Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

PKn - Peran, Fungsi, dan Perangkat Perwakilan Diplomatik

No description
by

Widy Monica

on 26 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PKn - Peran, Fungsi, dan Perangkat Perwakilan Diplomatik

Peran, Fungsi dan Perangkat Perwakilan Diplomatik
Fungsi Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri menurut Keputusan Presiden RI No. 108 tahun 2003
Fungsi Diplomatik Menurut Kongres Wina 1961 Pasal 3
Perbedaan Perwakilan Diplomatik dengan Perwakilan Konsuler
a. Peranan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pengembangan Hubungan Internasional
Perwakilan diplomat mempunyai peran di antaranya untuk peningkatan hubungan perhabatan dan melindungi kepentingan negara di negara penerima
d. Perwakilan Korps Konsuler (Nonpolitis)
Fungsi pokok perwakil konsuler:
Perangkat Perwakilan Konsuler Republik Indonesia
1)
Konsulat Jendral
Konsulat Jendral membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara tempat bertugas.
2)
Konsul dan Wakil Konsul
Konsul mengepalai satu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsulat jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepada konsul atau konsulat jenderal yang kadang diserahi pimpinan kantor konsuler.
3)
Agen Konsul
Agen Konsul bertugas di kota-kota yang termasuk kekonsulan.
b. Tugas Pokok dan Fungsi Perwakilan Diplomatik
Berdasarkan Keppres No. 108 Tahun 200, tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri adalah mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia serta melindungi warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau organisai internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan Negara Penerima dan/atau organisasi internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.
Untuk melaksanakan peranan tersebut, maka dikenal empat macam atau bentuk diplomasi, yaitu:
a) Diplomasi politik
b) Diplomasi ekonomi
c) Diplomasi sosial-budata dan penerangan
d) Diplomasi hankam
e. Berakhirnya Perwakilan Diplomatik
Hal-hal yang menyebabkan berhentinya diplomatik:
1) Peningkatan dan pengembangan kerja sama
politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan
budaya dengan Negara Penerima dan/atau
organisasi internasional.
2) Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta
kerukunan antara sesama warga negar
Indonesia di luar negeri.
3) Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan
pemberian bantuan hukum dan fisik kepada
warga negara Indonesia dan Badan Hukum
Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau
masalah hukum di Negara Penerima, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
nasional, hukum internasional, dan kebiasaan
internasional.
4) Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai
situasi dan kondisi Negara Penerima.
5) Konsuler dan protokol.
6) Perbuatan hukum untuk dan atas nama negara
dan pemerintah Republik Indonesia dengan
Negara Penerima.
7) Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, pengamanan internal.
8) Perwakilan, komukasi, dan persandian.
9) Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan
praktik internasional.
Menurut Sir H. Nicolson, dalam bukunya
Diplomacy
menyebutkan bahwa seorang diplomat harus memenuhi beberapa syarat.
1. Perwakilan diplomatik merupakan wakil resmi dari
suatu negara merdeka sehingga mempunyai posisi
khusus.

2. Perwakilan diplomatik bertindak atas nama negara
pengirim sehingga memerlukan atau membutuhkan
adanya hak-hak tertentu, selain fasilitas-fasilitas
tertentu.

3. Untuk menjunjung tugas misi-misi perwakilan
diplomatik dalam mengembangkan kepentingan
pemerintahannya di luar negeri.
Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri yang berperan sebagai berikut.
a) Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan
tenaga dalam mencapai tujuan tersebut.

b) Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan
nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada.

c) Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda
dengan kepentingan negara lain.

d) Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan
sebaik-baiknya.
1) Mewakili negara pengirim di negara
penerima.
2) Melindungi kepentingan negara pengirim
dan warga negaranya di negara penerima
dalam batas-batas yang diizinkan oleh
hukum internasional.
3) Mengadakan persetujuan dengan
pemerintah negara penerima.
4) Memberikan keterangan tentang kondisi dan
perkembangan negara penerima sesuai
dengan undang-undang dan melaporkan
kepada pemerintah negara pengirim.
5) Memelihara hubungan persahabatan
antar-kedua negara


c. Perangkat Perwakilan Diplomat (Perwakilan Politis) dan Tata Cara Penempatan Korps Diplomatik
1) Perangkat Perwakilan Diplomatik
Perangkat diplomatik berdasarkan Kongres Wina Tahun 1981 dan Kongres Aux La Chapella 1818 (Kongres Achen)
a) Duta besar berkuasa penuh (
ambassador
) adalah tingkat tertinggi dalam
perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa.
b) Duta (
gerzant
) adalah wakil diplomatik yang pengangkatannya lebih
rendah dari
ambassador
.
c) Menteri residen, dianggap bukan wakil pribadi kepala negara.
d) Kuasa usaha (
charge de affair
), kuasa usaha tidak diperbantukan kepada
kepala negara, dapat dibedakan atas:
(1) Kuasa usaha tetap yang menjabat sebagai kepala dari suatu
perwakilan
(2) Kuasa usaha sementara yang melaksanakan pekerjaan dari
kepala perwakilan, yaitu ketika pejabat kepala perwakilan belum
atau tidak ada di tempat.
e) Atase-atase adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh.
Atase terdiri atas dua bagian, yaitu:
(1) Atase pertahanan, biasa dijabat oleh seorang perwira TNI yang
diperbantukan kepada Deplu dengan pangkat perwira menengah
dan ditempatkan di KBRI serta diberikan kedudukan sebagai
diplomat.
(2) Atase teknis, dijabat oleh PNS tertentu yang tidak berasal dari
pejabat Deplu dan ditempatkan di KBRI untuk membantu tugas-
tugas duta besar.
2) Tata Cara Penempatan Korps Diplomatik
Tata cara penempatan duta secara garis besar diatur dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 13.
a) Presiden menangkat duta dan konsul.
b) dalam hal pengangkatan duta, presiden memerhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
c) Presiden menerima penempatan duta dari negara lain dengan
memerhatikan pertimbann Dewan Perwakilan Rakyat.
Tahap-tahap Penempatan Korps Diplomatik.
a) Kejujuran (
truthfulness
)
b) Ketelitian (
precision
)
c) Ketenangan (
calm
)
d) Tempramen yang baik (
good temper
)
e) Kesabaran dan Keserdehanaan (
patience
)
f) Kesetiaan (
loyality
)
Hak-hak kekebalan perwakilan asing (korps diplomatik) menurut Konvensi Wina 1961.
a) Kekebalan Pribadi (Personal Immunity)
b) Kekebalan di Bidang Perdata
c) Kekebalan di Bidang pajak
d) Kekebalan atas Tempat Tinggal Perwakilan Asing
(
Extrateritoria
l)
e) Kekebalan (Kebebasan) Transportasi dan Harta Benda
f) Kekebalan Surat-Menyurat (
Diplomatic Bag
)
g) Kekebalan bagi Staf Perwakilan (
Diplomatic Agent
)

1) Perlindungan terhadap kepentingan warga negara Indonesia
dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah
Negara Penerima.
2) Pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap warga
negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah
Negara Penerima.
3) Konsuler dan protokol.
4) Peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan,
perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.
5) Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan
perkembangan di wilayah kerja dalam wilayah Negara
Penerima.
6) Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
pengamanan internal perwakilan, komunikasi, dan persandian.
7) Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktik
internasional.
Meninggal dunia
Ada tugas khusus (mutasi)
Berakhinya surat kepercayaan
Kenaikan pangkat
Revolusi
Ditarik kembali oleh negara pengirim
Full transcript