Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BAB III
TATA CARA PENGALIHAN

Pasal 3

Sekretaris Daerah KabupatenlKota wajib menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi kepada Pejabat yang Berwenang.

Pejabat Yang Berwenang berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh masing-masing Sekretaris Daerah KabupatenlKota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan seluruh daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan di lingkungannya setelah diperiksa
kebenaran dan keabsahannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara lKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas ketenagakedaan tetapi berada di luar unit kerja penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawas
ketenagakerjaan pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan dan tugas dan fungsi lain, dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan
membuat dan menandatangani surat pernyataan
kesediaan yang bermaterai cukup.

Kettentuan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 9
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2015
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
ttd.
BIMA HARIA WIBISANA
DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2791;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Presiden Nomor 2l Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerj aan ;

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2OI3 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 1281;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2OI4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 201'5 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2Ol4 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor t282);
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

Pegawai Negeri Sipil yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan adalah :

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan ;

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pelaksana dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan petatihan fungsional pengawas ketenagakerjaan
serta bekerja pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan tetapi belum diangkat dalam jabatan fungsional pengawas
ketenagakerjaan;

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas baik yang telah maupun yang belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas ketenagakerjaan dan bekerja pada unit kerja yang hanya melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan;

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrator dan Jabatan Pengawas yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas ketenagakerjaan dan bekerja pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi
pengawasan ketenagakerjaan dan tugas dan fungsi yang lain;

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tenaga administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan;

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan calon pengawas ketenagakerjaan.

Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah Provinsi.


Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah KabupatenlKota yang Menyelenggarakan Pengawasan
Ketenagakerjaan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.

Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat yang Berwenang.

Dalam menetapkan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara lKepala Kantor Regional adan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang ditunjuk.

Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah KabupatenlKota yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.


Pasal 7
Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara lKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah KabupatenlKota yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

1.



2.


3


4.






5.

6.



7.
1.

a.

b.







c.




d.


e.

f.

2.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil Daerah KabupatenlKota yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakedaan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.

Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada unit kerja yang menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.

Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2O17.

Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember 2016 tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten I Kota.
BAB II
PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL





(1)



(2)



(3)




(4)




(5)




(6)
(1)




(2)







(3)



(4)
Pasal 4
(1)



(2)


(3)



(4)
Pasal 5

Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota.

Bupati/Walikota menyampaikan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(1)


(2)
Pasal 6
Pasal 8
(1)




(2)







(3)
SEKIAN

dan

TERIMA KASIH
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 48 TAHUN 2015
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN/ KOTA YANG MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI
Full transcript