Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sistem Pemerintahan Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin

No description
by

Kevin Sulistio

on 20 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sistem Pemerintahan Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin

Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Anggota Kelompok :
- Albert Danarto
- Kevin Sulistio
- Kristin Rulin Katianda
- Meilisa Suto
- Tita Triskanti
1. Pimpinan DPR , MPR , BPK dan MA kedudukan sebagai menteri
jadi DPR , MPR , BPK dan MA ditempatkan sebagai bawah presiden. Sehingga apabila ada keputusan yang tidak dapat diambil oleh MPR dan DPR , maka Presiden yang akan memutuskan.
Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 karena
- MPR membawahi dan lebih tinggi dari presiden
- Presiden bertanggung jawab atas kinerja terhadap MPR
- Lembaga negara lain sejajar dengan presiden
3. Presiden Memperluas Kekuasaannya
melalui UU No. 19 tahun 1964 , mengenai :
-Presiden berhak mencampuri proses peradilan demi kepentingan revolusi
Bertentangan dengan UUD 1945 karena :
- Kekuasaan kehamikan adalah kekuasaan merdeka yang lepas dari pengaruh pemerintah
Dampak UU No. 19 tahun 1945 :
- Kekuasaan kehakiman sering disalahgunakan , yaitu untuk menghukum pemimpin politik yang memprotes kebijakan pemerintah
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
merupakan awal mula diberlakukanya demokrasi terpimpin di Indonesia. Dalam pelaksanaannya ternyata mengalami penyimpangan dari kerangka yang telah ditetapkan dalam UUD 1945
2. Presiden membubarkan
DPR pada tahun 1960
Hal ini terjadi setelah DPR menolak RAPBD yang diusulkan oleh pemerintah.

Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 karena :
- Presiden tidak dapat membubarkan DPR
- Apabila RAPBD tidak disetujui , maka akan menggunakan anggaran tahun lalu
- Dan ada beberapa ketetapan yang dibuat oleh Presiden secara otoriter tanpa disetujui DPR dalam bentuk "
Penetapan Presiden"
Jadi pada masa ini , prinsip
check and balance
telah diabaikan oleh presiden Soekarno. Presiden mengatur sendiri hal hal yang seharusnya diatur bersama DPR dan Presiden juga memperbesar kekuasaan.
Keberhasilan Demokrasi Terpimpin :
- menumpas pemberontakan DI/TII yang hampir berlangsung selama 16 tahun
- menyatukan Irian Barat dengan Indonesia dari Belanda
Full transcript