Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA (1945

No description
by

Anisa Merdekawati

on 29 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA (1945

PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA (1945-1965)
design by Dóri Sirály for Prezi
Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kurun Waktu
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilaksanakan dalam berbagai kurun waktu, yaitu:
Kurun waktu 1945 - 1949
Kurun Waktu 1949 - 1950
Kurun Waktu 1950 - 1959
Kurun Waktu 1959 - 1965 (ORLA)
Kurun Waktu 1966 - 1998 (ORBA)
Kurun Waktu 1998 - sekarang (Orde Reformasi)
Masa demokrasi Liberal 1950-1959
Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan: Dominannya partai politik; Landasan sosial ekonomi yang masih lemah; Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950.
Masa demokrasi Terpimpin 1959-1966
Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom.
Penyimpangan masa demokrasi terpimpin
Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan.
Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR
Jaminan HAM lemah
Terjadi sentralisasi kekuasaan
Terbatasnya peranan pers
Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur). Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.
Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama
Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama terbagi menjadi dua kurun waktu, yaitu :
Masa demokrasi Liberal 1950-1959.
Masa demokrasi Terpimpin 1959-1966.
Pemahaman tentang orde lama
orde lama : sebutan bagi masa pemerintahan presiden Soekarno (sebutan ini muncul tentunya pasca pemerintahannya).
Sistem pemerintahan pada masa ORLA : kebijakan pada pemerintah, berorientasi pada politik,semua proyek diserahkan kepada pemerintah, sentralistik,demokrasi Terpimpin, sekularisme.
Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi :
Bubarkan konstituante
Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUDS 1950
Pembentukan MPRS dan DPAS

Latar Belakang dikeluarkan dekrit Presiden :Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia
Tujuan dikeluarkan dekrit adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara.
Dengan ciri-ciri :
Dominasi Presiden, disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno.Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.
Terbatasnya peran partai politik;Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945.Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional.
Berkembangnya pengaruh PKI; Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyampaikan ajaran NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis).
Untukmenggalang persatuan bangsa.Bagi presiden NASAKOM merupakancerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat. Presiden yakin bahwa dengan menerima dan melaksanakan Nasakom maka persatuan Indonesia akan terwujud. Upaya penyebarluasan ajaran Nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan bahwa PKI merupakan barisan terdepan pembela NASAKOM. Keterlibatan PKI tersebut menyebabkan ajaran Nasakom menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menjadi komunis. Selain itu PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan pemerintahan yang sah. PKI berhasil meyakinkan presiden bahwa Presiden Sukarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI.
CIRI - CIRI NASAKOM
TUJUAN NASAKOM
THANK YOU FOR ATTENTION
Disusun Oleh :
Akbar Nurul F
Anisa Merdekawati
Annisa Anggraeni
Lina Noviana J
Muhammad Ari
Muhammad Yoga
Sri Endah Fitriani

Latar Belakang dikeluarkan dekrit Presiden
Tujuan dikeluarkan dekrit Presiden
Pemilu Pada Masa ORLA
Pemilu pada masa ORLA terjadi pada tahun 1955. Sistem yang dipakai dalam pemilu tahun 1955 ini adalah perwakilan berimbang (proposional representation). Hasil dari pemilu tersebut adalah terpilihnya anggota DPR sebanyak 272 orang, terdiri dari 60 anggota merupakan wakil masyumi, 58 wakil PNI, 47 wakil NU, 32 wakil PKI, dan selebihnya anggota partai-partai kecil. Selanjutnya berdasarkan penetapan presiden (Penpres) no 1 tahun 1959, DPR hasil pemilu 1955 ditetapkan menjadi DPR peralihan.
Full transcript