Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional dalam Bidan

No description
by

adinda negari

on 9 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional dalam Bidan

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional dalam Bidang
Pertahanan dan Keamanan Nasional

Pengertian Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan
Pada Bidang Pertahanan dan Keamanan
Memasuki era globalisasi, fenomena yang berkembang adalah pergeseran dan perubahan dalam segala aspek kehidupan.

Sebuah bangsa tidak akan lagi dapat mempertahankan kedaulatannya dalam arti luas. Jangankan budaya, ekonomi, politik, ideologipun tidak steril dari kepentingan dan pengaruh global.

Suatu negara bangsa yang heterogen mengandung potensi kerawanan SARA dan latar belakang sosial, akan runtuh dan pecah menjadi beberapa negara.
3. Pendekatan Pembangunan Dan Pengembangan
Pertahanan Dan Keamanan Yang Demokratis
Pengembangan Hankam negara tetap bertumpu dan berpegang pada pendekatan historis Sishankamrata.

Sishankamrata yang kita anut selama ini adalah sistem pertahanan dan keamanan negara yang hakikatnya adalah perlawanan rakyat semesta.
Dalam arti bahwa kemampuan penangkalan yang diwujudkan oleh sistem ini, sepenuhnya disandarkan kepada partisipasi, semangat dan tekat rakyat yang diwujudkan dengan kemampuan bela negara yang dapat diandalkan.

Kesemestaan harus dibina sehingga seluruh kemampuan nasional dimungkinkan untuk dilibatkan guna menanggulangi setiap bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.

4. Refungsionalisasi Pertahanan Dan Keamanan
Dari Perspektif Tataran Kewenangan
Hubungan sipil-militer dapat dilihat dalam tiga tingkatan:

1) Hubungan antara kaum militer dengan masyarakat secara keseluruhan
2) Hubungan antara lembaga militer dengan lembaga yang lain,
baik lembaga pemerintahan maupun swasta
3) Hubungan antara para perwira militer senior dengan para politisi dan negarawan

Hubungan sipil-militer yang sehat itu sendiri bukan hanya dituntut dan ditentukan oleh militer semata, tetapi merupakan proses dua arah dan menuntut persyaratan yang dipenuhi oleh kedua belah fihak.

1) Militer bukan disiapkan untuk berpolitik
2) Peran politik militer merugikan profesionalitas militer
3) Militer harus bersikap netral dalam politik
4) Disiplin ilmu militer mengabdi kepada kepentingan politik namun bebas dari politk
5) profesi militer mengabdi kepada negara dan
6) militer mengakui kewenangan kebijakan politik.

Penyelenggaraan pembinaa sumberdaya nasional untuk kepentingan pertahanan bukan hanya merupakan tanggung-jawab TNI saja namun merupakan fungsi pemerintahan yang diselenggarakan oleh segenap instansi fungsional secara terpadu.

Kitapun masih perlu mewujudkan iklim hubugan sipil-militer yang sehat dan pada akhirnya efektivitas fungsi pertahanan dan keamanan negara akan terwujud bila terdapat ketergasan tataran kewenangan fungsi, dan Reformasi TNI dalam tatanan demokrasi, bukanlah dengan mendemokrasikan TNI tetapi dengan meningkatkan profesionalitas TNI di tengah tatanan demokrasi.
Adinda Puspa Negari
@annisasyarifa
Diana Cintia Dewi
Nindya Rahmawati
Rizky Annisa Sekarastari
Bangsa Indonesia menegara sebagai negara nasional, juga merupakan negara bangsa yang heterogen mengandung rawan SARA.

Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia, agar mau dan mampu meningkatkan jiwa, semangat, tekat dan komitmen terhadap wujud persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan demi tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa.
Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
(sishankamrat
a
).


Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat (individu) memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara.

1. Ciri Dasar Pandangan Pancasila Dalam Bernegara
Negara Indonesia merupakan negara nasional yang menganut Paham Kebangsaan, yang didirikan atas dorongan untuk hidup bersama, bukan atas landasan etnik, suku, agama dan ras apalagi primordialisme, tetapi atas dasar landasan teik kebangsaan.

Pahak kebangsaan ini bukanlah hanya sekedar alat pemersatu bangsa melainkan juga kandungan semangat, cipta, rasa, karsa dan karya yang sangat menciptakan perwujudan masyarakat adil, makmur dan sejahtera yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam masyarakat yang heterogen, menjadi mengedepan bagaimana etika dan tata krama yang santun dan dewasa bagi penyelesaian perbedaan pendapat dan kepentingan di antara masyarakat yang aspirasinya beragam, secara damai, etis, kritis dan dewasa serta mendidik.

Mengelola perbedaan itu, justru perlu untuk menumbuhkan dinamika dalam suasana yang demokratis. Pancasila juga menawarkan interelasi dan interaksi antar golongan di dalam masyarakat guna memperkukuh solidaritas sosial dalam rangka menghadapi segenap tantangan dan bahaya yang mengancam, sehingga tercipta kehidupan yang harmoni baik di lingkungan lokal dan nasional maupun dalam fora regional dan modial.
2. Pancasila Sebagai Paradigma
Program Pembangunan Nasional (Propenas)
Pembangunan pada hakikatnya upaya melakukan perubahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik.

Setiap negara membutuhkan pembangunan untuk melakukan perubahan sosial ke suatu tujuan yang ditentukan dan disepakati bersama.

Perubahan yang dilaksanakn bisa bersifat evolusi dan atau revolusi.

Pilihan yang telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia untuk melakukan sebuah reformasi, baik dalam upaya mengatasi krisis maupun dalam rangka menjawab tantangan masa depan di era globalisasi dan millenium ke III.

Dengan dilandasi paradima nasional tersebut maka visi yang mengandung masa depan yang realistis, dapat dipercaya dan bermakna penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, harus juga menjadi visi reformasi bangsa Indonesia.

Visi global bangsa Indonesia secara eksplisit dimuat dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan tidak sesuai dengan perikamanusiaan dan perikeadilan.

Sedangkan visi nasional secara eksplisit tertuang dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945 sebagai wujud Cita-cita Nasional yang menyatakan bahwa Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Selanjutnya dituangkan dalam alinea keempat sebagai Tujuan Nasional meliputi catur embanan :

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan Umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kepentingan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Nasional dan kepentingan tercapainya Tujuan Nasional merupakan hakikat Kepentingan Nasional yaitu kepentingan keamanan dan kepentingan kesejahteraan.

Kepentingan kemananan adalah kelangsungan hidup bangsa dan negara, yang menjamin dan mempertahankan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, untuk melindungi sengenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Atas dasar pemahaman itulah
dengan mengacu pada topik
Pancasila sebagai paradigma pembangunan Hankam
ada empat agenda yang akan dikedepankan
Pudarnya wibawa pemerintah, pecahnya pimpinan politik, kecilnya kemungkinan ancaman dari luar negeri, adanya kerusuhan dalam negeri dan persepsi militer sebagai kelas sosial tersendiri merupakan faktor pendorong intervensi militer.

fikah militer, betapapun militer menyatakan dirinya melaksanakan tugas negara, namun tetap dituntut untuk tunduk kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku, menghargai kewenangan sipil dan bersikap non partisan tidak melibatkan diri memihak salahsatu partai politik manapun.

Sebaliknya dari fihak sipil diharapkan bahwa sipil menghargai angkatan bersenjata sebagai alat sah sebuah negara demokrasi, menentukan tugas dan peran serta anggaran yang memadai bagi angkatan bersenjata, memahami masalah pertahanan dan budaya militer, serta memberi arah kebijakan pertahanan namun tidak mencampuri masalah manajemen internal militer.
TNI senantiasa bertindak berdasarkan keputusan politik, dan TNI tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan yang berbeda dari pemerintah.
TNI bukan merupakan negara dalam negara dan tidak pernah mengambil alih kekuasaan.
Perbedaan perndapat antara Presiden dan Panglima TNI merupakan proses dan prosedur politik, tetapi tidak membawa TNI sebagai institusi dan dinyatakan ke luar kepada publik sebagai sikap politik TNI.
Kewenangan Panglima Tertinggi atas TNI tidak digunakan dalam bidang sosial politik, sebaliknya TNI tidak akan pernah memiliki aspirasi sosial politik sendiri yang bertentangan dengan pemerintah.
Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya, sebuah organisasi militer tidak dirancang untuk bermain politk, karena apabila hal tersebut terjadi, hanya terdapat dua kemungkinan, pertama, militer akan digunakan sebagai pendukung alat kekuasaan, atau, kedua, militer yang berpolitik independen akan menjadi negara dalam negara.
Full transcript