Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Upaya Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

No description
by

fitri syifa

on 24 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Upaya Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

Upaya Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kelompok 4
Fitri Ariani

1.Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role).

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.
Berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara yang telah diatur di dalam UUD 1945:
Merupakan setiap perbuatan yang disengaja ataupun kelalaian yang mehalangi,membatasi, atau bahkan mencabut hak warga negara atau setiap kegiatan yang melanggar atau menyimpang dari kewajiban warga negara yang dijamin oleh UU
Pelanggaran Hak dan Kewajiban
Pendekatan Filsufis
Pendekatan Empiris ( Legal Empirical )

PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA
Hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. Beberapa contoh kewajiban negara adalah :
kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil
kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara
kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat
kewajiban negara memberi jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.
Contoh Hak Warga Negara
1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan.
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai.
Upaya penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Upaya Pemerintah Dalam Penanganan
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
upremasi Hukum Harus Ditegakkan
Dengan :

Pendekatan Hukum :
Pendekatan Normatif ( Positivistik )
Pendekatan Normatif atau pendekatan ‘ Jurisprudntial ‘ memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh mencakupi seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum baik itu tertulis maupun tidak tertulis.
Pendekatan ini memfekuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat nilai – nilai moral serta ide – ide yang abstrak, diantaranya kajian tentang moral keadilan.
Para Penegak Hukum Harus memenuhi Kewajiban Diantaranya
A. Memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat
B. Memberikan Perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum
C.Menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum
Mengoptimalkan Peran Lembaga Lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang seperti :
Komisi Pemberantasan Korupsi
Lembaga Ombudsman Republik Indonesia
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Komisi Nasional Ham
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Kewajiban Warga Negara Indonesia :
· Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
· Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
· Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
endekatan Dialogis
Pendekatan ini menekankan Pada Bagaimana supremasi Hukum bisa dimengerti oleh masyarkat dengan krisis dan kreatif. Bisa melalui pidato langsung dihadapan massa ataupun dialog
Pendekatan empiris atau legal empirical memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat perilaku ( behavior ), seperangkan tindakan ( action ), dan seperangkat realitas ( reality ).
Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah
Meningkatkan pengawasan dari masyarakat an lembaga lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara
Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara
Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun nonformal
Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati persepsi
Lembaga lembaga yang melakukan tindakan penanganan
Kepolisian : melakukan tindakan tindakan terhadap kasus oelanggaran untuk menciptakan keamanan diantaranya :

Penangkapan pelaku tindak pidana umum (perampokan,penganiayaan, penyiksaanmdan sebagainya)
Tindakan Terorisme

Tindakan Pelanggaran Lalu Lintas

Tentara Nasional Indonesia
Melakukan penanganan terhadap kasus kasus:
Gerakan Separatisme
Ancaman keamanan dari luar
Sebgai kekuatan utama dalam pertahanan negara
Komisi Pemberantasan Korupsi :
Melakukan Penyelidkan atas : Segala bentuk kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara

Lembaga Peradilan :
Menjatuhkan vonis kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara
Upaya Masyarakat Dalam

Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Bersosialisasi mengenai apa fungsi dari hak dan makna dari kewajiban agar tidak terjadi ketimpangan di kehidupan sosial. Seperti misalnya dengan mengikuti forum - forum ataupun seminar politik dari kelembagaan yang terkait agar lebih mengatahu proporsi hak dan kewajiban sebagai warga negara
Jika terjadi pelanggaran, usahakan jangan main hakim sendiri. Kita sebagai warga negara yang sadar akan hukum bisa mencoba untuk menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang lebih berwenang , kepolisian atau lembaga peradilan
Dalam pemenuhan kewajiban dan perolehan hak kita harus mempertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban selalu berpegang teguh pada filosofi bangsa yaitu Pancasila
Full transcript