Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Alih fungsi lahan pertanian

Alih fungsi lahan pertanian pangan di kab. Tasikmalaya
by

Wishqa Silmi

on 3 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Alih fungsi lahan pertanian

Seminar Usulan Penelitian 4 Maret 2014
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Kabupaten Tasikmalaya dalam Kerangka Perlindungan
Fungsi Lingkungan

Latar Belakang
Kerangka Pemikiran
Penutup
Identifikasi Masalah
1. Apakah kegiatan alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Tasikmalaya telah sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?
Indonesia adalah negara hukum
Alih fungsi lahan adalah kegiatan yang sulit dihindari selama terjadi pertumbuhan penduduk dan berlangsungnya pembangunan. Untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul, diperlukan langkah antisipatif dari berbagai pihak untuk melindungi lahan pertanian pangan bukan hanya untuk menjamin kebutuhan pangan dan ketersediaan lahan usaha bagi pelaku usaha tani, lebih dari itu untuk menyeimbangkan aspek pembangunan demi terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan.
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya perlindungan fungsi lingkungan terkait dengan kegiatan alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Tasimalaya?
Alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Tasikmalaya

Peraturan-peraturan terkait alih fungsi lahan pertanian pangan
Dampak negatif
Perlindungan Fungsi Lingkungan
Hukum sebagai sarana pembaharuan
Pembangunan berkelanjutan
Hak menguasai negara
Witsqa Silmi Rachmani
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

110110100134
Menurunnya produksi pangan. Dengan laju konversi 145.000 hektar per tahun, mengurangi 1,3 Ton gabah per tahun. Kekurangan produksi pangan akan menimbulkan ketergantungan pada pangan impor. Artinya Indonesia tidak lagi berdaulat di bidang pangan.
Pengaruh terhadap kondisi fisik lahan. Perubahan fungsi lahan bisa jadi menimbulkan ketidaksesuaian pemanfaatan dengan daya dukung dan daya tampung lahan tersebut.
Menurunnya penghasilan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pelaku usaha tani
Tahun
luas lahan pertanian pangan
beralih fungsi
2010
138.520 ha
3.655 ha
2011
134.865 ha
2012
16.879 ha
117.986 ha
Sekitar 4.139 ha diantaranya beralih fungsi sebagai bagian dari proses perpindahan ibukota Kabupaten Tasikmalaya di Singaparna
Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada konteks kalimat yang secara tegas melarang kegiatan alih fungsi lahan pertanian pangan
Pasal 44 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 tentang PLPPB > larangan bagi alih fungsi lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan sebagai LPPB.
Penatagunaan tanah
Pasal 37 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Pentaan Ruang > izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah.
Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031:

Setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur, pola ruang wilayah dan peraturan zonasi (Pasal 91)
Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas 49.556 ha. (Pasal 40)
Pemda Kab. Tasikmalaya belum memiliki peraturan daerah terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
SDA
SDM
Interaksi
SDB
UU ini perlu diimbangi dengan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Agenda Utama
mesinkronisasi, mengintegrasi dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan.
untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan yang akan datang.
Koesnadi Hardjosoemantri
Pasal 1 angka 3 UUPPLH
Pasal 2 UUD 1945 setelah perubahan
setiap aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk pengaturan mengenai lahan/tanah.
Fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial tetapi juga sebagai sarana pembaruan masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembanguan yang selaras dengan tujuan negara Indonesia.
upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan
Pasal 2 ayat (3) UUPA
mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa (huruf a)
Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan RTRW
Pasal 14 UUPA: pemerintah harus membuat perencanaan umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
Pasal 15 UUPA: kewajibaan memelihara dan mencegah kerusakan pada tanah
dilakukan secara berencana sesuai dengan prinsip lestari, optimal, serasi dan seimbang
PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
selaras dengan tujuan pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Terkait dengan proyek pembangunan dg memperhatikan daftar skala prioritas
hak menguasai dari negara memberi wewenang
Alih fungsi lahan pertanian pangan
Memiliki makna terjadinya perubahan terhadap fungsi lahan dari semula sebagaimana peruntukannya menjadi fungsi lain yang berdampak terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.
Full transcript