Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

PROSEDUR PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL

No description
by

eva noviani noor

on 21 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROSEDUR PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL

Latar Belakang Pemilihan Lokasi
Tinjauan Pustaka
Kesimpulan
Hasil Magang dan Pembahasan
Gambaran Umum Perusahaan
Perubahan-perubahan dalam perpajakan di Indonesia terkadang luput dari perhatian masyarakat dan wajib pajak meski pemerintah gencar dalam melakukan sosialisasi. Butuh waktu yang tidak sebentar bagi wajib pajak untuk memahami dan mengerti peraturan-peraturan baru. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya penerimaan negara. Untuk membantu menyelesikan masalah perpajakan, seringkali wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak.

1. Prosedur pelaksanaan Pajak Penghasilan Final pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh I+ Consultant kepada klien

2. I+ Consultant selalu melakukan pengerjaan perpajakan klien dengan detail dan dilakukan pengecekan berulang agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan klien ataupun negara.

Laporan Magang
Oleh
Eva Noviani Noor F
1102033043
D3 Perpajakan

PROSEDUR PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL
PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
OLEH
I+ CONSULTANT

Konsultan pajak merupakan setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Dengan bantuan dari konsultan pajak, wajib pajak akan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah perpajakannya.
Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kegiatan magang di I+ Consultant yang merupakan Kantor Konsultan Pajak.
Selama melakukan kegiatan magang di Kantor Konsultan Pajak tersebut, akhirnya penulis membuat laporan magang yang berjudul “Prosedur Pajak Penghasilan Final Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh I+ Consultant”.
Tujuan dan Manfaat Magang
Untuk mahasiswa :

1. Sebagai pelaksanaan mata kuliah magang
2. Dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu teoritis yang selama ini didapat di perkuliahan
3. Mendapatkan pengalaman nyata dari dunia kerja sekaligus memperluas wawasan mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya
4. Mengembangkan diri
5. Mengetahui bagaimana kondisi lingkungan kerja yang sebenarnya
6. Untuk mengetahui bagaimana cara penerapan Pajak Penghasilan Final pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah


Untuk perusahaan :

1. Mendapatkan masukan-masukan dari peserta magang dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh Kantor Konsultan Pajak
2. Sebagai salah satu sarana pertimbangan bagi Kantor Konsultan Pajak dalam hal penilaian kualitas mahasiswa yang pada akhirnya berhubungan pada penerimaan tenaga kerja baru fresh graduate.

Manfaat Magang
1. Bagi penulis
Untuk menambah wawasan dalam bidang perpajakan. Dapat memberikan perbandingan antara kenyataan yang ada di tempat kerja dengan teori-teori yang didapat selama perkuliahan.
2. Bagi Pembaca
Sebagai media pengetahuan dalam menjalankan kegiatan magang, dan mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan terhadap PPh Final atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

3. Bagi Kantor Konsultan Pajak
Membantu meringankan pekerjaan yang ada, serta bahan informasi dan membantu dalam menentukan kebijakan dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KKP.
4. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA
Menambah informasi serta referensi bagi dunia akademik terutama yang berkaitan dengan kuliah kerja profesi (magang).
Tujuan Magang
Target Magang
1. Memperoleh pengalaman kerja, wawasan, serta sejarah Kantor Konsultan Pajak I+ Consultant.

2.Mengerti dan memahami prosedur pelaksanaan Pajak Penghasilan Final pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh kantor konsultan pajak.

Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Tempat : KKP I+ Consultant

Alamat : Ruko Canadian CB-B No. 2 Kota Wisata, Cibubur

Periode magang : 10 Februari-08 Mei 2014

Pengertian Pajak....
Ratna Anjarwati
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

P.J.A Andriani
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai penegeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

UU KUP Pasal 1 ayat 1
Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Macam-Macam Pajak
Pajak Penghasilan
Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Pajak Bumi dan Bangunan
Bea Materai
Bea Masuk dan Bea Keluar
Cukai
Fungsi Pajak
Fungsi Anggaran
Fungsi Mengatur
Sistem Pemungutan Pajak
Official Assessment
Semi Self Assessment
Self Assessment
With Holding
Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh setiap Wajib Pajak.
Pajak Penghasilan Final
Pajak Penghasilan yang bersifat final atau yang sering disebut Pajak Penghasilan Final adalah pajak atas penghasilan tertentu di mana mekanisme pemajakannya telah dianggap selesai pada saat dilakukan pemotongan, pemungutan atau penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan
Objek Pajak Penghasilan Final
Objek Pajak Penghasilan yang bersifat final diatur dalam UU PPh pasal 4 ayat (2), diantaranya yaitu:
a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
b. Penghasilan berupa hadiah undian;
c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, da transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan; dan
e. Penghasilan tertentu lainnya.

Pajak Penghasilan atas Peredaran Bruto Tertentu
Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013
Subjek Pajak
Yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah orang pribadi dan badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap yang menerima peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Objek Pajak
Objek pajak final ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang.

Tarif
1% dari peredaran bruto
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:
1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300 juta dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan) paling banyak Rp 50 juta;

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan antara Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar dan memiliki kekayaan bersih antara Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta;

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan penjualan tahunan mencapai Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500 juta.

Pajak Penghasilan Pada UMKM
Sejarah I+ Consultant
I+ Consultant didirikan oleh Pak Ipong pada tahun 2012 dan memiliki nomer izin SI-2375/PJ/2012 yang diperoleh dengan mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak. Meski bisa dibilang baru, namun I+ Consultant sendiri telah memiliki cukup banyak klien, baik orang pribadi maupun badan.

I+ Consultant sendiri memiliki nama yang merupakan kependekan dari Integrity Plus. Kependekan ini merupakan cerminan dan harapan yang diusung oleh I+ Consultant agar selalu bekerja dengan integritas tinggi yaitu bekerja dengan konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam bekerja.
Visi dan Misi Perusahaan
• Visi
Menjadi Kantor Konsultan Pajak yang memiliki integritas tinggi dan berdedikasi terhadap klien.

• Misi
Menjadi tim konsultan handal dan terpercaya yang membantu klien dalam menyelesaikan kewajiban tanpa pelanggaran.

Bisnis Utama I+ Consultant
1. Konsultasi mengenai berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, 23, 25, PPh final dan sebagainya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pelayanan perpajakan lain pada umumnya.

2.Membantu dalam perhitungan pajak yang terutang, pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP), pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) baik bulanan maupun tahunan, pembayaran pajak hingga pelaporan pajak klien.

3. Membantu mengecek kebenaran surat yang diterima oleh klien dari Kantor Pajak, seperti Surat Tagihan Pajak (STP) PPh pasal 21, dan lain sebagainya.

4. Membantu dalam menyelesaikan masalah akuntansi klien.

Kegiatan Harian Selama Magang
1. Membuat Surat Pemberitahuan (SPT) pegawai lepas klien melalui aplikasi e-SPT
2. Membuat Surat Pemberitahuan (SPT) pegawai tetap klien melalui aplikasi e-SPT
3. Membuat daftar pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap klien melalui aplikasi e-SPT
4. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) klien
5. Mengecek Pajak Pertambahan Nilai klien
6. Melakukan rekonsiliasi bank
7. Mengecek penjualan yang dilakukan oleh klien
8. Menginput penjualan yang dilakukan oleh klien
9. Mengecek pajak keluaran dan pajak masukan klien pada faktur
10. Membayar pajak pada bank persepsi
11. Mengecek data keuangan klien
12. Melakukan stock opname pada toko
13. Melakukan rekapitulasi bukti potong PPh pasal 23 klien
14. Melakukan rekapitulasi PPh pasal 4 ayat 2 klien

Prosedur Pelaksanaan PPh Final Pada UMKM
di I+ Consultant
1. Mendaftarkan Diri sebagai Wajib Pajak
Mendaftarkan Diri sebagai Wajib Pajak ini dimaksudkan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan identitas Wajib Pajak. Khusus pelaku UMKM yang memiliki tempat usaha di beberapa tempat, maka di setiap tempat usahanya tersebut, pelaku UMKM harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP cabang. NPWP cabang dan NPWP pusat hanya dibedakan dari tiga digit terakhir di kartu NPWP
2. Menghitung Pajak
Sebelum menghitung pajak, yang terlebih dahulu harus dilakukan yaitu membuat pembukuan atau pencatatan. Bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas diharuskan menyelenggarakan pembukuan, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Karena pelaku UMKM rata-rata merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka cukup dengan pencatatan.
Tarif yang dikenakan atas pajak penghasilan ini yaitu tariftunggal sebesar 1% dari perderan bruto perbulan. Berikut ini adalah perhitungan pajak terutang yang dilakukan oleh I+ Consultant pada salah satu klien UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 milar dalam setahun:
Peredaran bruto Toko Berkah selama bulan Maret 2014 Rp 12.750.000
Pajak terutang 1% x Rp 12.750.000 = Rp 127.500

3. Membayar Pajak
Lalu membayar pajak di Bank Persepsi atau Kantor Pos, menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Fungsi dari SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah mendapatkan validasi. Dalam mengisi SSP untuk pembayaran Wajib Pajak menuliskan kode akun pajak 411128, kode jenis setoran 420, dan uraian pembayaran diisi dengan ‘Penghasilan usaha WP yang memiliki peredaran bruto tertentu’
Pembayaran pajak final atas peredaran bruto tertentu paling telat yaitu tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
4. Melapor Pajak
Terakhir yaitu melaporkan pajak terutang dan pembayaran pajaknya dalam formulir yang dinamakan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak pelaku UMKM diwajibkan melaporkan SPT Tahunan PPh setahun sekali, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir untuk UMKM yang berstatus Orang Pribadi dan 4 (empat ) bulan setelah tahun pajak berakhir bagi pelaku UMKM yang berbentuk badan usaha.
Full transcript