Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

IMPLEMENTASI PERDA NO. 9 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN ANAK

No description
by

Desy Pratiwi Irma Asf

on 2 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IMPLEMENTASI PERDA NO. 9 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN ANAK

LATAR BELAKANG
BATASAN
Hasil penelitian terkait Perda No 9 Tahun 2013 yakni anak jalanan,gelandangan & pengemis pada kantor dinsos Malang yang meliputi kinerja,& usaha2 dinsos dlm penanganan anak jalanan.

Analisis implementasi kebijakan perda oleh Dinsos Malang.

PILIHAN/TEORI KONSEP YANG DIGUNAKAN
Model implementasi kebijakan Van Meter & Horn
Pembahasan 1 : Hasil Penelitian
Analisis Implementasi Kebijakan Perda No 9 Th 2013
IMPLEMENTASI PERDA NO. 9 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA MALANG
D
ESY PRATIWI IRMA
EO ANDRIAN
IDI
S
5
GROUP
Berdasarkan perda no 9 tahun 2013 : Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
- ALUN-ALUN
- PASAR MINGGU
- STASIUN
PRESENTED
BY :
Menurut UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan Pasal 31 ayat 2 Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, karenanya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan.
PERDA KOTA MALANG
NO 9 TAHUN 2013
Peraturan daerah tersebut merupakan bentuk legitimasi pemda untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah secara sah terhadap masyarakat lokal. Tujuan-tujuan pembangunan daerah yang dilakukan salah satunya ialah mengatasi persoalan masyarakat yang dianggap penting.

PERDA KOTA MALANGNO 9TAHUN 2013

Peraturan Walikota Malang  Nomor 57 Tahun 2008  tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Malang

DINAS SOSIAL KOTA MALANG
implementasi kebijakan terkait penanganan permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

LSM,ANTAR DINAS,POLISI
Alasan yang melatarbelakangi menjadi anak jalanan : tekanan ekonomi, pergaulan, pelarian, tekanan orang tua, atas dasar pilihannya sendiri,perlakuan dan kondisi didalam keluarga, kemiskinan, perceraian orangtua, minimnya perhatian dari lingkungan sosial, dan tendensi memprioritaskan uang dari pada bersekolah atau melakukan kegiatan lain.

3
Ada 3 upaya yang dilakukan oleh dinas social dalam penanganan anak jalanan di kota Malang.
Preventif

Represif

Rehabilitatif
Preventif :
- Penyuluhan & Bimbingan Sosial
- Pembinaan Sosial
- Bantuan Sosial
- Perluasan Kesempatan Kerja
- Pemukiman Lokal
- Peningkatan Derajat Kesehatan & Pendidikan
Represif :
- Razia
- Penampungan Sementara
- Pelimpahan
Rehabilitatif :
- Usaha Penampungan
- Usaha Seleksi
- Usaha Penyantunan
- Usaha Tindak Lanjut
Dalam melakukan tugasnya dinas social bekerjasama dengan tenaga kerja social kecamatan, karang taruna , tagana (taruna siaga bencana) , organisasi social, LSM, dan kelurahan,kepolisian,antar dinas

Dalam menganalisis perda kota Malang No 9 Tahun 2013, penulis menggunakan konsep implementasi kebijakan, dimana analisa difokuskan terhadap implementasi perda melalui peran dinas social kota Malang dalam melakukan penanganan anak jalanan. Implementasi kebijakan perda Kota Malang No 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial sebagai elemen utama telah dilakukan dengan sangat baik berdasarkan konsep program-program kerjanya dalam penanganan PMKS meskipun belum mampu mengcover pada pembinaan seluruh PMKS yang ada di Kota Malang terkait dengan terbatasnya anggaran.
Studi Kebijakan Publik & Analisis Implementasi KebijakanDonald Van Meter & Carl Van Hor
1. Van Meter & Van Horn mengklasifikasikan kebijakan berdasarkan 2 karakteristik pokok, yakni;

a. Seberapa besar perubahan yang dituju oleh kebijakan tersebut.
b. Seberapa besar penerimaan atas tujuan kebijakan dari para aktor implementasi.



mencegah dan mengantisipasi
meningkatnya komunitas anak jalanan ,gelandangan dan pengemis.
mencegah penyalah gunaan komunitas anak jalanan
, gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu.
mendidik komunitas anak jalanan
, gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya.
memberdayakan para anak jalanan,
gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial.
meningkatkan peran serta dan kesadaran Pemerintah Daerah
, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Pasal 3
Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, bertujuan:

Tujuan implementasi kebijakan selain sebagai bentuk upaya ‘’pertolongan’’ (penanganan : pembinaan,pemeliharaan,pelatihan) terhadap anak jalanan,/bentuk perlindungan terhadap eksploitasi anak jalanan, tetapi juga selaras dengan perda kota malang nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan.

Perda No 9 th 2013 diundangkan februari 2014 lalu tersebut dilaksanakan oleh Dinas sosial dengan upaya-upaya preventif,represif dan rehabilitative.

Behind The Scene
Sumber Data
Sumber data pada penulisan ini adalah


data primer yakni wawancara dengan salah satu staf dinas sosial. Turun lapangan sebanyak dua kali : tanggal 8 desember & 15 desember 2014.

data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung : jurnal, buku-buku , makalah, skripsi, artikel dan sumber-sumber lain yang terkait.

MODEL IMPLEMENTASI VAN METER
& VAN HORN
1. Operasi Simpatik (Razia) - Polisi pamong praja

2. Pemulangan PMKS ke daerah asal - Antar Dinsos terkait/dinsos provinsi

3. Pembinaan,Pendidikan,Pelatihan - LSM,Kementerian Agama dll
PROGRAM KERJA SAMA
Full transcript