Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kajian PBI

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kajian PBI

Kajian Peraturan
Terhadap Rencana Penerapan E-Licensing

Latar Belakang
Mendukung integrasi sistem perbankan di Indonesia
Perkembangan teknologi yang pesat, sehingga muncul tuntutan untuk implementasi E-Licensing sebagai bagian dari peningkatan pelayanan OJK kepada PUJK
Adanya kebutuhan untuk trackable dokumen
Mereduksi kesalahan input
Efesiensi waktu
Updating data
Perlunya adanya kajian tentang kesiapan peraturan terkait E-Licensing
Pokok Permasalahan
Bagaimana peraturan dan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan penerapan E-Licensing terkait jaringan kantor Perbankan?

Bagaimana rekomendasi yang dapat diberikan terhadap peraturan dan ketentuan kelembagaan terkait jaringan kantor Perbankan?
Tak Kenal Maka Tak Sayang
TIM A2
Dasar Hukum Perizinan Perbankan
PBI 11/1/PBI/2009 mengenai Bank Umum

PBI 13/27/PBI/2011 mengenai Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia PBI 11/1/PBI/2009

Surat Edaran Bank Indonesia 14/4/dpnp/2009

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 32/53/KEP/DIR/1999
Tujuan
Memberikan penjelasan atas peraturan dan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan penerapan e-Licensing terkait jaringan kantor Perbankan.

Memberikan rekomendasi terhadap peraturan dan ketentuan kelembagaan terkait jaringan kantor Perbankan.
Presented by TIM A2
SELAMAT DATANG
Harits
Debi
Pandika
Wulan
Kiki
Farid
Riko
Torang
Amanda
Aulia
Feikal
Manfaat E-Licensing
Memberikan transparansi proses pelayanan melalui fitur monitoring proses.
Kemudahan akses data secara tepat waktu
Meningkatkan efisiensi biaya dan waktu
Meningkatkan kualitas data

Aspek Hukum E-Licensing
Penerapan E-Licensing di Lembaga Lain
Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
Sistem perizinan terpadu BKPM dan kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, PDPPM, dan PDKPM.

E-licensing dan E-Process pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (DJSDPPI)
Produk: e-Licensing dan e-Process

Skema E-Licensing
Dampak Penerapan E-Licensing Terhadap Peraturan (1)
Pasal 35 ayat (2) PBI 13/2011 berbunyi:

“Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain mengajukan rencana pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A, Bank juga wajib mengajukan permohonan pembukaan KC kepada Bank Indonesia, disertai dengan:
rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan KC;
hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, dan tingkat kejenuhan jumlah Bank; dan
rencana bisnis KC paling kurang selama 12 (dua belas) bulan.”

Usulan rancangan Pasal 35 ayat (2) PBI 13/2011 sebagai berikut:

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain mengajukan rencana pembukaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A, Bank juga wajib mengajukan permohonan pembukaan KC
kepada OJK, disertai dengan:
rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan KC;
hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, dan tingkat kejenuhan jumlah Bank; dan
rencana bisnis KC paling kurang selama 12 (dua belas) bulan.
Permohonan tersebut dilakukan dengan mengunggah salinan mikrofilm (
softcopy
) dengan mengakses situs www.e-licensing.ojk.go.id”.
Terima Kasih
Kesimpulan
Peraturan yang ada pada saat ini belum mendukung dan mengatur secara khusus terkait hal-hal baru yang diatur dalam e-Licensing.
Rekomendasi yang dapat diberikan terhadap peraturan yang sudah ada yaitu dengan menambah ketentuan sebagai berikut:
prosedur dan tata cara pengajuan permohonan atau pelaporan e-Licensing
jangka waktu berlakunya e-Licensing
alamat situs online e-Licensing
kewenangan OJK yang dapat didelegasikan KR-OJK atau KOJK untuk mengunggah dokumen pada situs online e-Licensing
sanksi khusus terhadap tindakan pelanggaran sistem e-Licensing
kewenangan OJK sebagai penyidik atas tindak pidana terkait e-Licensing yang menyebabkan kerugian sistemik di bidang perbankan.
Saran
Perlu diatur mengenai ketentuan e-Licensing secara terintegrasi
Perlu diatur prosedur dan tata cara terkait e-Licensing
Perlu diatur ketentuan terkait pendelegasian kewenangan OJK kepada KOJK atau KR-OJK untuk mengunggah persyaratan perizinan
Perlu dilakukan perubahan terhadap pasal-pasal PBI 11/2009 jo. PBI 13/2011 agar lebih mengatur penerapan e-Licensing ke depannya

Dampak Penerapan E-Licensing Terhadap Peraturan (2)
Pasal 38 ayat (1) PBI 13/2011 berbunyi:

“Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan KCP kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembukaan kantor disertai dengan:
daftar pemenuhan persyaratan (
compliance check list
) atas kesiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan; dan
hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.”

Usulan rancangan Pasal 38 ayat (1) PBI 13/2011 sebagai berikut:

“Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan KCP kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembukaan kantor disertai dengan:
daftar pemenuhan persyaratan (
compliance check list
) atas kesiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan; dan
hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.
Permohonan tersebut dilakukan dengan mengunggah salinan mikrofilm (
softcopy
) dengan mengakses situs ww.e-licensing.ojk.go.id”.
Dampak Penerapan E-Licensing Terhadap Peraturan (3)
Pasal 36 ayat (2) PBI 13/2011 berbunyi:
Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Usulan Pasal 36 ayat (2) PBI 13/2011 sebagai berikut:
Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada OJK dengan mengakses situs
www.e-licensing.ojk.go.id
dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 38 ayat (5) PBI 13/2011 berbunyi:
Pelaksanaan pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Usulan Pasal 38 ayat (5) PBI 13/2011 sebagai berikut:
Pelaksanaan pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan
oleh Bank kepada OJK dengan mengakses situs
www.e-licensing.ojk.go.id
dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

Tambahan Pasal pada POJK terkait
e-licensing
yang mencantumkan Sanksi dan kewenangan Penyidikan terkait pelanggaaran ketentuan
e-licensing
(pemalsuan data)
Pada SE BI 14/4/DPNP untuk mengirimkan laporan dapat dikirim ke website e licensing.
Jenis-Jenis Kejahatan Elektronik Menurut UU ITE
Hacking –
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyakRp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Confidential Information -
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyakRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Manipulating Data -
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyakRp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Materi Ketentuan yang Perlu Diatur
Komponen Sistem E-Licensing
Peraturan terkait
Kelembagaan Jaringan Kantor
Risiko Implementasi E-Licensing
Risiko Operasional
Risiko Kepatuhan
Risiko Hukum
Risiko Reputasi
Strategis

Hal-Hal yang Perlu Diatur dengan Berlaku E-Licensing
Belum disebutkan situs alamat website yang dapat diakses untuk e-Licensing – Bab V s/d Bab IX PBI 11/2009 jo. PBI 13/2011;
Jangka waktu dan prosedur yang lebih sederhana dengan diberlakukannya e-Licensing;
Belum diatur ketentuan terkait kewenangan OJK untuk mengunggah checklist rinci sebagai persyaratan permohonan perizinan atau permohonan penegasan – Lampiran 33 SEBI 14/2012;

Analisis Peraturan Dokumen Elektronik (1)
Analisis Peraturan Dokumen Elektronik (2)
Manfaat Peraturan terkait E-Licensing
Mengatur secara spesifik terkait e-licensing mengenai tata cara dan prosedur permohonan e-licensing;
Mencegah terjadinya cybercrime karena terdapat kerawanan dalam pemanfaatan
cyberspace
– digunakan sebagai sarana tindak kejahatan;
Dibutuhkan pengaturan khusus demi mendukung era paperless application dengan tetap memperhatikan keabsahan data (otentik);



Pada Presentasi Tim A2 - PCS 2
Full transcript