Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Penyelenggaraan Kekuasaan Negara

No description
by

Desyavira Aisyah

on 3 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Penyelenggaraan Kekuasaan Negara

Penyelenggaraan Kekuasaan Negara
Alpinus R., Daniera N., Desyavira A., Enrisha R., Patricia I., Rafi Bima
Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya.
Negara tentu saja mempunyai kekuasaan, karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan
Pengertian Kekuasaan Negara
Kekuasaan negara banyak sekali macamnya.
Menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga macam kekuasaan yaitu:
1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
2. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap UU
3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Macam - Macam Kekuasaan Negara
Menurut Montesquieu, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi:
1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

* 3 Poin yang dikemukakan Montesquieu merupakan penyempurnaan teori John Locke. 3 poin tsb disebut
Trias Politica
Untuk menghindari pengelolaan sistem pemerintahan yang absolut dan otoriter, perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja
Pemisahan dan pembagian kekuasaan merupakan dua istilah yang berbeda satu sama lainnya.
Pemisahan kekuasaan: kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, organnya maupun fungsinya. Maka, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif -> lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri . Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh : Amerika
Konsep Pembagian Kekuasaan Negara di Indonesia
Di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. (Contoh : Indonesia)
Pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhya dalam UUD Negara RI 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian secara vertikal.


Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD NKRI 1945.
Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara.


Pembagian Kekuasaan secara Horizontal
Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh MA dan MK.
Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK.

Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, antara Pemda dan DPRD
Pada tingkat provinsi, antara Pemerintah Provinsi (Gubernur/wakil) dan DPRD Provinsi.
Pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/kota (Bupati/wakil atau Walikota/wakil) dan DPRD Bupaten/kota.

Kekuasaan Moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral.

Pembagian kekuasaan secara vertikal menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.
Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota).
Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.


Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal
Kedudukan dan fungsi kementrian negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non kementrian
Kementrian Negara RI
Presiden mempunyai banyak tugas dan kewenangan sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan
Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya, yaitu menteri-menteri
Menteri-menteri dipilih, diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden
Keberadaan Menteri diatur dalam UUD 1945 Pasal 17 dan UU No. 39 tahun 2008


Tugas Kementrian RI
Kementrian Negara mempunyai tugs menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu:
Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah


Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementrian di daerah dan pelaksanaan teknis yang berskala nasional
Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasanatas pelaksanaan tugas di bidangnya


Klasifikasi Kementrian RI
Pasal 15 UU RI No. 39 tahun 2008  jumlah maksimal kementrian yang dapat dibentuk adalah 34 kementrian
Berdasarkan PP RI No. 47 tahun 2009, Kementrian Negara dapat diklasifikasikan seperti berikut:
Urusan Pemerintahan
Kementrian Hukum dan HAM
Kementrian Keuangan
Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementrian Perindustrian
Kementrian Perdagangan
Kementrian Pertanian
Kementrian Kehutanan
Kementrian Perhubungan
Kementrian Kelautan Perikanan
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi




Urusan Nomenklatur
Kementrian Dalam Negeri
Kementrian Luar Negeri
Kementrian Pertahanan

Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah

Kementrian Sekretariat Negara
Kementrian Riset dan Teknologi
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah
Kementrian Lingkungan Hidup
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementrian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementrian BUMN
Kementrian Perumahan Rakyat
Kementrian Pemuda dan Olah Raga

Kementrian Pekerjaan Umum
Kementrian Kesehatan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementrian Sosial
Kementrian Agama
Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementrian Komunikasi dan Informatika
Kementrian Koordinator
Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Lembaga Pemerintah Non-Kementrian
Saat ini terdapat 28 LPNK yaitu:
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Badan Intelijen Negara (BIN)
Badan Kepegawaian Negara (BKM)
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Badan Narkotika Nasional (BNN)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Badan Pertahanan Nasional (BPN)
Badan Pusat Statistik (BPS)
Badan SAR Nasional (BASARNAS)
Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
Perpustakan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS)

Pemerintahan Daerah Di Indonesia
Pemerintahan Daerah
Menurut UU no. 34 th 2004 -> Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi dan Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI
Pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, atau Bupati, sementara Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
Perangkat Daerah provinsi : Sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas daerah, lembaga teknis daerah
Perangkat daerah kabupaten / kota:Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga teknis daerah
Instrumen Hukum yang mengatur Pemerintahan Daerah
Pasal 18, 18a, dan 18b
NKRI dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota
PEMDA provinsi, Kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
PEMDA provinsi, Kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih dari PEMILU
Gubernur, bupati, dan walikota masing masing sbg kepala daerah pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis
PEMDA menjalankan otonomi seluas luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sbg urusan PEMPUS
PEMDA berhak menetapkan PERDA dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan
Susunan dan tata cara diatur dalam UU
Sekarang, penyelenggaraan PEMDA diatur dalam UU no 34 tahun 2004
Asas yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah
Tugas Pembantuan : Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan / desa, dari Pemprov ke Kabupaten atau Kota, serta pemerintah Kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkann pelaksanaannya kepada yang menugaskan
Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
a. Secara Vertikal:
Disebutkan pd Pasal 15 ayat 1 UU no 32 th 2004
Pemberian sumber keuangan utk menyelenggarakan urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan Pemda
Pengalokasian dana pemerintahan kpd Pemda
Pemberian pinjaman dan / hibah kepada pemerintahan daerah
b. Secara Horizontal
Bagi Hasil pajak dan Nonpajak antara Pemda Provinsi dan Pemda Kota/ Kabupaten
Pendanaan urusan pemerintahan yg mjd tanggung jawab bersama
Pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah
Pinjaman dan/ hibah antar Pemda
Full transcript