Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia

No description
by

Maria Kimberly

on 20 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia

Pengertian Sistem Pemerintahan
Pemerintahan menurut
C.F. Strong
adalah organisasi yang di dalamnya diletakan hak untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan tertinggi atau berdaulat. Strong mengemukakan bahwa pemerintahan mempunyai kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang disebut tiga cabang pemerintahan
Sementara itu, S.E. Finer menyatakan istilah government memiliki empat arti :
1. Menunjukan proses pemerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain
2. Menunjukan masalah negara dan kegiatan atau proses yang dijumpai di dalamnya
3. Menunjukan orang-orang yang dibebani tugas untuk memerintah
4. Menunjukan cara, metode, atau sistem pada suatu masyarakat tertentu yang diperintah
Berdasarkan hukum tata negara Republik Indonesia (UUD 1945), pemerintah adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri negara. Hal tersebut berlaku bagi negara-negara pada umumnya, baik yang menganut sistem presidensial maupun parlementer.

Jadi, sistem pemerintahan adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang uth dari komponen komponennya, yaitu legislati, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing telah mempunyai fungsi tersendiri.
Pengerian Sistem Pemerintahan

Menurut UUD 1945 sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, karena presiden selain berperan sebagai kepala pemerintahan juga berperan sebagai kepala negara. Presiden sebagai sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil Presiden dan menteri-menteri pada bidang terkait yang diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden
Kekuasaan legislatif di Indonesia berada di tangan MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden dan wakil Presiden yang juga dipilih langsung dalam pemilu. Kekuasaan yudikatif berada di tangan MA dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya beserta MK dan Komisi Yudisial


Distribusi Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan sebagai berikut :
Di bidang pelaksanaan undang-undang (eksekutif), presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UU
Di bidang pembentukan undan-undang (legislatif), presiden mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR dan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
Di bidang kehakiman (yudikatif), presiden mempunyai kekuasaan memberikan hal-hal seperti :
1. Grasi atau ampunan yang diberikan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman.
2. Amnesti atau penghapusan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu
3. Abolisi atau peniadaan atau penghapusan peristiwa pidana
4. Rehabilitasi atau pemulihan kepada kedudukan nama baik seseorang.
Presiden Republik Indonesia selain sebagai kepala pemerintahan juga berperan sebagai kepala negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Sebagai kepala negara, presiden mempunyai kekuasaan dalam hal membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR serta meberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainya. Sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, presiden mempunyai kekuasaan untuk menyatakan keadaan bahaya, menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan persetujuan DPR

Distribusi Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
DPR mempunyai kekuasaan sebagai berikut :
Membentuk undang-undang
Mengajukan usulan pemberhentian presiden apabila presiden melakukan kesalahan
Mempunyai hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan, dan pendapat serta hak imunitas
Kekuasaan yudikatif dilakukan oleh sebah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, serta MK dan Komisi Yudisial
Distribusi Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Adanya pembagian kekuasaan
Adanya pemilihan umum yang bebas
Adanya keterbukaan (transparansi)
Adanya kebebasan individu
Adanya peradilan yang bebas
Adanya pemerintahan yang berdasarkan pada hukum
Adanya pers yang bebas
Adanya partisipasi masyarakat
Adanya perlindungan terhadap HAM
Adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas
Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia
1. Pada masa UUD 1945 (17 Agustus1945- 27 Desember 1949)
Pembentukan KNIP dengan anggota sebagian besar anggota PKI, yang bertugas sebagai badan penasehat Presiden
Pembentukan badan legislatif dengan mengadakan perubahan fungsi KNIP sebagai badan legislatif yang dibantu oleh badan pekerja
Untuk dapat menjalankan fungsi eksekutif, dilakukan penyusunan kabinet pertama negara Republik Indonesia, 31 Agustus 1945
Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif belum bisa berfungsi sebagaimana ketentuan yang ada dalam UUD 1945, karena disibukan dengan pergerakan perlawanan terhadap Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia, serta berbagai perlawanan dalam negeri yang berusaha untuk melengserkan Sukarno-Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden
Berbagai bentuk pergolakan tersebut menjadikan sistem pemerintah sebagaiman yang ditetapkan dalam UUD 1945 dilaksanakan menyimpang
Perlawanan terhadap Belanda diselesaikan dengan berbagai perjanjian dan diakhiri dengan Konferensi Meja Bundar, yang berakibat pada berdirinya negara Republik Indonesia Serikat serta perubahan konstitusi dari UUD 1945 ke Konstitusi RIS
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
2. Pada Masa Konstitusi RIS (27 Desember 1945-17 Agustus 1945)
Pada masa ini sistem pemerintahan tidak berjalan sebagaimana ketentuan yang ada, karena masing-masing negara bagian bergejolak tidak menyetujui pembentukan negara federasi Indonesia.
3. Pada Masa UUDS ( 17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
Negara masih disibukan dengan upaya-upaya mengatasi berbagai perlawanan untuk merebut kepemimpinan negara
Pemerintahan menggunakan sistem parlementer, namun dikarenakan tidak ada partai politik yang kuat dan dominan, menjadikan mereka harus berkoalisi dalam memimpin dan menjalankan pemerintahan
Lebih banyak menonjolkan peran dari parlemen dan partai potik dalam kegiatan pemerintahan, sebagaimana ketentuan yang ada dalam UUDs 1950
Suasana pemerintahan cenderung liberal, hal ini ditandai dengan terjadinya perubahan atau pergantian kabinet dengan mudah dan sering
Lembaga eksekutif berhasil menyelenggarakan tiga kegiatan besar pada masa ini, yaitu menjadikan negara Republik Indonesia sebagai anggota PBB, menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika dan menyelenggarakan pemilu untuk pertama kalinya sejak merdeka
Lembaga legislatif tidak bisa menjalankan fungsinya dalam bidang legislasi, pengawasan dan anggaran
Lembaga yudikatif, belum dapat menjalankan fungsi yudikasinya secara maksimal, ditandai oleh tidak adanya tindakan hukum atas berbagai penyimpangan terhadap ketentuan yang ada
Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya susasana kehidupan pemerintahan yang rentan konflik
Pelaksanaan Sistem Pemrintahan di Indonesia
4. Pada Masa ORLA (1959-1965)
Pemerintahan dilaksanakan berdasarkan UUD 1945
Kekuasaan Presiden menjadi sangat kuat, tidak hanya di bidang eksekutif, bahkan dalam bidang legislatif dan yudikatif
Peran partai politik dalam kegiatan pemerintahan terbatas, meningkatnya peran tebtara dalam kehidupan sosial politik dan pemerintahan, serta menguatnya pengaruh komunis
Presiden mengambil keputusan yang bertentangan dengan UUD 1945, di antaranya pembubaran DPR dan mengangkat dirinya menjadi Presiden seumur hidup
Kuatnya peran Presiden dalam kegiatan pemerintahan menjadikan pada masa ini dikenal dengan masa demorasi terpimpin di Indonesia
MPR/DPR sebagai lembaga legislatif, tidak dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, banyak tergantung kepada eksekutif dan sangat dipengaruhi oleh Presiden
MA sebagai lembaga yudikatif tidak melakukan tindakan apapun ketika terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945, bahkan membenarkan
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
5. Pada Masa ORBA (1965-1998)
Pada awal masa ini ditandai dengan kehendak pemimpin pemerintahan untuk melaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia
MPR/DPR sebagai lembaga legislatif, tidak dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran secara bebas dan mandiri, banyak tergantung pada eksekutif dan dipengaruhi oleh Presiden
Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya hanya terlalu dominan pada sosok presiden serta tidak terjadi kondisi yang
check and balance
dalam menjalankan kekuasaan
MA sebagai lembaga yudikatif tidak dapat menjalankan fungsinya secara lebih optimal sebagai akibat campur tangan eksekutif secara tidak langsung
Dominannya keterlibatan ABRI dalam kegiatan pemerintahan
Praktek sentralisasi kekuasaan pada Presiden yang kaku dan keras
Pengebiriian peran dan fungsi partai politik serta kelompok kepentingan lainya
Campur tangan pemerintah yang besar terhadap urusan-urusan legislatif dan yudikatif
Sebagian besar wakil rakyat tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi ditentukan, ditunjuk dan disetujui Presiden
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
6. Pada Masa Reformasi (1998-sekarang)
Diawali dengan penataan (perubahan) UUD 1945 sehingga mendi bernuansa lebih demokratis serta menjadikan kekuasaan pemerintahan tidak berada pada kelompok yang tunggal, ada
check and balance
Namun dalam penentuan program pembangunan, keterlibatan rakyat masih dalam keterwakilan
Perkembangan demokrasi pada masa ini sudah semakin mendekati makna demokrasi sebagaimana yang disampaikan di atas
Pemerintahan Negara

Sistem politik di negara kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan aturan hukum yang berlaku (UUD 1945 perubahan IV) Kekuasaan pemerintahan negara tertinggi berada di tangan Presiden dan mekanismenya sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 7 UUD 1945.
Presiden mempunyai wewenang, kewajiban dan hak yang diatur oleh UUD 1945 dari Pasal 4-Pasal 24.
Kementerian Negara
Ketentuan mengenai masalah kementerian negara diatur dalam Pasal 17 UUD 1945, dan peraturan perundangan lain yang ada di bawahnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 UUD 1945, masalah kementerian negara diatur sebagai berikut :
Presiden dibantu oleh mnteri-menteri negara [Pasal 17(1)]
Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden [Pasal 17(2)]
Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [Pasal 17 (3)]
Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang [Pasal 17(4)]
Pemerintahan Daerah
Negara kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Pembagian ini dilatarbelakangi oleh kondisi geografis dan untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ketentuan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945.
Pemerintahan daerah terdiri dari pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi, sedangkan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.
Pemerintah daerah terdiri dari kla daerah dan perangkat daerah. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah kabupaten/ kota yang ditetapkan melalui undang-undang
Pemerintahan Daerah
Berdasarkan UU tersebut ditegaskan adanya pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah, di antaranya :
Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya menjalankan otonomiseluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat adalah (1) politik luar negeri (2) pertahanan dan keamanan (3) yustisi (4) moneter dan fiskal nasional (5) agama. Sedangkan yang lainya menjadi urusan pemerintah daerah.
Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan
Peran pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah, serta untuk mencapai tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat adalah : (1) melakukan pembinaan dengan memberikan pedoman, seperti dalam penilaian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan (2) memberikan standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi (3) memberikan fasilitas yaitu berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kelompok 8 :
AARON / 3
KIMBERLY / 16
DEVINA / 21
SHINTA / 28
Full transcript