Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Copy of POKOK POKOK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

akuntansi pemerintahan bab 7
by

ari cahyo suminar

on 25 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of POKOK POKOK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

bab 7 Pokok Pokok Penatausahaan Keuangan Daerah Oleh : 7.1 Pihak – pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah 7.4 SEKILAS SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Kepala daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban melalui DPRD

Laporan tersebut terdiri atas : :
Laporan Semesteran
Laporan akhir tahun 7.5 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ari Cahyo S
115030201111083 dimulai jika DPA-SKPD telah disahkan dan anggaran kas SKPD dan BUD telah tersusun Asas Umum penatausahaan daerah :
pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang/ barang yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai peraturan perundangan
pejabat yang menandatangani dan mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan /pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material damn akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah.
Kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
b. Kepala SKPKD selaku PPKD
c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran Kepala Daerah
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
Mewakili pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan Mempunyai kewenangan menetapkan :
Kebijakan pelaksanaan APBD
Kebijakan pengelolaan daerah
Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang
Bendahara penerimaan dan pengeluaran
Pejabat yang melakukan penerimaan daerah
Pejabat yang mengelola utang dan piutang daerah
Pejabat yang mengelola barang milik daerah
Pejabat yang menguji tagihan & memerintahkan pembayaran Melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
SEKDA selaku koordinator pengelola keuangan daerah
Kepala SKPKD selaku PPKDKepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran Berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang Ruang Lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi :
Perencananaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Sekretaris Daerah) Penetapan para pengelola keuangan daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran.
Dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah , kepala daerah melimpahkan sebagian wewenang kepada sekretaris daerah untuk bertidak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah terutama dalam kaitannya Pengelolaan APBD. Sekretaris Daerah
Membantu KDH menyusun kebijakan & mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan PEMDA termasuk pengelolaan KEUDA Mempunyai tugas koordinasi di bidang penatausahaan:
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan barang daerah
Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas KEUDA
Menyiapkan dokumen pelaksanaan APBD & pengelolaan barang daerah
Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan KEUDA lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh KDH
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada KDH Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD
Tugas:
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
b. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah
c. Melaksanakan fungsi BUD PPKD selaku BUD wewenang :
Menyusun kebijakan dan pedoman APBD
Mengesahkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
Melaksanakan pemungutan pajak daerah
Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)
Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah
Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah Kuasa BUD Tugas:
Menyiapkan anggaran kas
Menyiapkan SPD
Menerbitkan SP2D
Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah
Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk
Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
Menyimpan uang daerah
Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah
Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah
Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
Melakukan penagihan piutang daerah Pengguna Anggaran/Barang wewenang :
-Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD)
-Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
-Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
-Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
-Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
-Menandatangani surat Perintah Membayar (SPM)
-Mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
-Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
-Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya BENDAHARA Bendahara Penerimaan
=Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD Bendahara Pengeluaran
=Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyebarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tugas:
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Tugas :
Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK
Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU serta SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
Melakukan verifikasi SPP
Menyiapkan SPM
Melakukan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah
Melaksanakan akuntansi SKPD
Menyiapkan laporan keuangan SKPD 7.2 Penatausahaan Penerimaan Penerimaan daerah dianggap sah jika penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.

Tata cara penyetoran penerimaan daerah ke rekening kas umum daerah yaitu:
disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga
disetor melalui bank lain,badan,lembaga keuangan atau kantor pos oleh pihak ketigadisetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga. Karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga pada bendahara penerimaan diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.

Bendahara peneriman wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan:
Buku kas umum
Buku pembantu perincian objek penerimaan
Buku rekapitulasi penerimaan harian. Bendahara penerimaan melakukan penatausahaan menggunakan:
Surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah)
Surat ketetapan retribusi (SKR)
Surat tanda setoran (STS)
Surat tanda bukti pembayaranBukti penerimaan lainnya yang sah
Bendahara penerimaan pada SKPD wajib bertanggungjawab:
Secara administratif dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Secara fungsional atas pengelolaan uang dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara penerimaan pembantu ditunjuk oleh bendahara penerimaan wajib untuk:
menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya menggunakan buku kas umum dan buku kas penerimaan harian pembantu.
menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
melakukan verifikasi,evaluasi,dan analisis atas laporan pertanggungjawaban. 7.3 Penatausahaan Pengeluaran Setelah penetapan anggaran kas,PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar melakukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
SPD disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. SPP yg diajukan bendahara pengeluaran terdiri dari :
SPP Uang Persediaan (SPP-UP)SPP Ganti Uang (SPP-GU)SPP Langsung (SPP-LS)
SPP dinyatakan lengkap dan sah jika pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD .
SPP dinyatakan tidak lengkap dan tidak sah jika pengguna/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM. Dokumen yg digunakan dalam penatausahaan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:
register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran(SPJ)
register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran(SPJ)
surat penolakan laporan pertanggungjawaban (SPJ)
register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)register penutupan kas Dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan uang persediaan mencakup:
Buku kas umum
Ringkasan pengeluaran per rincian objek
Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara
Register penutupan kas. Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan,PPK-SKPD wajib:
meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yg dilampirkan
Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yg tercantum dalam ringkasan per rincian objek
Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian objek
Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yg diterbitkan periode sebelumnya/ Laporan Semesteran Disiapkan oleh PPK-SKPD, disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran
Ditetapkan sebagai laporan realisasi anggaran semester pertama anggaran pendapatan danbelanja SKPD, dan prognosis 6 bulan berikutnya. Paling lambat dikumpulkan 7 hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berakhir
Pejabat pengguna anggaran menyampaikan pada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama, paling lambat dikumpulkan 10 hari kerja setelah semester pertama berakhir
PPKD menggabungkan seluruh laporan semester pertama anggaran pendapatan & belanja SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juli, disampaikan pada sekretaris daerah. Paling lambat minggu ke 3 bulan Juli, Kepala Daerah menerima laporan tersebut, untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBS dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya
Dan disampaikan ke DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenan Laporan Tahunan PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran, disusun oleh Pejabat Pengguna Anggaran dan disampaikan pada PPKD, paling lambat 2 bulan setelaah tahun anggaran berakhir
PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhirSetelah itu disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah
Kepala daerah menyampaikan kepada BPK untuk pemeriksaan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Kepala daerah menyampaikan rancangan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir
Sebelum ditetapkan oleh gubernur, paling lama 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu pada Menteri Dalam Negeri untuk di evaluasi
Hasil evaluasi dikembalikan pada gubernur paling lama 15 hari kerja sejak diterimanya rancangan tersebut
Jika diterima : segera ditetapkan
Jika ditolak : gubernur dan DPRD wajib melakukan penyempurnaan maksimal 7 hari kerja THE END Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi :
a. laporan realisasi anggaran
b. neraca
c. laporan arus kas
d. catatan atas laporan keuangan

Pelaksanaan sistem akuntansi di pemda dilaksanakan oleh:
Sistem Akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD
Sistem Akuntansi Pemda dilaksanakan oleh PPKD Siklus Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD Bukti transaksi yang berkaitan:
surat tanda bukti pembayaran dilengkapi dengan surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah) , SKR
STS
bukti transfer
nota kredit bank Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD Bukti transaksi yang berkaitan:
a. SP2D (dilengkapi SPM, SPD, & kuitansi bukti tanda terima barang / jasa)
b. nota debet bank

Buku yang digunakan dalam pencatatan:
Buku Jurnal Pengeluaran Kas
Buku Besar
Buku Besar Pembantu Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD Prosedurnya berupa :
a. Perolehan
b. Pemeliharaan aset tetap
c. Rehabilitasi
d. Perubahan klasifikasi
e. Penyusutan
Bukti transaksi berupa bukti memorial
Buku yang digunakan dalam pencatatan:
Buku Jurnal Umum
Buku Besar
Buku Besar Pembantu Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPD Prosedurnya meliputi:
a. pengesahan SPJ
b. koreksi kesalahan pencatatan
c. penerimaan/pengeluaran hibah selain kas
d. pembelian secara kredit
e. retur pembelian kredit
f. pemindahtanganan aset tetap/barang milik daerah
g. penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas

Bukti transaksi berupa bukti memorial

Buku yang digunakan dalam pencatatan:
Buku Jurnal Umum
Buku Besar
Buku Besar Pembantu Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPKD Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD Bukti transaksi yang berkaitan:
a. bukti transfer
b. nota kredit bank
c. surat perintah pemindahbukuan

Buku yang digunakan dalam pencatatan:
Buku Jurnal Penerimaan Kas
Buku Besar
Buku Besar Pembantu

Prosedur ini dilaksanakan pleh fungsi akuntansi pada SKPKD Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD Bukti transaksi yang berkaitan:
a. SP2D (dilengkapi SPD, laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran, & kuitansi bukti tanda terima barang / jasa)
b. nota debet bank

Buku yang digunakan dalam pencatatan:
Buku Jurnal Pengeluaran Kas
Buku Besar
Buku Besar Pembantu Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD Prosedurnya berupa :
a. Perolehan
b. Pemeliharaan aset tetap
c. Rehabilitasi
d. Perubahan klasifikasi
e. Penyusutan

Bukti transaksi berupa bukti memorial

Buku yang digunakan dalam pencatatan:
Buku Jurnal Umum
Buku Besar
Buku Besar Pembantu Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPKD Prosedurnya meliputi:
a. koreksi kesalahanpembukuan
b. penyesuaian atas akun tertentu
c. reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap
d. reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan

Bukti transaksi berupa bukti memorial

Buku yang digunakan dalam pencatatan:
Buku Jurnal Umum
Buku Besar
Buku Besar Pembantu Buku yang digunakan dalam pencatatan:Buku Jurnal Penerimaan Kas
Buku Besar
Buku Besar Pembantu
Full transcript