Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

PEMERINTAHAN DAERAH

No description
by

nedya putri

on 13 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PEMERINTAHAN DAERAH

UU NO 23 TAHUN 2014
UU NO. 32 TAHUN 2004
PEMERINTAHAN DAERAH
ABSTRAK
Pemerintahan Daerah bersifat dinamis sehingga terhadap aturan-aturan Perundang-undangan yang mendasari tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pun perlu terus dilakukan pembaharuan dan perbaikan dari waktu ke waktu sebagaimana yang terjadi pada perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014
PENGERTIAN PEMERINTAH DAERAH
Pengertian Pemerintah Daerah baik menurut pasal 1 ayat 2 uu no 32 tahun 2004 dan menurut pasal 1 ayat 2 UU no. 23 Tahun 2014 adalah sama yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PERBEDAAN PEMDA MENURUT KEDUA UU
Perbedaan mendasar antara kedua Undang-undang tersebut adalah tidak terletak pada pengertian pemerintahan daerah itu sendiri karena baik di UU No 32 Tahun 2004 maupun UU no 23 Tahun 2014 mempunyai arti yang sama. Perbedaan kedua UU tersebut terletak pada isi-isi yang ada didalamnya, seperti pengaturan, wewenang, pengisian jabatan, hak dan kewajiban daerah dan lain-lain. Contohnya adalah perbedaan pengaturan antara kedua UU dalam pengisian masa jabatan yang kosong
PENYELENGGARAAN PEMDA
Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ialah Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah

Pasal 19 UU No. 32 Tahun 2004 pada ayat 2 menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD
Perbandingan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 menyatakan bahwa :
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
DPRD
Otonomi Daerah
Perbandingan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Sedangkan berdasarkan UU No 23 tahun 2014 bahwa :
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
Urusan Pemerintahan
Otonomi Daerah
KESIMPULAN
Perubahan Undang-undang No. 32 tahun 2004 menjadi Undang-undang No.23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah tidak terdapat perubahan yang signifikan. Namun perubahan Undang-undang tersebut dilakukan demi tercapainya pengaturan yang sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut menjadi efektif atau tepat sasaran.
Full transcript