Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KASUS PELANGGARAN ETIK PROFESI TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT

No description
by

ilham nur

on 21 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KASUS PELANGGARAN ETIK PROFESI TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT

KASUS PELANGGARAN ETIK PROFESI TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT
Nur Muhammad Ilham E.C (J410150003)
Zakiyah Nur Wakhidati (J410150004)
Ajeng Dias Artika (J410150011)
Dian Islami (J410150043)
Dwi Apriyani (J410150023)
Maria Ulfa (J410150064)
Yolanda Putri Amanda (J410150040)

CONTOH KASUS PADA PELANGGARAN DI KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
JAKARTA - Akibat tidak mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta Jamsostek, satu perusahaan di Kota Pontianak Kalimantan Barat akhirnya harus berurusan dengan hukum dan dibawa ke Pengadilan Negeri Pontianak.Proses hukum terhadap perusahaan itu dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga kerja (Dinsosnaker) Kota Pontianak, Kalimantan Barat setelah diketahui adanya pelanggaran ketenagakerjaan tersebut. "Saat ini kasusnya sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan dakwaan melakukan tindak pidana pelanggaran aturan ketenagakerjaan.
Sidang pengadilan akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini," kata Direktur Bina Penegakan Hukum Kemnakertans Bakhtiar di kantor Kemenakertrans, Jakarta, Jumat (17/2/2012).

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

CONTOH KASUS PADA PELANGGARAN DI KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
Dua orang pekerja bangunan tewas kesetrum saat sedang bekerja memindahkan batu bata di bangunan lantai dua yang ada di Jl HM Bachroen, Purwokerto Wetan, Purwokerto Timur, Kamis (17/3) pagi sekitar pukul 08.05.Kedua korban adalah Tasiran alias Ilud (25) warga Desa Karangnanas, Kecamatan Sokraja, dan Suwarno (30) asal Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, Banyumas. Keduanya merupakan buruh yang ikut kerja pada proyek bangunan gudang untuk pakan ternak milik Hendi yang beralamat di Jl Martadireja, Purwokerto. Menurut Supriyatno (40), salah seorang pengawas bangunan, sekitar pukul 08.00, Ilud kerja melangsir (memindah) batu bata. Dia berada di lantai dua bangunan gudang yang ada di bagian depan. Tugasnya adalah menerima batu bata yang dilempar dari bawah. Setelah terkumpul, oleh Ilud dipindahkan ke tempat tukang batu yang sedang memasang batu bata di tangga menuju lantai dua."Saat membawa batu bata menuju ke tukang batu, ia melewati kabel listrik PLN yang ada di atas bagunan lantai dua. Karena posisi kawat rendah, kepalanya menyentuh kawat listrik. Secara reflek, tangan kanannya justru memegang kawat listrik," kata saksi Supriyatno. Melihat kejadian itu, Suwarno yang berada paling dekat, bermaksud memberikan pertolongan dengan memegang tanan kiri Ilud. Namun yang terjadi, Suwarno pun ikut kesetrum juga. Dalam waktu lima menit, kedua pekerja bangunan itu langsung jatuh terkulai ke dasar bangunan lantai dua berupa lembaran seng dan besi yang akan dicor.Melihat kejadian itu, belasan pekerja bangunan yang saat itu sedang ada di lantai dua dan bagian bawah ketakutan dan berhamburan keluar sambil teriak ada orang kesetrum.
Terjadinya kecelakaan ini disebabkan adanya pelanggaran terhadap UU NO.1 TAHUN 1970 tentang keselamatan kerja.Yaitu pelanggaran pada pasal :
1) Pelanggaran pada pasal 3ayat 1q yang berbunyi“ mencegah terkena aliranl istrik yang berbahaya”.
2) Pelanggaran padapasal 3 ayat 1r yang berbunyi “menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerja yang berbahaya kecelakaanya menjadi bertambah tinggi“ .
3) Dan adanya pelanggaran pada pasal 9 yang berbunyi “pengurus diwajibkan menunjukan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :
a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja;
b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat
kerjanya;
c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
4) Dan diketahui juga terjadi pelanggaran pada pasal 3 ayat1f yang berbunyi “memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja”.
UU no 13 tahun 2003
Pasal 86 ayat 1A yang berbunyi: “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”
Pasal 87 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen kesehatan”.

Kasus Pelanggaran Etika Lingkungan
Pembakaran Limbah Medis RSUD Bangli
Dunia medis biasanya identik dengan lingkungan yang bersih dan jauh dari pencemaran atau polusi. Tetapi bagaimana apabila pencemaran tersebut justru dilakukan sendiri oleh pihak medis. Kasus inilah yang terjadi di daerah bangli, dimana pembakaran limbah medis yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah bangli berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Kepulan asap hitam dan disusul dengan debu yang berjatuhan di areal pemukiman membuat masyarakat terkadang mengunci putra-putri mereka di kamar agar tidak menghirup asap atau pun debu yang berjatuhan akibat adanya pembakaran limbah.
(www.balipost.co.id, 04 juli 2012)
.
Mesin incinerator yang digunakan untuk melakukan pembakaran jaraknya juga sangat dekat dengan pemukiman warga sekitar 3 meter dan bau yang ditimbulkan oleh asap dan debu hasil pembakaran sangatlah menyengat sehingga warga tidak dapat melakukan aktivitas di pekarangan/halaman rumah serta tidak jarang pula debu-debu hasil pembakaran yang berupa gumpalan-gumpalan hitam mengotori lingkungan termasuk jemuran warga.

Dalam hal ini pihak rumah sakit tidak menjalankan AMDAL (Analisis Mengnenai dampak lingkungan), UU No. 32 Tahun 2009

Kasus pelanggaran epidemiologi
di suatu desa terjadi KLB DBD, ketika masyarakat meminta bantuan dari pihak puskesmas untuk melakukan fogging pihak puskesmas menolak dengan alasan desa tersebut tidak memenuhi kriteria untuk difogging.
UU No. 36 th 2009 pasal 3
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.”

Kasus pelanggaran AKK
Pemerintah hanya membantu memberikan fasilitas kesehatan kepada yankes tanpa adanya upaya untuk memperhatikan fasilitas yang ada diyankes tersbut, sehingga terjadinya kesalahan dalam pendataan masyarakat yang berkunjung ke yankes dan tanpa mengawasi dan membimbing tenaga kesehatan dalam menjalankan kewajibannya.
1. Pelanggaran pasal
Pasal 10 UU No 9 tahun 1960
Pemerintah mengadakan, mengatur, mengawasi, dan membantu pendidikan ketenaga kesehatan.

Kasus pelanggaran pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku
Siswa kelas V SD NEGERI 022 SEI KELEDANG,KOTA SAMARINDA mengalami kasus siswa disuguhi soal pekerejaan rumah yang mengandung pornografi oleh guru kelasnya dalam buku kesehatan jasmani.dalam soal tersebut yang dimuat gurunya pada jum’at (14/9/2015) bermuat soal pilihan ganda serta essay yang kalimatnnya mengandung unsur pornografi seperti,”Bila kita melakukan hubungan seksual, maka ..... ?”.”alat kelamin perempuan dinamakan..?”.”sperma keluarnya lewat mana..?”.
1. Pelanggaran pasal
UU No. 23 tahun 1992
Kesehatan itu mencakup empat aspek yaitu fisik, mental, sosial dan ekonomi

Kasus pelanggaran gizi masyarakat
Kasus gizi buruk ditemukan di wilayah kabupaten Sorong menimpa seorang remaja bernama Carmelita (13). Penderita gizi buruk ini ditemukan oleh forum komunikasi anak dan orangtua disabilitas(FKOD) kab.Sorong. carmelita tinggal bersama neneknya yang bekerja di ladang. Carmelita tidak bisa mendapat asupan makanan bergizi karena kemiskinan. Kondisi Carmelita yang sangat kurus dan hanya terkulai lemas di tempat tidur berberda jauh dari kesan wilayah negeri papua yang kaya minyak bumi,gas,hutan dan alam yang eksotis.
pihak keluarga berharap adanya perhatian serius dar pemerintah kab.Sorong untuk mengobati Carmelita

Pelanggaran pasal
UU No.23 tahun 2014 pasal 2 dan pasal 8
Pasal 2 bahwa pengaturan perbaikan gizi ditujukan untuk menjamin:
a. setiap orang memiliki akses terhadap informasi gizi dan pendidikan gizi
b. setiap orang terutama kelompok rawan gizi memiliki akses terhadap pangan yang bergizi
c. setiap orang memiliki akses terhadap pelayanan gizi

pasal 8 tentang kecukupan gizi:
1. setiap orang harus mengonsumsi makanan sesuai dengan standart AKG.
2. menteri mengatakan ,menetapkan standart AKG dimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya setiap 4 th sekali
3. standar angka kecukupan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan untuk :
a. acuan dalam menilai kecukupan gizi
b. acuan dalam menyusun makanan sehari-hari
c. acuan perhitungan dalam perencanaan penyediaan pangan tingkat regional maupun nasional
d. acuan pendidikan gizi
e. acuan label pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi
Full transcript