Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Keterbukaan dan Keadilan (PKN)

No description
by

Ayu Sutawati

on 12 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Keterbukaan dan Keadilan (PKN)

PKN Keterbukaan dan Keadilan Makna Keterbukaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Pemerintahan orde baru di bawah rezim Soeharto selama 32 tahun betul-betul telah membunuh kehidupan demokrasi Indonesia, karena semua yang terindikasi merugikan atau mengritisi pemerintah ada di bawah Kementrian Penerangan RI. Hal ini dilakukan agar informasi tentang kejelekan-kejelekan pemerintah tidak sampai ke telinga rakyat dan hanya kegiatan pemerintah yang baik-baik saja yang boleh diinformasikan.
Setelah mahasiswa yang didukung oleh segala lapisan masyarakat menabuh genderang reformasi untuk menuntut adanya perbaikan segala sektor kehidupan, akhirnya Soeharti lengser dari jabatannya karna inflasi yang terjadi di Indonesia dan usianya yang sudah tidak muda lagi OM SWASTYASTU OM SHANTI SHANTI SHANTI OM BAB 3 A. Keterbukaan Setelah kejatuhan rezim Soeharto,semua orang yang terindikasi antek-antek Soeharto supaya dikikis habis diatur dalam percaturan pemerintahan politik Indonesia. Untuk membentuk pemerintahan yang benar-benar bebas dari Orde Baru diadakan pemilihan umum tahun 1999 padahal sebelumnya baru saja dilaksanakan pada tahun 1997. 2. Pengertian Keterbukaan
Menurut kamus besar bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta keterbukaan adalah hal terbuka; perasaan toleransi.
Menurut UU. No. 28 tahun 1999 yang dimaksud dengn keterbukaan adalah siap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrimiatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap mempertahankan perlindungan atas hak azasi pribadi,golongan, dan rahasia negara.
Keterbukaan sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan. Keterbukaan adalah sikap jujur, rendah hati, adil, menerima pendapat orang lain, memaafkan orang dengan tulus, bertoleransi, tatwamasi,melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dipikirkannya dan pa yang dikatakannya. 3. Ciri-Ciri Keterbukaan
Keterbukaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
Adanya hubungan yang harmonis atau sikap toleransi
Adanya ketertiban dan keteraturan
Adanya rasa penuh tanggung jawab
Bersedia jadi saksi
Bersedia diperiksa apabila ada indikasi penyimpangan
Adanya akuntabilitas (pertanggungjawaban) 4. Landasan Keterbukaan
Landasan hukum dari penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah:
Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 7 A UUD 1945 menyebutkan antara lain: presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan masa jabatannya oleh MPR apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianata terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan lainnya.
b.Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
c.Undang-Undang No.28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 5. Azas Umum Keterbukaan
Azas Kepastian Hukum, maksudnya adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara
Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, adalah azas yang menjadi landasan keteraturan,keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan
Azas Kepentingan Umum, maksudnya azas yang mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
Azas Keterbukaan, yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi,golongan, dan rahasia negara. e. Azas Proporsionalitas, berarti azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
f. Azas Profesionalitas, adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
g. Azas Akuntabilitas, yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertangungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatna tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 6. Pemerinthan yan Bersih, Transparan, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Penyelenggara negara mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa, yang dinyatakan secara tegas dalam penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “ yang sangat penting di dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialahsemangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan”.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN diharapkan nantinya akan menjadi penyelenggara negara yang terbuka atau tranparansional.
Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan tugas Lembaga Tinggi Negara (legislatif, eksekutif, yudikatif dan termasuk BPK) Penyelenggara Negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang mentaati azas-azas umum penyelengaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.
Korupsi adalah tindak pidana pengunaan keuangan negara, perusahaan dan yang lainnya untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkannya
Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara dengan orang lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara
Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntugkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Agar pengawasan terhadap penyelengaraan negara dapat berjalan efektif maka diperlukan adanya pembentukan Komisi Pemeriksa yang bertugas untuk memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan Peyelenggara negara untuk mencegah praktik KKN. B.Keadilan 1.Pengetian Keadilan

Keadilan bersal dari kata adil yang berarti :
•Sesuai dengan apa adanya
•Tidak pilih kasih atau tidak berat sebelah
•Melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Menurut Pancasila adil dapat diartikan :
•Adil itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain
•Adil itu suatu sikap yang tidak suka menunjukkan kesalahan orang lain, tetapi juga tidak membiarkan kesalahan diri sendiri
Jadi keadilan adalah suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan dan dapat pula diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan kepada norma-norma yang didalamnya termasuk norma hukum 2.Macam – Macam Keadilan A.Menurut Aristoteles, keadilan itu dapat dibedakan menjadi 5 macam yaitu:
•Keadilan distributif
•Keadilan komutatif
•Keadilan kodrat alam
•Keadilan Konvensional
•Keadilan Perbaikan B.Menurut Plato, ada dua teori keadilan yaitu;
•Keadilan Moral
•Keadilan Prosedural C. Menurut Thomas hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. D. Menurut Prof. Dr. Drs. Noto Negoro, SH, menambahkan satu keadilan lagi dan kelima keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles yaitu keadilan legalitas. 3. Badan Penegak Keadilan 1. Kepolisian a.Fungsi:
Fungsi Kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. b.Tujuan:
Tujuan Kepolisian adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya kamtibmas, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM. c.Tugas:
Tugas pokok Polri:
1.Memelihara Kamtibmas
2.Menegakkan Hukum
3.Memberi perlindungan, pengayomandan pelayanan kepada masyarakat d.Wewenang
Kewenangan Umum:
•Menerima laporan
•Membantu menyelesaikan perselisihan
•Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
•Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan
•Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
•Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
•Mencari keterangan barang bukti dan lain-lainnya
Kewenangan dalam proses pidana:
•Melakukan penangkapan, penahan, penggeledahan dan penyitaan
•Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki TKP
•Membawa orang kepada penyidik
•Menyuruh berhenti orang yang mencurigakan
•Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
•Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
•Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
•Meminta kepada petugas imigrasi untuk melakukan cekan dan lain-lainnya 2. Kejaksaan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperolrh kekuatan hukum tetap.
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengandilan Negeri yang berwenang dalamn hal dan menuntut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana. Tugas dan wewenang jaksa:
1.Di bidang pidana
•Melakukan penuntutan dalam perkara pidana (kejahatan)
•Melakukan ketetapan hakim dan putusan pengadilan
•Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat
•Melengkapi berkas perkara tertentu
2.Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk atas nama negara atau pemerintah
3.Di bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum:
•Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
•Pengamanan kebijakan penegak hukum
•Pengaman peredaran barang cetakan
•Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan
•Mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama
•Penelitiaan dan pengembangan hukum serta statistik criminal Tugas dan Wewenang Jaksa Agung:
1.Menetapakan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan
2.Mengordinasikan penanganan perkara pidana tertentu
3.Menyampingkan perkara demi kepentingan umum
4.Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung
5.Mengajukan pertimbangan tehnis hukum kepada Mahkamah Agung
6.Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan Grasi dalam hal pidana mati
7.Mencegah dan menangkal orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan Negara RI karena keterlibatannya dalam perkara pidana. Kehakiman
Berdasarkan UUD 1945 kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX, pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang antara lain menyebutkan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-Undang dan syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dalam Undang-Undang.
Maka yang dituju oleh kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 UUD 1945 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dengan UU No. 4 tahun 1970 menggantikan UU No. 35 tahun 1999. Selanjutnya diganti dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Hukum diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara. Dalam hal keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan dalam hal perkara Pidana dilakukan oleh Jaksa dan Keputusan Pengadilan dalam perkara Perdata pelaksanaan keputusannya dilakukan oleh Panitra dan Juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan Untuk menjaga agar keadilan dijalankan seobjektif-objektifnya maka ditentukan sebagai berikut :
•Diwajibkan supaya pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali jika UU mengatakan lain.
•Pemebrian bantuan hukum kepada tersangka terutama semenjak seseorang dikenakan penagkapan dan/atau penahanan. 4.Bntuan Hukum
Gerakan bantuan hukum yang diprakarsai oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sejak berdirinya tahun 1971, dan kemudian dilanjutkan dengan bantuan hukum struktural sejak permulaan tahun 1980-an, telah memberikan konstribusi terhadap pemerataan memperoleh keadilan, jaminan keadilan dan keamanan bagi orang-orang miskin terutama yang ada di pedesaan.
Budaya kekerasan yang diterapkan pada masa orde baru dalam rangka menjaga keutuhan kekuasaannya. Sub sistem polisi, jaksa, hakim lembaga permasyarakatan dan advokat dapat bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Mulyana W. Kusumah, perkembangan bantuan hukum diberikan dalam rangka perlindungan karena perwujudan bernegara hukum dan masyarakat yang berkeadilan sosial tempat nilai-nilai hukum dan hak azasi manusia dibidang politik, ekonomi dan sosial dijunjung tinggi dan uga pemenuhan kebutuhan hukum rakyat.
Tujuan bantuan hukum dalam rangka memperoleh jaminan keadilan :
•Mewujudkan pola hubungan sosial yang adil tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin kesamaan kedudukan dalam kelompok sosial dan/atau individu baik dalam bidang politik maupun ekonomi.
•Mewujudkan sebuah sistem hukum dan administrasi yang mmapu meneydiakan prosedur-prosedur hukum yang benar T. Mulya Lubis juga berpendapat tentang sifat bantuan hukum struktural sebagai berikut:
•Mengubah orientasi bantuan hukum dan urban menjadi rural
•Bantuan hukum bersifat aktif
•Menggunakan upaya ekstra legal
•Memfungsikan gerakan bantuan hukum yang melibatkan partisipasi rakyat banyak
•Kerja sama dengan pekerja-pkerja sosial lainnya dalam rangka penegakan hukum C.Penyelenggaraan pemerintahan yang Tidak Transparan
1.Faktor Penyebab dari Tidak Adanya Keterbukaan dan Jaminan Keadilan
Berikut ini beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan :
•Pancasila sebagai idiologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan sudah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan
•Pelaku ekonomi menerapkan prinsip jalan pintas dengan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok penguasa besar
•Sistem politik yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu menyerap aspirasa dan memperjuangkan kepentingan masyarakat
•Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, perusakan dan ancaman oleh mereka yang berkepentingan
•Penyalahgunaan wewenang sebagai akibat lemahnya fungsi pengawasan 2.Akibat atau Dampak Penyenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan
Apabila keterbukaan dan jaminan keadilan tidak ada di alam Indonesia, maka peristiwa seperti jaman penjajahan akan terulang kembali, seperti kejadian pada bulan Oktober tahun 2000, ibukota Kabupaten Badung/Denpasar?Provinsi Bali, Buleleng dan Jembrana dibumi hnaguskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena hanya tidak terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI. Puing-puing kehancuran masih sangat tampak samapi sekarang dan masih banyak gedung-gedung pemerintahan belum dibangun dari akibat peristiwa tersebut, semua itu karena MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang memegang kekuasaan memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden yang bisa saja berbuat curang, Karena anggota MPR bisa dibayar. Mudah-mudahan setiap pemilu setelah reformasi dapat menghasilkan Lembaga Negara yang transparan dan menjamin serta melindungi keadilan rakyat. 3. Upaya pembatasan pemerintah tg tidak transparan Adapun upaya pembrantasan pemerintah yang tidak transparan di mas reformasi diantaranya : perana sipil dalam membrantasan KKN di tetapkannya UU No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK) a.Partisipasi dalam bentuk pengawasan
Pengawasan adalah proses untuk memastikan dan menjamin bahwa tujun dan sasaran serta tugas organisasi dapat terwujud atau tercapai
Hakekat pengawasan untuk mecegah sedini munngkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan , kesalaha, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan
Sarana pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisien, efektivitas dan pencapaian tujuan pelaksaan tugas-tugas organisasi
Tujuan pengawasan adalah untuk mendukung kelancaran dan ketau unit tepatan pelaksaan tugas atau program kerja suatu organisasi atau unit kerja b .Peranan masyarakat sipil dalam membrantassaan KKN
Partisipasi masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakay (LSM) telah berjasa besar di dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi. Pemerintahan di bawah duet Susilo Bambang Yudoyona dan Yoesuf kalla sanagt konsen dengan pembrantasan korupsi, dalam masa 100 hari pemerintahannya sudah banyak pejabat Negara terjerat hokum c. UU RI Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak pidana Korupsi (KPK)
Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan pembrantas korupsi melauin upaya koodinasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Komisi pembrantasn korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksana kan tugas wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Dengan tujuan meningkatkan guna dan hasil terhadap upaya membrantasan tindak pidana korupsi. Dasra pelaksanaan tugas dari KPK adaalah kepasstian hukum d.Sikap keterbukaan dan keadilan
1.Sikap positif terhadap kerterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
1.Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai buaya bangsa
2.Terwujudnya sila persatuan Indonesia
3.Terwujudnya penyelenggaraan Negara
4.Terwujudanya demokrasi
5.Terselenggaranya otonomi daerah secara adil
6.Pulihnya kepercayaan masyarakat
7.Meningkatnya profesionalisme
8.Terbentuknya sumber daya manusia 2.Pemerintah yang menunjukan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
1.Menjadukan nilai-nilai agama dan nilai budaya sebagai etika kehidupan berbangsa
2.Menjadikan pancasila sebagai idiologi terbuka
3.Menegakan supremasi hokum
4.Meningkatkan kemakmuran
5.Meningkatkan kerukunan dan toleransi antar SARA
6.Memperdayakan masyarakat
7.Menyelenggarakan pemilihan umum
8.Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib
9.Menata kehidupan politik
10.Memberlakukan kebijakan otimon daerah
11.Meningkatkan integritas
12.Menjadi TNI professional
13.Meningkatkan SDM 3.Ajaran keadilan dan perilaku positif
1.Ajaran berbuat baik (doing good)
2.Ajaran tidak berbuat salah (doing wrong)
3.Tidak berbuat salah dengan menginkari keuntungan orang lain
4.Berpedoman pada ajaran tatwamasi
5.Kaidah moral
6.Bertindak unyuk kebaikan bbersama 4.Asas etika administrasi pemerintahan dalam mewujudkan peningkatan jaminan keterbukaan dan keadilan
Menurut Dwight waldo dalam bukunya berjudul The Enterprise of public Administration (1980) menyatakan bahwa petugas Negara memiliki kewajiban-kewajiban etis yang lebih banyak dalam kaitan dengan kelakuannya ketimbang orang swasta
Asas etis administrasi pemerintahan dalam mewujudkan jamina keadilan sbb. :
1.Pertanggungjawaban (responsibility)
2.Pengabdian (dedication)
3.Kesetiaan (loyality)
4.Kepekaan ( sensitifvity)
5.Persamaan (equality)
6.Kepantasan (equity) 5.Asas-asas pemerintahan yang baik dan menjamin
Asas-asas umum dalam pemerintahan yang baik sebagai berikut :
1.Asas kepastian hokum (principle of legal security)
2.Asas kesamaan
3.Asas keseimbangan
4.Asas larangan kesewenang-wenangan
5.Asas larangan penyalahgunaan wewenang
6.Asas bertindak cermat
7.Asas motivasi
8.Asas perlakuan yang jujur
9.Asas menanggapi pengharapan yang wajar
10.Asas pelindungan atas pandangan hidup
11.Asas kebijakan
12.Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal
13.Asas penyelenggaraan kepentingan umum
Full transcript