Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

HUKUM WARIS DI BALI

No description
by

arista wirdiantara

on 1 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HUKUM WARIS DI BALI

HUKUM WARIS DI BALI
sistem pewarisan di bali sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatanya, adapun sistem kekerabatan tersebut adalah:
Sistem kekerabatan patrilinial;
Sistem kekerabatan matrilineal;
Sistem kekerabatan parental

HUKUM WARIS DI BALI
Unsur pewarisan dalam hukum waris
1. Pewaris
2. Harta warisan
3.Ahli Waris
HUKUM WARIS DI BALI
pewaris :
dalam hal ini yang dimaksud pewaris khususnya di bali adalah laki-laki (ayah)

Harta Warisan
:
Warisan adalah semua harta kekayaan berupa material (yang berwujud) menurut Windia warisan tidak saja berupa barang-barang berwujud, seperti harta benda milik keluarga, melainkan juga berupa hak-hak kemasyarakatan, seperti hak atas tanah karang desa

Ahli waris :
dalam hukum adat adalah merupakan unsur yang esensial untuk dapat terjadinya pewarisan.

HUKUM WARIS DI BALI
AHLI WARIS DI BALI
dalam hukum adat waris Bali yang berdasarkan sistem kepurusa, orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris adalah laki-laki dalam keluarga yang bersangkutan, sepanjang haknya tidak terputus sebagai ahli waris.
LALU BAGAIMANAKAH TERHADAP AHLI WARIS PEREMPUAN DI BALI ??
Perkembangan mengenai hak mewaris perempuan di bali
harta di masa lalu mengenai hak perempuan Bali terhadap harta memang sangat lemah.
sebuah keputusan pengadilan singaraja berangka tahun 1942 menyebutkan bahwa seorang anak perempuan berikut hartanya dikuasai oleh orang tuanya karena itu perhiasan dirinya pun tidak boleh dibawa kawin
Bahkan sebelumnya di tahun 1932 tercatat sebuah keputusan pengadilan karangasem yang menghukum seorang anak perempuan untuk mengembalikan sejumlah uang kepada ayahnmya yang ia bawa kawin
sebab -sebab tertentu yang yang mempengaruhi sistem pewarisan di Bali, sehingga seorang perempuan tidak diperhitungkan untuk menjadi ahli waris
1.Berangkat dari sistem kekerabatan yang dianut di Bali yaitu sistem kekerabatan patrilinial yang dikenal dengan istilah kepurusa yang mengakibatkan suatu “kebiasaan” yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat Bali dalam menentukan pewarisan, bahwa dimana dalam sistem kepurusa status anak laki-laki menjadi utama dan menjadi pewaris tunggal dalam sistem pewarisan di Bali. Inilah yang menjadi faktor mengapa perempuan di Bali tidak mempunyai hak mewaris.
2. Dalih anak perempuan di Bali tidak dapat mewaris sebab dalam sistem kepurusa status anak laki-laki bersifat ajeg, sedangkan status anak perempuan berubah, karena perempuan setelah perkawinan mengikuti suami dan masa keanggotaan suami.

Pada tahun 1900 sampai tahun 2010 ,
dasar pewarisan adalah:
Peswara

1900
,
awig-awig
dan keputusan MUDP Bali tanggal 15 oktober 2010

dalam peswara 1900 dan dalam awig-awig sama-sama memposisikan anak laki-laki sebagai ahli waris
akan tetapi dalam awig-awig ditentukan juga bahwa sentana rajeg dan anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris
Begitu juga halnya dengan perempuan itu tidak kawin (
deha tua
),
maka ia berhak atas bagian harta orang tuanya sebagai nafkah hidup (
pengupa jiwa
) dan perempuan (
mulih

deha) bercerai,
berhak juga atas bagian harta kekayaan orang tuanya.

Pesamuhan Agung III MUDP Bali. Keputusan tersebut No.1/Kep./Psm-3/MDP Bali/2010 tanggal 15 Oktober 2010
dalam keputusan tersebut anak perempuan dirumuskan sebagai ahli waris terbatas pada harta warisan guna kaya orangtuanya atas asas ategon asuun (2:1) setelah terlebih dahulu dikurangi sepertiga untuk due tengah (harta bersama), hal tersebut berlaku juga terhadap laki-laki yang kawin nyeburin
anak perempuan hanya mempunyai hak waris terbatas , dalam arti terbatas hanya pada menghasili harta warisan orangtuanya. Anak perempuan mempunyai hak terbatas dengan syarat.

a. Selama ia tetap tinggal di rumah asalnya (tidak kawin)
b. Tidak boleh melakukan tindakan dalam warisan itu , misalnya mengalihkan menjual , membebankan atas hutang dan lain-lain kecuali untuk tujuan yang layak, seperti untuk pengabenan dan harus mendapat persetujuan ahli waris. Apabila ia kawin ke luar, maka ia harus melepaskan hak atas bagian harta warisan orangtuanya.

Analisis mengenai aturan Undang-Undang no 7 tahun 1984 terhadap pewarisan berdasarkan hukum adat bali
Adanya diskriminasi gender dimana bahwa kaum laki-laki sangat diutamakan sedangkan kaum perempuan tidak memiliki kedudukan yang dapat diutamakan pemenuhannya dalam hal ini adalah sebagai ahli waris.
Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita
articel 13
dan
articel 14
yang secara garis besar membicarakan mengenai kesetaraan gender kaum laki-laki dengan kaum perempuan yang dilihat dari sudut ekonomi.
. Dengan keluarnya undang-undang ini diharapkan aturan yang mengatur tentang pewarisan di bali seperti awig-awig baik tertulis maupun tidak memeperhatikan kaum perempuan dengan mengakui bahwa perempuan di Bali dapat menjadi ahli waris yang sah dan sepenuhnya terhadap harta kekayaan orang tuanya.karna ini juga menyangkut secara tidak langsung terhadap kondisi ekonomi , dimana harta tersebut nantinya akan menghasilkan bagi penghidupan bukan saja terhadap ekonomi kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan
Konsep Dalam sistem “kepurusa/purusa” (laki-laki) hubungan seorang anak dengan keluarga (clan) bapaknya, atau keluarga dari pancer laki-laki (kepurusa) adalah yang paling penting dalam penghidupannya, misalnya pancer laki-laki yang mewarisi segala sesuatunya sedangkan seorang perempuan tidak diperhitungkan dalam hal ini.
HUKUM ADAT BALI

Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali Dan Ditinjau dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1984

Oleh : Nym Arista Wirdiantara
Pengertian :
Full transcript