Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Dinamika Perwujudan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan

No description
by

Toto Dianto

on 5 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dinamika Perwujudan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan

Dinamika Perwujudan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Oleh
Toto Dianto, S.Pd. MA

Tahun 1945 - 1949, UUD 1945
Tahun 1949 - 1950, Konstitusi RIS
Tahun 1950 - 1959, UUDS
Tahun 1959 - 1966, UUD 1945 Orlam
Tahun 1966 - 1999, UUD 1945 Orba
Tahun 1999 - Sekarang, UUD Amandemen
Penerapan Pancasila
dari Masa Ke Masa
Penyelewengan nilai-nilai Pancasila:
Pemberontakan PKI di Madiun, 18 Sep 1948 dipimpin oleh Muso ; Ada keinginan utk merubah Ideologi pancasila dengan Ideologi Komunis
Pemberontakan DI/TII, 17 Agustus 1949, dipimpin oleh Kartosuwiryo
Periode 1945 - 1950
Penyelewengan nilai-nilai Pancasila:
Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), dipimpin oleh Dr. Chris Soumokil,
Berdirinya Pemerintah Revolusioner RI,
Pemberontakan Permesta, dipimpin oleh
Periode 1950 - 1959
Pemberontakan PKI, 30 September 1965, dipimpin oleh DN Aidit
Periode 1959 - 1966, Orla
Masa Orde Baru, 1966 - 1998
Visi utama ORBA adalah menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen dalam berbagai kehidupan
Bagaimana kenyataannya?
Kediktatoran;Kekuasaan Presiden sangat besar, tidak terbatas artinya demokrasi pancasila tidak berjalan semestinya
Masa Reformasi
Bentuk Penyimpangan:
Adanya penyimpangan ideologis, yaitu penerapan konsep Nasionalis, Agama dan Komunis
(Nasakom)
Pemusatan kekuasaan pada presiden
sehingga kewenangannya melebihi ketentuan yang diatur UUD 1945. Misalnya, pembentukan Penetapan Presiden (Penpres) yang setingkat dengan Undang-undang.
MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
Presiden membubarkan DPR
hasil pemilu tahun 1955 dan membentuk DPR-GR tanpa melalui pemilu.
Adanya jabatan rangkap yaitu Pimpinan MPRS dan DPR
dijadikan menteri negara, sehingga berkedudukan sebagai pembantu presiden.
Negara Indonesia masuk dalam salah satu poros kekuasaan dunia yaitu poros Moskwa-Peking
sehingga bertentangan dengan politik bebas aktif.
Bentuk Penyimpangan:
Perubahan kekuasaan yang statis
Perekrutan politik yang tertutup
Pemilihan umum yang kurang demokratis
Kurangnya jaminan hak asasi manusia
Salah satu ciri dari negara yang menganut paham demokrasi adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam pemerintahan Orde Baru, dirasakan penghormatan dan perlindungan HAM masih kurang diperhatikan.
Presiden mengontrol perekrutan organisasi politik
Pengisian jabatan ketua umum partai politik harus mendapat persetujuan dari presiden. Seharusnya pemilihan ketua umum partai diserahkan kepada kader partai bersangkutan.
Presiden memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar
Bentuk Penyimpangan:
Belum terlaksananya kebijakan pemerintahan Habibie karena pembuatan perudang-undangan menunjukkan secara tergesa-gesa, sekalipun perekonomian menunjukkan perbaikan dibandingkan saat jatuhnya Presiden Soeharto.
Kasus pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid, menciptakan persoalan baru bagi rakyat banyak karena tidak dipikirkan penggantinya.
Ada perseteruan antara DPR dan Presiden Abdurachman Wahid yang berlanjut dengan Memorandum I dan II berkaitan dengan kasus “Brunei Gate” dan “Bulog Gate”, kemudian MPR memberhentikan presiden karena dianggap melanggar haluan negara.
Baik pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid maupun Megawati, belum terselesaikan masalah konflik Aceh, Maluku, Papua, Kalimantan Tengah dan ancaman disintegrasi lainnya.
Belum maksimalnya penyelesaian masalah pemberantasan KKN, kasus-kasus pelanggaran HAM, terorisme, reformasi birokrasi, pengangguran, pemulihan investasi, kredibilitas aparatur negara, utang domestik, kesehatan dan pendidikan serta kerukunan beragama
Refleksi
Full transcript