Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Pemohon Banding            :    PT. Bank ABC

No description
by

Anita Angelina

on 28 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pemohon Banding            :    PT. Bank ABC

Contoh Kasus Pajak
Pemohon Banding   :    PT. Bank ABC
Jenis Pajak :    Pajak Penghasilan Pasal 25
Masa Pajak  :    2006
Pokok Sengketa     :    penerbitan Keputusan Nomor : KEP-18/WPJ.16/KP.0109/2007 tanggal 25   Mei    2007    tentang    Pengurangan   atau    Penghapusan   Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Masa Pajak Oktober 2005 Nomor : 00101/106/05/821/06 tanggal 12 Desember 2006, yang tidak disetujui oleh Penggugat;


Menurut Pihak Terbanding Pengadilan Pajak :
bahwa STP PPh 25 Badan diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang KUP, mengenakan sanksi administrasi bunga atas keterlambatan penyetoran PPh 25 Badan Masa Pajak Oktober 2005 sebesar 2% dari besar angsuran PPh 25, sebesar : 
Rp 2.889.144.000,00 x 2% = Rp 57.782.880,00

bahwa Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 harus dibayar paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir;

berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat terlambat melakukan penyetoran PPh 25 Masa Oktober 2005, walaupun Penggugat menyatakan atas keterlambatan tersebut bukan merupakan kesengajaan, namun atas keterlambatan tersebut Penggugat telah melewati batas waktu; atas angsuran pokok PPh 25 Masa Pajak Oktober 2005 sebesar Rp 2.889.144.000,00 tersebut administrasi berupa bunga sebesar 2%, jadi sanksi tersebut dikenakan karena Penggugat terlambat setor;

Menurut Pihak Pemohon Atas Pengadilan Pajak :
bahwa Penggugat tidak setuju atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-18/WPJ.16/KP.0109/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Pengurangan atau Penghapus Sanksi Administrasi STP PPh 25 Badan  Masa  Oktober yang menetapkan sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar2% atas keterlambatan penyetoran angsuran PPh Pasal 25 Masa Oktober 2005, yaitu sebesar Rp 57.782.880,00;
Nota Pemindahbukuan untuk pembayaran angsuran Pokok Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Oktober 2005 sebesar Rp 2.889.144.000,00 telah diterbitkan oleh Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2005, namun karena terdapat gangguan pada sistem transaksi pemindahbukuan maka atas penyetoran PPh Pasal 25 Badan Masa Pajak Oktober 2005 baru bisa dilakukan tanggal 17 November 2005;

Pendapat Majelis Pengadilan Pajak :
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Nota Pemindahbukuan tanggal 15 Nopember 2005 diketahui bahwa Nota Pemindahbukuan tersebut diterbitkan tanggal 15 Nopember 2005 untuk pembayaran PPh 25 bulan  Oktober  2005  atas  nama  Bank  Sulut  (Penggugat)  sebesar  Rp 2.889.144.000,00
Berdasarkan penjelasan Penggugat dalam persidangan keterlambatan penerimaan setoran tersebut karena terdapat gangguan pada system transaksi pemindahbukuan maka atas penyetoran PPh Pasal 25 Badan Masa Oktober 2005 sehingga baru bisa dilakukan tanggal 17 November 2005 dan dari uraian tersebut, Majelis berkesimpulan, Direktur Jendral Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;
bahwan karenanya Majelis berpendapat penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-18/WPJ.16/KP.0109/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Masa Oktober 2005 Nomor : 00101/106/05/821/06 tanggal 12 Desember 2006 sudah benar sehingga gugatan Penggugat ditolak;
THANKYOU :)
selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Setoran Pajak (SSP) diketahui bahwa SSP tersebut disetorkan pada tanggal 15 Nopember 2005 (oleh Direksi Bank XXX) namun baru diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran (Bank XXX Cabang Utama) pada tanggal 17 November 2005;
Cindy N.L /32409082
Elisabeth Ria/ 32413059
Anita Angelina/ 32413124
Full transcript