Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PROSEDUR MENGAJUKAN PENANAMAN MODAL PADA PMDN DAN PMA DI BKP

No description
by

aco kusnaidi

on 18 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROSEDUR MENGAJUKAN PENANAMAN MODAL PADA PMDN DAN PMA DI BKP

Kewajiban PMA dan PMDN (pasal 15 UU no. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal) yaitu :

a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal
dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi
Penanaman Modal
d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi
kegiatan usaha penanaman modal; dan
e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang
undangan

Hal yang dilarang dalam PMA dan PMDN di Surabaya serta batas dan syarat tertentunya
Terdapat dalam Daftar Negatif Investasi yang setiap tahunnya diperbarui sesuai perkembangan penanaman modal. (Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 39 Tahun 2014), diantaranya :

 Daftar Bidang Usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal
(Terdapat dalam Lampiran)

Syarat-Syarat Melakukan Penanaman Modal Dalam Negeri

1) Permodalan : menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat
Indonesia baik langsung maupun tidak langsung

2) Pelaku Investasi : Negara dan swasta Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan
atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di
Indonesia

3) Bidang usaha : semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina,
dipelopori atau dirintis oleh pemerintah.

4) Perizinan dan perpajakan : memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah. Antara lain : izin usaha, lokasi,
pertanahan, perairan eksplorasi, hak-hak khusus,
dll.

5) Batas waktu berusaha : merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-
masing daerah

6) Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali
apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan)

PROSEDUR MENGAJUKAN PENANAMAN MODAL PADA PMDN DAN PMA DI BKPM SURABAYA
OLEH :

STEFANY
FANI. A
DILGA KURNIAWAN
ERLINA DESIANTI W.
SATRIA PANDU’U
EKIN P. BARUS
WAHYU S. RINI
ANGEL JOVITA
SAMUEL C PURWANTO
Full transcript