Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesi

No description
by

Rafi Hidayatullah Nazari

on 8 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesi

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DI INDONESIA
Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia
Indonesia mengakui hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia.

Hal tersebut tertuang dan dijamin secara khusus dalam konstitusi Indonesia, yakni dalam pasal 28A-28J Undang-Undang dasar 1945.
Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut, HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin 10 hak asasi manusia
1. Hak untuk Hidup
Hak untuk hidup ini meliputi hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, termasuk hak atas hidup yang tentram, aman, damai bahagia, sejahtera lahir dan batin serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat.
2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
Hak ini diatur dalam pasal 10 yang menyatakan, Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sesuai dengan peraturan perundangan
3. Hak Mengembangkan Diri
Di antaranya menegaskan perlindungan hak untuk tumbuh kembang, hak di bidang pendidikan, hak untuk memperoleh dan menyebarkan informasi, termasuk di dalammnya hak untuk berkomunikasi, dan hak untuk bersosialisasi. Hak ini tertuang dalam Pasal 11-16.
4. Hak Memperoleh Keadilan
Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.
5. Hak Atas Kebebasan Pribadi
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, perlindungan hak atas kebebasan pribadi diatur dalam Pasal 20-43 yang meliputi :

Hak untuk Tidak Diperbudak
Hak untuk Bebas Memeluk Agama
Hak untuk Bebas Memilih dan Dipilih
Hak untuk Berkumpul dan Berserikat
Hak untuk Menyampaikan Pendapat
Hak atas Status Kewarganegaraan
Hak untuk Bertempat Tinggal

6.Hak atas Rasa Aman
Hak atas rasa aman ini meliputi hak-hak yang dapat dilindungi secara fisik maupun psikologis. Hak ini di antaranya meliputi hak suaka, hak perlindungan, hak rasa aman, hak rahasia surat, hak bebas dari penyiksaan, dan hak tidak diperlakukan sewenang-wenang. Hak-hak ini diatur dalam bagian keenam pasal 28-35
7. Hak atas Kesejahteraan
Hak-hak tersebut di antaranya meliputi hak milik, hak atas pekerjaan, hak mendirikan serikat pekerja, hak atas kehidupan yang layak, hak atas jaminan sosial dan hak atas perawatan.
8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan
“Hak untuk memilih dan dipilih”, dan “Hak untuk Mengajukan Pendapat”. Hak ini diatur dalam pasal 43 dan 44.
9. Hak Perempuan
Kaum perempuan mempunyai kesempatan yang sama seperti kaum pria untuk mengembangkan dirinya, seperti dalam dunia pendidikan, pekerjaan, hak politik, kedudukan dalam hukum, kewarganegaraan, hak dan kewajiban dalam perkawinan.
10. Hak Anak
Hak anak meliputi banyak hal di antaranya:
hak atas nama dan kewarganegaraan sejak lahir, perlindungan dan perawatan khusus bagi anak berkebutuhan khusus, hak beribadah, berekspresi sesuai dengan usianya, hak untuk mengetahui dan dibesarkan orang tua, hak untuk dibesarkan, mendapat wali bila orang tua meningal sesuai putusan pengadilan, perlindungan hukum dari perlakuan buruk, hak untuk tidak dipisah dari orang tua secara paksa, hak pendidikan dan pengajaran, hak istirahat, hak berekreasi dengan teman sebaya, hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk tidak dilibatkan dalam konflik kekerasan, perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pelecehan seksual, tidak dijadikan sasaran penganiayaan.
Terima Kasih
Hak Asasi Manusia dalam Politik Hukum
di Indonesia

Secara historis, perdebatan terkait HAM Di Indonesia telah dimulai sejak awal kemerdekaan. Pada saat perumusan Undang-Undang Dasar 1945, dalam sidang BPUPKI.

Perdebatan tersebut tentang "Apakah hak warga negara perlu dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar?"

Meskipun sempat dibahas pada masa Orde Lama dan Orde Baru, namun jaminan HAM dalam Politik Hukum di Indonesia baru mendapat tempat ketika era Reformasi. Di masa presiden B.J Habibie tersebut, perdebatan tentang HAM kembali mencuat
Karena kuatnya tuntutan dari kelompok-kelompok pro reformasi ketika itu, maka perdebatan tentang HAM melahirkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Tap MPR tersebut memuat amanat kepada presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia, termasuk mengamanatkan untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia.
Presiden B.J. Habibie dan DPR sangat terbuka dengan tuntutan reformasi, maka sebelum proses amandemen konstitusi bergulir, presiden lebih dulu mengajukan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas.

Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak memakan waktu yang lama dan pada 23 September 1999 telah dicapailah konsensus untuk mengesahkan undang-undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Selain menjamin Hak Asasi Manusia, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Pengadilan HAM yang harus dibentuk paling lama dalam jangka waktu empat tahun setelah berlakunya Undang-Undang tersebut (Pasal 104).
Meskipun demikian, amanah Undang-Undang untuk membentuk Peradilan Hak Asasi Manusia masih menjadi salah satu “PR’ bagi bangsa Indonesia, karena hingga saat ini masih belum juga terbentuk.
Full transcript