Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Kepemerintahan Yang Baik

curriculum
by

zainuddin maliki

on 18 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kepemerintahan Yang Baik

Oleh: Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si KEPEMERINTAHAN YANG BAIK KEPEMERINTAHAN:
adalah cara rezim menggunakan kekuasaan pemerintahan dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial
(lihat Rainer Tetzlaff, 1955) Governance is defined as:
The dynamic interaction between people, structures, processes and traditions that support the exercise of legitimate authority in provision of leadership, direction, and control of an entity in order to ensure:
1. that its purpose is achieved, and
2. that there is proper accounting for:
3. the conduct of its affairs,
4. the use of its resources, and
5. the results of its activities. Governance describes:
"the process of decision-making and the process
by which decisions are implemented (or not implemented)". Government:
Body of people that sets and administers:
public policy, and exercises executive, political, and sovereign power through customs, institutions, and laws within a state. Peran Pemerintah:
Menguasai 80 % sumberdaya atau aset negara?
Berkewajiban pemerintah mengalokasikan dan mendistribusikan sumberdaya tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kebaikan bersama. MODEL KEPEMERINTAHAN
(MODEL UNDP)
1. Political Governance -pembuatan kebijakan
2. Economic Governance -
fasilitasi aktifitas ekonomi
3. Administrative Governance -pelaksanan kebijakan Perubahan lingkungan abad XX dan XXI:
1. Globalisasi
Dipicu perkembangan teknologi informasi dan semangat liberalisasi, globalisasi telah mendorong terjadinya perubahan besar dalam kehidupan ekonomi, politik, pemerintahan, dan sosial budaya. 2. Interelasi yang ketat dg organisasi internasional: Kehadiran AFTA, APEC, WTO, World Bank, IMF, dan organisasi¬organisasi hak asasi manusia perlu dijadikan pertimbangan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintahan dan pembangunan. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi:
Mengubah manajemen pelayanan sektor publik dan sektor bisnis sehingga berbagai transaksi dapat dilakukan tanpa bertatap muka; Arus informasi telah mampu menembus batas ruang dan waktu secara cepat. Interaksi Pemerintah dengan Masyarakat
dipengaruhi bentuk rezim politik (the form of political regime)
1. Birokratik Otoritarian,
2. Pluralistik,
3. Monarki,
4. atau lainnya.
Kapasitas kepemerintahan yang dipengaruhi oleh:
1. Kemampuan memfasilitasi pengembangan ekonomi (economic governance)
2. Proses penyelenggaraan kewenangan yang digunakan mengelola sumberdaya sosial dan ekonomi
3. Penyelenggaraan administrative (administrative governance) yaitu kemampuan merancang, mendesain, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta melaksanakan fungsi-fungsinya.
4. Interaksi pemerintah dengan masyarakat
MENGAPA HARUS PLURALISTIK/PARTISIPATIF?
Tekanan sosial maupun politik, termasuk musibah alam
menjadikan state tidak mungkin lagi memonopoli sektor publik dan apalagi sektor privat seperti di masa lalu.
Kooiman, 1993:
How can a dynamic, complex and diverse socio-political world be governed in a dynamic, complex and diverse way?
Dinamika interaksi pemerintah dg masyarakat di Indonesia:
Negara
UU 5/1974 UU 22/1999
UU 32/2004


Masyarakat UU 32/2004
UU 5/1974 UU 22/1999
INTERAKSI ANTAR PELAKU DALAM PROSES KEPEMERINTAHAN Pemerintah Sektor
Bisnis Kelompok
kepentingan Masyarakat Pertanyaannya:
Siapa yang dominan?
Siapa pula yang diuntungkan?
Kepemerintahan yang baik diukur dari MODEL PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT:
1. Society-sponsored (Civic) engagement
masyarakat yang melakukan tindakan kolektif
dan aktif mempengaruhi alokasi,
distribusi sumber ekonomi politik
serta mengontrol kekuasaan.
2. State-sponsored engagement
masyarakat menjadi obyek (Bratton, 1994:235). Tiga dimensi kepemimpinan publik
1. The form of political regime
2. Authority exercise
3. The capacity of gov. to design,
formulate and implement policies
Novartis Foundation for Sustainable Development (NFSD) Kriteria Good Government (JICA):
1. Legitimasi
2. Akuntabilitas
3. Penegakan HAM
4. Otonomi daerah dan pendelegasian wewenang
5. Kontrol militer secara proporsional Pemerintah Tradisional
State does it alone

Kompleksitas:
Hubungan kausal
Ketergantungan
Pemilahan kedalam unit-unit organisasi
Dinamika
Linear
Prediktabel
Kontinyuitas
Feed-forward
Keragaman
Analisis generalisasi
Banyak praktik pengecualian dalam hukum dan peratura Pemerintah Modern
Co-arrangement

Kompleksitas:
Menyeluruh dan menekankan bagian-bagiannya
Interdependensi
Tesis jaringan (networking)
Dinamika
Non-linear, chaotic
Diskontinyuitas
Pemecahan masalah, feed-back
Keragaman
Analisis situasional, kontekstual
Penegakan prosedur dan hukum
Menurut UNDP
Pemerintahan yg baik
ditandai tumbuhnya:
Partisipasi
Supremasi hukum,
Transparansi
Responsif
Membangun konsensus
Kesetaraan
Efektif dan efisien
Bertanggung jawab
Bervisi strategik
Full transcript