Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Perbandingan sistem Pemerintahan Thailand dan Kamboja

No description
by

Dublimaya Vabiola

on 22 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Perbandingan sistem Pemerintahan Thailand dan Kamboja

Nama Resmi : Ratcha Anachak Thai
Ibukota : Bangkok
Batas Negara :
Utara : Myanmar dan Laos, Timur : Laos dan Komboja, Selatan : Malaysia dan Siam Barat
Luas Wilayah : 676.578 km2
Jumlah Penduduk : 64.700.000 Jiwa
Bentuk Negara : Kerajaan
Bentuk Pemerintahan : Kerajaan Konstitusional
Kepala Negara : Raja
Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri

Negara Thailand
Thailand dibagi menjadi 77 provinsi (changwat), yang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok provinsi. Nama tiap provinsi berasal dari nama ibu kota provinsinya. Provinsi-provinsi tersebut kemudian dibagi lagi menjadi 795 distrik (Amphoe), 81 sub-distrik (King Amphoe) dan 50 distrik Bangkok (khet) (jumlah hingga tahun 2000), dan dibagi-bagi lagi menjadi 7.236 komunitas (Tambon), 55.746 desa (Muban), 123 kotamadya (Tesaban), dan 729 distrik sanitasi (Sukhaphiban) (jumlah hingga tahun 1984).
Sekilas Tentang Thailand
Bentuk Pemerintahan & Sistem Pemerintahaan Thailand
Perbandingan sistem Pemerintahan Thailand dan Kamboja
oleh : Dublimaya Vabiola
Negara Kamboja
Nama resmi : Kingdom of Cambodia
Bentuk Negara : Kerajaan Konstitusional
Ibukota : Phnom Penh
Tahun Merdeka :1953
Kepala Negara : Raja Norodom Sihamoni
Kepala Pemerintahan : PM Hun Sen
Ketua Senat : Samdech Chea Sim
Ketua Majelis Nasional : Pangeran Norodom Ranaridh
Luas Wilayah : 181.035 sq km
Iklim : Tropis
Agama : Budha
Bahasa Nasional : Khmer
Lagu Nasional : Nokor Reakh
Hari Nasional : 9 November
Pembagian wilayah : 20 propinsi, 4 kotamadya

Thailand dibagi menjadi 77 provinsi (changwat), yang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok provinsi. Nama tiap provinsi berasal dari nama ibu kota provinsinya. Provinsi-provinsi tersebut kemudian dibagi lagi menjadi 795 distrik (Amphoe), 81 sub-distrik (King Amphoe) dan 50 distrik Bangkok (khet) (jumlah hingga tahun 2000), dan dibagi-bagi lagi menjadi 7.236 komunitas (Tambon), 55.746 desa (Muban), 123 kotamadya (Tesaban), dan 729 distrik sanitasi (Sukhaphiban) (jumlah hingga tahun 1984).


Jenis kekuasaan:

Thailand menganut sistem Monarki Konstitusional, Namun menganut trias politika yang mana ada pembagian kewenangan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Sepanjang 1932 – 2006, Thailand sekurangnya punya 16 macam konstitusi dan dilanda 20 kali kudeta militer.
Monarki Absolut Thailand dihapus sejak tahun 10 Desember 1932.
Monark Thailand menjalankan fungsi legislatif lewat parlemen, eksekutif lewat kabinet, dan yudikatif lewat peradilan. Namun, Monark tidak mengintervensi pembuatan keputusan pemerintahan sehari-hari.
Ada Dewan Negara Thailand, beranggota 18 orang yang diangkat Monark, yang fungsinya memberi nasehat berdasarkan permintaan Monark.

Bentuk negara:
Kesatuan. Thailand dibagi ke dalam 77 propinsi (termasuk Bangkok) disebut Changwat. Setiap changwat dipimpin gubernur yang disebut Phuwarachakan. Phuwarachakan adalah PNS-PNS karir yang diangkat oleh Mendagri, kecuali Gubernur Bangkok yang dipilih rakyat.

Sistem pemerintahan:

Parlementer, (Monark sebagai Kepala Negara; Perdana Menteri sebagai Kepala Administratif Pemerintahan).

Parlemen:
Bikameral (Sapha Phuthaen Ratsadon/House of Representatives + Wuthisapha/Senate). Sapha Phuthaen Ratsadon dan Wuthisapha merupakan unsur parlemen Thailand (Rathasapha). Sapha Phuthaen Ratsadon terdiri atas 500 anggota untuk masa jabatan 4 tahun. 100 orang dipilih lewat sistem proporsional dengan varian Party List (dari parpol), sementara 400 dengan sistem mayoritas dengan varian First-Past-The-Post (dari parpol).

Fungsi utamanya menginisiasi dan memberi persetujuan RUU, merancang anggaran, memilih Perdana Menteri dari antara anggota parlemen, memberhentikan menteri, memonitor administrasi negara, serta bersama Wuthisapha memutuskan masalah-masalah substansial negara seperti masalah konstitusi, prosedur pemerintahan yang penting, deklarasi perang dan damai, serta meratifikasi perjanjian internasional.

Fungsi Parlemen

Sumber : http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2006/02/28/251.html

Jenis kekuasaan: 
Monarki Konstitusional. (Raja adalah kepala negara. Sejak 1947 peran raja relatif seremonial dalam semboyan "raja berdaulat, tetapi tidak memerintah.")
Bentuk negara: 
Kerajaan Konstitusional (Kamboja terbagi atas 24 propinsi (disebut khett, yang masing-masing dipimpin oleh gubernur yang diangkat selaku kepala administrasinya dan 1 munisipal (disebut krong). 
Sistem pemerintahan :
Parlementer. (Administrasi negara dijalankan oleh Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM). Dewan Menteri dibentuk pasca pemilu yang diikuti para parpol. Para menteri (tergabung dalam Dewan menteri) tidak hanya bertanggung jawab pada PM melainkan juga National Assembly (NA).
Parlemen: 
Bikameral (National Assembly + Senate). (NA adalah organ utama legislatif. Anggota sekitar 123 orang yang dipilih secara luber. Kandidatnya berasal dari para parpol. Wewenangnya secara umum serupa dengan ideal peran badan legislatif secara teoretik. Senate anggotanya tidak boleh lebih dari 1/2 anggota NA, sehingga jumlahnya sekitar 61 orang saja. (Perannya mirip dengan anggota DPD di Indonesia: Kurang kewenangan signifikan.)


 
 

Full transcript