Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PEMBUKUAN DALAM PERPAJAKAN

No description
by

dwi suryani

on 9 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PEMBUKUAN DALAM PERPAJAKAN

PEMBUKUAN DALAM PERPAJAKAN
Pengertian Pembukuan
Menurut UU KUP Pasal 1 huruf v :
"Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang terutang maupun tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai...
lanjutan
... yang dikenakan dengan tarif 0% (nol persen) dan yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir."
Conclusion
PENDAHULUAN
Istilah pembukuan dikenal pada masa penjajahan belanda sampai dengan tahun 1980, disebut dengan "
Boek Houden
".
Pada masa sekarang, istilah pembukuan sudah tidak begitu populer karena dianggap terlalu teknis, sempit, dan merupakan bagian dari sistem akuntansi.
Tetapi, berdasarkan UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan j.o. UU N0 28 tahun 2007 (UU KUP), istilah Pembukuan masih tetap dipakai dalam perpajakan.
Syarat - Syarat Pembukuan
1. Pembukuan harus diselelnggarakan sesuai dengan kelaziman pembukuan yang berlaku.
Pembukuan menurut perpajakan harus mengacu pada pedoman SAK yang berlaku di Indonesia kecuali peraturan perpajakan mengaturn lain.
a. SAK : Perusahaan Go Publik, BUMN, Perbankan, Asuransi.
b. SAK ETAP : Entitas yang tidak melmiliki akuntabilitas publik yang signifikan, entitas yang membuat lapkeu untuk tujuan umum bagi pengguna ekternal, misalnya : UKM
lanjutan...
c. SAK Syariah :
- Entitas yang melakukan transaksi syariah baik lembaga syariah maupun non syariah.
- Entitas pengembangan dengan model PSAK Umum namum berbasis syariah dengan acuan Fatwa MUI.
d. SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) *tidak dibahas.
Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan
1. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan
WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjan bebas, dan WP Badan di Indonesia.
2. Yang dikecualikan (Tapi wajib pencatatan):
WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
Ketentuan Menyelenggarakan Pembukuan
Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan diatur dalam UU KUP Pasal 28 ayat (1) :
"WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan di Indonesia , wajib menyelenggarakan pembukuan "
KETERANGAN
1. Untuk WP yang menggunakan norma penghitungan Penghasilan, wajib memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
2. berdasarkan UU No 38 tahun 2008 pasal 14 : WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari 4,8M dalam 1 (satu) tahun tidak diwajibkan melakukan pembukuan (wajib pencatatan) dan dikenai PPH FINAL atas omsetnya dengan tarif 1%.
2, Pembukuan atau pencatatan harus diselelnggarakan dengan memperhatikanitikad baik dan mencerminkan kaeadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. (UU KUP Pasal 28 ayat 3).


3. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan huruf latin dan angka Arab dengan satuan mata uang rupiah atau dalam bahasa asing yang diijinkan oleh Menteri Keuangan. (UU KUP Pasal 28 ayat 4).
Mata uang pelaporan yang digunakan oleh perusahaan di Indonesia adalah mata uang Rupiah. Perusahaan dapat menggunakan mata uang selain rupiah sebagai mata uang pelaporan hanya apabila mata uang tersebut memenuhi syarat sebagai mata fungsinal. (PSAK No 52 PAR. 4).
4. Sekurang - kuranna terdiri dari catatan - catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, penghasilan dan biaya, serta pembelian dan penjualan, sehingga dapat diketahui besarnya pajak terutang. (UU KUP Pasal 28 ayat 7).
Dalam UU KUP Pasal 3 ayat (7) disebutkan , " Surat Pemberitahuan dari WP Yang disampaikan, tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran yang disyaratkan , tidak dianggap sebagai surat pemberitahuan dalam administrasi Dirjen Pajak, dalam hal demikian, surat pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.
5. Diselenggarakan dengan prinsip taat asa dan dengan stelsel akrual ata stelsel kas (UU KUP Pasal 28 ayat 5).
a. Taat asas (konsisten):
- penerapan stelsel pengakuan penghasilan (selaras dengan metode pembukuan yang dipilih WP).
- Tahun buu, tahun ajak, sama dengan tahun takwim/kalender
b. Meode Penilain Persediaan :
- FIFO
- Average
c. Metode Penyusutan dan amortisasi:
- Bangunan = metode garis lurus
- Bukan bangunan : = metode garis lurus atau saldo menurun
*masa manfaat bangunan, bukan bangunan, dan aktiva tidak berwujud sudah ditentukan.
d. Stelses KAS (Kas Basis)
- Penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai (SAK, SAK ETAP, SAK Syariah, tidak menerapkannya lagi).

*perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku arus atas persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
* Buku , catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia
Full transcript