Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pendidikan Pancasila: UUD Negara RI

No description
by

Luthfi Ismail

on 15 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pendidikan Pancasila: UUD Negara RI

Hukum Dasar Tertulis (Undang Undang Dasar)
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pengertian hukum dasar meliputi dua macam yaitu, hukum dasar tertulis (Undang – Undang Dasar) dan hukum dasar tidak tertulis (convensi). Oleh karena sifatnya yang tertulis, maka Undang – Undang Dasar itu rumusnya tertulis dan tidak mudah berubah.
Jadi pada prisipnya mekanisme dan dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam Undang – Undang Dasar. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai suatu organisasi kekuasaan, maka Undang – Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut di bagi antara Badan Legeslatif, Eksekutif dan Badan Yudikatif.
Khusus untuk periode keempat berlaku UUD 1945 dengan pembagian berikut :
* UUD 1945 yang belum diamandemen;
* UUD 1945 yang sudah diamandemen (tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun  2002)
Amandemen tersebut adalah :
1. Amandemen ke – 1 pada sidang umum MPR, disahkan 19 Oktober 1999
2. Amandemen ke – 2 pada sidang tahunan MPR, disahkan 18 Agustus 2000
3. Amandemen ke – 3 pada sidang tahunan MPR, disahkan 10 November 2001
4. Amandemen ke – 4 pada sidang tahunan MPR, disahkan 10 Agustus 2002
UUD Negara Republik Indonesia
Sifat – sifat Undang – Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :
Oleh karena sifatnya tertulis maka rumusnya jelas, merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara.
Sebagaimana tersebut dalam penjelas Undang – Undang Dasar 1945, bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan – aturan yaitu memuat aturan – aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak – hak asasi manusia
Hukum Dasar Tidak Tertulis (Konvensi)
Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara. Meskipun sifatnya tidak tertulis, konvensi ini mempunyai sifat-sifat berikut :1.Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara
2.Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar
3.Di terima oleh seluruh rakyat
4.Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang
Dasar.
PENDAHULUAN
Undang – Undang Dasar menentukan cara – cara bagaimana pusat – pusat kekuasaan ini berkerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Undang – Undang Dasar merekam hubungan – hubungan kekuasaan dalam suatu negara.
Dalam penjelasan Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Undang – Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan supel. Undang – Undang Dasar 1945 hanya memuat 37 pasal, adapun pasal – pasal lain hanya memuat aturan peralihan dan aturan tambahan.
Memuat norma - norma, aturan – aturan serta ketentuan – ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.
Undang – Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, disamping itu sebagai alat kontrol terhadap norma – norma hukum positif yang lebih rendah dalam hiearkhi tertib hukum Indonesia.
Contoh-contoh konvensi antara
lain sebagai berikut:
Pengambilan keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Menurut pasal 37
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945, segala keputusan MPR di ambil berdasarkan suara
terbanyak. Praktek-praktek penyelenggaraan Negara yang sudah menjadi hukum dasar tidak tertulis antara lain :
1.Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus di dalam sidang Dewan
Perwakilan Rakyat.
2.Pidato Presiden yang di ucapkan sebagai
keterangan pemerintah tentang Rancangan
Anggaran Pendapatan & belanja Negara
pada minggu pertama pada minggu
bulan Januari setiap
tahunnya.
KONSTITUSI
Konstitusi terbagi menjadi 2 bentuk, yakni konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Dan untuk di Indonesia institusi tertulisnya adalah UUD 1945.UUD 1945merupakan tata urutan tertinggi dalam sistem hukum negara Indonesia. Pada saat prakteknya tidak semudah itu UUD 1945 bisa menjadikonstitusi Indonesia. Sering terjadi pasang surut dalam penegakannya.

Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku tiga macam Undang-undang dasar dalam empat periode, yaitu sebagai berikut :
1. Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1945 berlaku Uud 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembuka, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan.
2. Periode 27 Desember 1945- 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian.
3. Periode 17 Agustus 1950- 5 Juli 1959 UUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 156 pasal, dan beberapa bagian.
4. Periode 5 Juli 1959 sekarang kembali berlaku UUD 1945.
Full transcript