Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kebijakan Towback The Boat Australia terkait Permasalahan Bo

No description
by

romeo mamma

on 18 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kebijakan Towback The Boat Australia terkait Permasalahan Bo

Kebijakan Towback The Boat Australia terkait Permasalahan Boat People tahun 2013 dan Dampaknya dalam Hubungan Bilateral Indonesia - Australia



Muhammad Rizky Sanduan - 100733

Latar Belakang
Pelaksanaan kebijakan Towback the Boat diawal pemerintahan PM Tonny Abbott yang menggunakan kekuatan AL Australia untuk memutar arah perahu pencari suaka menuju teritorial Indonesia.
Apa dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kebijakan Towback the Boat dalam Hubungan Bilateral Indonesia - Australia ??
apa faktor yang mempengaruhi ??
bagaimana kebijakan tersebut dilihat melalui perjanjian kedua negara dan Aturan Internasional ??
bagaimana analisis Strategis terkait Permasalahan terkait ??
Teori Realisme (Hans J. Morgenthau) : negara sebagai Induk Analisa, perilaku politik suatu negara dipengaruhi oleh Lokasi/Wilayah Strategis, penggunaan "power" yang digunakan berkaitan dengan dukungan untuk mencapai tujuan nasional.
Teori Sub-Ordinat (Spiege, 1970:3) menjelaskan fenomena antar negara melalui pendekatan sistem dan membagi tiga sistem utama yaitu dominan, sub-ordinat dan internal.
Teori
&
Intelijen Strategis
(SPOT INTELIJEN)
Hubungan Bilateral Indonesia - Australia
1949 -1950 *64th
Menjalin kerjasama di beberapa bidang. diantarnya :
Politik
Ekonomi
Pertahanan - Keamanan
Pendidikan
Sosial - Budaya
Dipengaruhi oleh beberapa isu :
Terorisme (Bom Bali I & II, Bom Kuningan)
Kasus Perbatasan (Laut Arafura)
Kasus Separatis dan Pencari Suaka (Timor Timur, OPM & Kasus Tampa, Suaka Warga Papua)
Menurut data KBRI Canberra 2013, hingga akhir 2013 terdapat 17.921 WNI berada di Australia, sebagian besar memperoleh beasiswa pendidikan
2 0 1 3
Permasalahan Import Sapi Australia
Permasalahan Isu Penyadapan
Permasalahan
Kebijakan Towback the Boat
Kebijakan Towback the Boat
Operation Sovereign Borders
(Juli 2013) oleh Partai Liberal & Koalisi menjelang pemilu federal Australia 2013.
mendukung perolehan suara, 95 kursi pada
House of Representative
Bersifat Pre-emptive : Hingga awal 2014, tercatat telah menangani 22 kasus perahu yang memuat 1115 manusia perahu & 6 kali melanggar Perbatasan Laut Indonesia
Reaksi Internal (pemerintah & oposisi) :
tetap melaksanakan kebijakan Towback the Boat
melalui Scott Morrison (
Ministry Of Border protection and Migration of Australia
) meminta agar pihak Indonesia mengerti dan menerima pelaksanaan kebijakan Towback the Boat
menyatakan permohonan maaf atas tindakan pelangaran perbatasan laut.
pihak oposisi mencekal pelaksanaan ini dikarenakan kurang tepat dan mengancam hubungan bilateral Indonesia - Australia dengan mengatakan kebijakan ini adalah kebijakan tak berperikemanusiaan
Reaksi (eksternal yang ditimbulkan) :
Menolak dan menyatakan protes keras.
Membekukan segala bentuk kerjasama Pengawasan Perbatasan
Menuntut pengkajian ulang pelaksanaan kebijakan (oleh pemerintah Australia dan Organisasi Internasional)
Menuntut adanya pembahasan lebih lanjut antar pemimpin kedua pemerintahan serta membawa isu tersebut pada forum regional
.jakarta
. canberra
INDONESIA SEBAGAI NEGARA TRANSIT
Pontianak
.
Dipengaruhi oleh letak georgafi
Tidak termasuk negara yang meratifikasi Konvesi 51 & Protokol 67 tentang pencari suaka dan pengungsi. Namun, aktif menangani permasalahan terkait dengan alasan kemanusiaan
sebagian besar melalui jalur laut dan darat di beberapa daerah
terdapat 4.601 Manusia Perahu di Indonesia(tersebar di +/- 13 Rudenim di Seluruh Indonesia. 1115 diantaranya adalah korban pelaksanaan kebijakan
Towback the Boat
. Darwin
Boat People di Australia :
Disebutkan sebagai Irregular Maritime Arrivals
Sebutan Boat People Pertama kali pada 1970.
Terdapat tiga gelombang pada awal kedatangan.
Sejak tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah kedatangan hingga 2013
pada 2008,permasalahan boat people merupakan 3,4% dari total permasalahan imigran gelap (sempat menjadi 44% pada tahun 2001)
Australia merupakan negara yang merativikasi konvensi 1951 tentang pengungsi
Sejak 2007 menjadi isu yang sering diangkat oleh partai oposisi pemerintah sebagai isu peningkatan pengangguran
Belum memiliki kejelasan regulasi terkait penanganan manusia perahu

. Denpasar
Bentuk kerjasama yang dimiliki kedua Negara
Bali Process : Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Person Related Transnational Crime (2002,2003,2011,2012,2013)
Protocol Under MoU Between The Indonesian National Police and Australian Federal Police On Targeting of People Smuggling Syndicate and Transnational Crime Included Irregular Movement (2000)
Beberapa join operation di bawah Bakorkamla
A N A L I S A
TEORI REALISM
(Hans J. Morgenthau)

TEORI Sub-Ordinat (Spiege. 1970:3)
Aturan Internasional Terkait Peramasalahan Terkait :
Bali Process
Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi
Deklarasi Universal HAM PBB 1948 Pasal 13 ayat (2)
Kebebasan mencari suaka, Declaration of Territorial Asylum 1967

STRATEGIS - SPOT INTELIJEN
Judgement
: merupakan bentuk perwujudan dari tujuan nasional Australia dibawah pemerintahan PM Tony Abbott
Forecasting
: tindakan kebijakan serupa masih sangat mungkin dijalankan dan berusaha mencari dukungan oleh pemerintah indonesia serta negara sekitar.
Early Warning
: merupakan permasalahan serius karena berhubungan dengan perbatasan, adanya tujuan tertentu terkait usaha untuk melakukan kerjasama.
Alternatif Problem Solving
: perlu diadakan pertemuan untuk membahas kesepahaman kedua negara, penguatan kembali pengawasan disegala lini, perbaikan regulasi di dalam negeri dengan memperhatikan posisi tawar Indonesia.

Dampak Pelaksanaan Kebijakan
Towback the Boat

dalam Hubungan Bilateral Indonesia - Australia
ADANYA INDIKASI PELANGGARAN KEDAULATAN, PELANGGARAN HAM, KERJASAMA ANTAR KEDUA NEGARA SERTA ATURAN INTERNASIONAL
Penurunan Kepercayaan Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Australia dibawah Pemimpinan PM Tonny Abbott.
SIMPULAN & SARAN
Kebijakan towback the boat Australia terkait Permasalahan Manusia Perahu Tahun 2013 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu politik dalam negeri, ketidakjelasan sikap atas serangan dari utara, serta meningkatnya jumlah manusia perahu pada tiga tahun terakhir.

Dilihat dari berbagai bentuk kerjasama dan peraturan internasional, kebijakan ini dinilai melanggar peraturan tersebut dan dapat menimbulkan berbagai potensi ancaman lainnya bagi indonesia.

Dampak yang diakibatkan pada Hubungan Bilateral Indonesia – Australia ialah kondisi hubungan bilateral kedua negara yang semakin terganggu, menurunnya kepercayaan pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Australia, secara dampak negative lainnya yang mengakibatkan beberapa kerjasama kedua negara dibekukan. Meskipun demikian kedua negara masih mencari solusi terkait permasalahan tersebut.

PEMERINTAH
Perlu meningkatkan perhatian pada bentuk kerjasama yang dilakukan
Perlu memperjelas regulasi dalam negeri terkait penanganan manusia perahu.
Perlu mengetahui dan memanfaatkan posisi tawar Indonesia menanggapi permasalahan manusia perahu.
Memperketat pengawasan disetiap titik rawan di perbatasan
Melakukan pertemuan-pertemuan diplomatik yang membahas perkembangan permasalahan manusia perahu di kedua negara

I N T E L I J E N
Meningkatkan penyelidikan terkait permasalahan lalu lintas manusia perahu terutama yang melibatkan negara tujuan.
Meningkatkan pengamanan perbatasan serta daerah sekitar yang menjadi jalur peredaran Manusia Perahu.
Meningkatkan proses penggalangan, baik ditingkat umum, komunitas intelijen (dalam – luar negeri).
Full transcript