Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

peraturan daerah tingkat kabupaten/kota

No description
by

adhitya ramadhan

on 2 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of peraturan daerah tingkat kabupaten/kota

Peraturan Daerah Tingkat Kota
Adalah Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten.

Untuk melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah.Oleh karena itu dalam pembuatan peraturan daerah harus di sesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Materi Peraturan daerah adalah Seluruh
Jenis dan hierarki Peraturan (UU Nomor 12 Tahun 2011)
1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4.Peraturan Pemerintah;
5.Peraturan Presiden;
6.Peraturan Daerah Provinsi; dan
7.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perundang-undangan nasional
Materi Peraturan daerah adalah Seluruh matier muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Adalah berbagai peraturan yang di buat oleh lembaga pembuat undang-undang berdasarkan konstitusi dan berlaku sah d Indonesia.


Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”
Pemerintahan Daerah = Perda dibuat oleh Kepala Daerah dan DPRD.
Peraturan daerah dan peraturan lain menjadi dasar pelaksanaan otonomi oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip negara hukum.
Peraturan daerah dibuat oleh Kepala Daerah dan DPRD sesuai dengan prinsip demokrasi.
Peraturan lain > Peraturan Kepala Daerah

DASAR HUKUM
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Permendagri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah
Permendagri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah diatur secara lebih Spesifik pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15/2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah (pasal 2) dinyatakan bahwa Jenis Produk Hukum Daerah terdiri atas:
(a) Peraturan Daerah
(b) Peraturan Kepala Daerah
(c) Peraturan Bersama Kepala Daerah
(d) Keputusan Kepala Daerah
(e) Instruksi Kepala Daerah

PEMBENTUKAN

Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
Apabila DPRD dan kepala daerah menyampaikan Raperda yang sama, yang dibahas adalah Raperda DPRD, Raperda kepala daerah sebagai bahan persandingan.
Raperda DPRD disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah (dalam jangka waktu 7 hari setelah persetujuan) untuk ditetapkan sebagai Perda dalam waktu 30 hari sejak persetujuan bersama.
Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan kepala daerah dalam waktu 30 hari, Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah

Asas-Asas Pembentukan

1.kejelasan tujuan;
2.kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3.kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4.dapat dilaksanakan;
5.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6.kejelasan rumusan; dan
7.keterbukaan

PENGAWASAN

Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 hari setelah ditetapkan.
Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-Undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda, Perda dimaksud dinyatakan berlaku.
Keputusan pembatalan Perda ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 hari sejak diterimanya Perda oleh pemerintah.
Paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
Apabila keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Materi Muatan
Penjabaran atau amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Kebutuhan daerah.
Dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.
Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah atau ancaman pidana atau denda lain sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Asas-Asas Materi Muatan
1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhineka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum & pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10 keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

sekian dan terimakasih
wassalamualaikum wr. wb


Assalamu'alaikum wr.wb



Adhitya Ramadhan U. (01)
Massinangku Al-egsa (16)
Vially Adil Ivansyah .P.P (26)
Full transcript