Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Project Charter

No description
by

Fachrezy Muhammad

on 4 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Project Charter

Project Charter
Nama Proyek : Pengadaan Jaringan Komputer
Tanggal Mulai Proyek : 07 April 2014
Tanggal Selesai Proyek : 08 Agustus 2014
Manager Proyek : Awaldi Kurniawan, Ega Ramadhana, Fendy Pratama

Masyarakat mendapat layanan atau informasi dalam menit atau jam;

Masyarakat mudah mendapatkan, mudah menggunakan, dan layanan satu pintu (one-stop points-of-services);

Pelayanan cepat dengan mempersingkat prosedur birokrasi dan akses informasi mengenai teknologi dan inovasi yang diperlukan;

Faktor Lokasi bukan merupakan kendala bagi Pemerintah Daerah dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak;

Layanan administrasi seharusnya standar, tetapi mengingat adanya otonomi daerah, maka harus ditinjau kondisi lokal dan aturan yang saling bertentangan;

Daerah terpencil masih mendapatkan akses informasi melalui kelompok masyarakat

Nilai dalam e-Government

Alur komunikasi dari pemerintah dalam memberikan layanan dan berinteraksi dengan masyarakat terfokus pada internet.

Tetapi e-Government seharusnya memungkinkan masyarakat berinteraksi dengan Pemda (Pemerintah) melalui alur komunikasi apapun termasuk tatap muka, internet, telepon, fax, e-mail dan pos, serta menerima layanan secara personal dan tidak terinterupsi pada setiap point.

Alur Komunikasi

Pemusatan perhatian pada kepentingan masyarakat, bukan terpusat
pada birokrasi;
Berorientasi Hasil; dan
Didasarkan pada pasar, secara aktif mempromosikan inovasi

Sedangkan prinsip yang harus diikuti untuk mutu pelayanan:

Mutu layanan publik,
Peningkatan partisipasi dalam Masyarakat Informasi,
Cost effective

e-Government

Pada waktu ini, kita hidup dalam masyarakat yang saling berhubungan.
Masyarakat pengguna telepon mengharapkan mendapatkan
layanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Pemerintah mengalami tekanan untuk meningkatkan:

Dan lain lain

Lingkungan

Pajak

Transportasi

Perumahan

GSM

Datang ke kantor

Web dan E-mail

Pos

Dinas Kabupaten

Gateway
Pemerintah

Telepon dan Fax

Masyarakat

Akses Komunikasi

Masyarakat mendapat layanan atau informasi dalam menit atau jam;

Masyarakat mudah mendapatkan, mudah menggunakan, dan layanan satu pintu (one-stop points-of-services);

Pelayanan cepat dengan mempersingkat prosedur birokrasi dan akses informasi mengenai teknologi dan inovasi yang diperlukan;

Faktor Lokasi bukan merupakan kendala bagi Pemerintah Daerah dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak;

Layanan administrasi seharusnya standar, tetapi mengingat adanya otonomi daerah, maka harus ditinjau kondisi lokal dan aturan yang saling bertentangan;

Daerah terpencil masih mendapatkan akses informasi melalui kelompok masyarakat

Nilai dalam e-Government

Alur komunikasi dari pemerintah dalam memberikan layanan dan berinteraksi dengan masyarakat terfokus pada internet.

Tetapi e-Government seharusnya memungkinkan masyarakat berinteraksi dengan Pemda (Pemerintah) melalui alur komunikasi apapun termasuk tatap muka, internet, telepon, fax, e-mail dan pos, serta menerima layanan secara personal dan tidak terinterupsi pada setiap point.

Alur Komunikasi

Source: UNDP 2003. Evaluation of ICT for Mellenium Development Goals, UN

ICT CONDITION in Indonesia

Pemusatan perhatian pada kepentingan masyarakat, bukan terpusat
pada birokrasi;
Berorientasi Hasil; dan
Didasarkan pada pasar, secara aktif mempromosikan inovasi

Sedangkan prinsip yang harus diikuti untuk mutu pelayanan:

Mutu layanan publik,
Peningkatan partisipasi dalam Masyarakat Informasi,
Cost effective

e-Government

Pada waktu ini, kita hidup dalam masyarakat yang saling berhubungan.
Masyarakat pengguna telepon mengharapkan mendapatkan
layanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Pemerintah mengalami tekanan untuk meningkatkan:

SDA (Sumber Daya Alam)
(Pertambangan: masalah kontrak karya, dll,
Kehutanan: dualisme kewenangan
Perikanan: penangkapan & ijin )
Kelembagaan
(Kewenangan membuat perangkat Daerah)
SDE (Sumber Daya Ekonomi)
Kendala pada kemampuan, ketertutupan, keterpihakan, pola penyusunan,
pemborosan, dsb)
SDM (Sumber Daya Manusia)
(Pengembangan diklat, visi pendidikan dan anggaran pendidikan di daerah)

Sumber: Penelitian Alfitra Salamm, Tri ratnawati, Lili Romli, IPSK-LIPI

Isu Otonomi Daerah
(Kendala: tidak ada political will dari beberapa Departemen
untuk menyesuaikan diri dengan
UU no.22 tahun 1999, dan kesiapan Daerah)

Koordinator Jejaring

UKM
setempat

LSM

Kepala Desa

Penyuluh

Kadin

Badan Lain

Dinas Pemda

Ide yang didiskusikan

Dokumentasi

Bappeda

Koordinator
Jejaring di Desa

Perusahaan
Swasta

Perguruan
Tinggi

Departemen
Tenaga Kerja &
Transmigras
&
Dep & Non-Dep

Warintek

Sarana
Komunikasi

Contoh: FORUM DISKUSI DI TINGKAT KABUPATEN

Jejaring Kelembagaan Sosial Ekonomi
Daerah Terpencil

Faktor-faktor yang mempengaruhi
Pengambilan Keputusan

Teknologi
Informasi

Karakteristik
Konteks Pembicaraan

Karakteristik
Tugas

Karakteristik
Kelompok

Kepala Desa

Sumber Dana,
Koperasi
Lembaga Ventura

Kadin Kabupaten
Pemasok Bahan Baku
Pembeli Hasil

Dinas di Kabupaten
Bappeda
Badan-Badan lain,
Kecamatan, Desa
Di Kabupaten

Desa
Terpencil

Keputusan dan
Outcome

Proses Komunikasi

Lokasi
Jejaring
Institusi

Lokasi
Setempat

Koordinator
Jejaring

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Jasa Informasi
Organisasi Lain yang terkait

Dan lain lain

Lingkungan

Pajak

Transportasi

Perumahan

GSM

Datang ke kantor

Web dan E-mail

Pos

Dinas Kabupaten

Gateway
Pemerintah

Telepon dan Fax

Masyarakat

Akses Komunikasi

6%

Sumatera

3%

Bali dan NTB

2%

Kalimantan

2%

Sulawesi

1%

Maluku dan Papua

25%

Jawa Barat

15%

Jawa Tengah

35%

DKI Jakarta

11%

Jawa Timur

Komposisi Penyebaran Warnet di Indonesia

Source: UNDP 2003. Evaluation of ICT for Mellenium Development Goals, UN
Full transcript