.d. 16 pasal 19 s.d. 22B
Menteri Negara ialah pembantu Presiden, tidak bertanggung jawab pada DPR
UU pasal 17
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
pasal 3 ayat (3)
pasal 20a ayat (2) dan (3)
UUD 1945 berdasarkan Pasal II Aturan Tambahan terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal tentang sistem pemerintahan NKRI dapat kita lihat dalam pasal-pasal berikut:
Pokok – pokok sistem pemerintahan setelah amandemen :
Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah
Negara terbagi menjadi beberapa provinsi.

Bentuk pemerintahan adalah Republik.

Sistem pemerintahan adalah presidensial.

Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.

Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Parlemen terdiri atas dua (bikameral), yaitu DPR dan DPD.

Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia
Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan MPR atas usul dan pertimbangan dari DPR.

Presiden dalam mengangkat pejabat Negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.

Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.

Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang – undang dan hak budget (anggaran).

Struktur ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945
Berbagai perubahan yang mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945 sebagai berikut :
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD
Pasal (1)
MPR Bikameral
Pasal (2)
Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat
Pasal 6A
masa jabatan presiden maksimal 2 periode
Pasal (7)
Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga tinggi Negara presiden dapat membentuk suatu dewan pertimbangan di bawah presiden
Pasal (16)
Presiden bukan mandataris MPR, dengan demikian MPR tidak lagi menyusun GBHN
pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY)
Pasal (24B dan 24C)
Hak Asasi Manusia
Pasal (28A s/d 28J)
anggaran pendidikan minimal 20%
Pasal (31)
Penegasan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi keadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
Pasal (33)
Negara kesatuan tidak boleh diubah
Pasal (37)
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus
Hubungan yang Bersifat Fungsional

Hubungan yang Bersifat Pengawasan

Hubungan yang Berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa

Hubungan yang Bersifat Pelaporan atau Pertanggungjawaban

Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Full transcript