Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

HAKI Anti Monopoli dan Persaingan Usaha

Free prezi template Running Business is great corporate prezi developed by Prezzip to be reused by the prezi community. Just add your story!
by

Topan Rohmattulah

on 26 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HAKI Anti Monopoli dan Persaingan Usaha

Free prezi template Running Business is a great corporate prezi developed by Prezzip to be reused by the prezi community.
Just add your story!
Hukum Dagang
HAKI Anti Monopoli dan Persaingan Usaha
Presented by kelompok 7
Pengertian HAKI
Hukum paten memberikan kepada para investor hak-hak ekslusif untuk menggunakan, memproduksi, dan memfaatkan invensi tersebut dan mencegah pihak lain untuk melaksanakan hak-hak tersebut tanpa izin. Hak Cipta memberikan monopoli kepada pencipta suatu karya tertentu untuk memproduksi dan memanfaatkan karyanya. Hukum merek mencegah seseorang menggunakan merek orang lain yang telah ada dan telah terdaftar. Hukum mengenai rahasia dangang mencegah orang untuk mengungkapkan rahasia kepada umum, dan mengizinkan pemegang rahasia dagang tersebut untuk memperoleh dan mengelola hak monopoli atas informasi rahasia tersebut.

Perlindungan HaKI bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Jika tidak ada HaKI, para investor dan pencipta tidak akan menghabiskan waktu, uang, dan tenaga untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat, dan para investor tidak akan menanamkan modalnya untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan. Jika hak-hak yang diperoleh tersebut tidakbersifat ekslusif, pihak lain akan memiliki akses terhadap invensi tersebut dan dapat memproduksinya sendiri tanpa izin. Hal ini akan mencegah para investor dan pencipta mendapatkan pengembalian modal dari dana yang telah mereka tanamkan di dalam mengembangkan ciptaan, dan mendapatkan keuntungan yang layak dari investasi tersebut.

Penyalahgunaan HaKI
PENGERTIAN DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
Studi Kasus Internasional
CLICK!
This prezi and many more available at:
http://www.prezzip.com/
Hubungan Antara HaKI dengan Hukum Anti Monopoli
Hak eklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Disamping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.
pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual tadi
Pasar monopoli (dari bahasa Yunani: monos, satu + polein, menjual) adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai "monopolis".
Sebagai penentu harga (price-maker), seorang monopolis dapat menaikan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi; semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang subtitusi (pengganti) produk tersebut atau —lebih buruk lagi— mencarinya di pasar gelap (black market).

Sifat monopoli yang melekat pada HaKI dapat menciptakan permasalahan tertentu jika HaKI tersebut disalahgunakan. Hak-hak ekslusif menguntungkan orang yang mencipta HaKI, tetapi dapat menjadi sesuatu yang merugikan konsumen.
Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan memiliki paten atas invensi di bidang farmasi, dan tidak ada produk lain yang memilikin aplikasi yang sama dengan produk farmasi tersebut, hak monopoli ini memberikan kepada perusahaan farmasi kekuatan untuk mengontrol harga produk yang dihasilkan. Akibatnya, harga obat menjadi mahal dan masyarakat tidak mampu untuk membeli obat. Hal ini sangat merugikan Negara-negara berkembang karena pendapatan sebagian orang yang hidup disana masih relative rendah.

Peran Hukum Anti Monopoli dalam Mengatasi Penyalahgunaan HaKI
Hukum Anti Monopoli melindungi konsumen dan masyarakat dari pemanfaatan kepentingan dagang yang kuat. Hokum ini menganggap bahwa alokasi sumber daya yang paling jujur dan paling efisien di dalam pasar akan diperoleh melalui persaingan yang nyata. Persaingan tersebut hanya dapat diperoleh jika praktik-praktik yang bersifat penipuan dan anti kompetitif dilarang oleh kekuatan hokum.
Hukum Anti Monopoli di Indonesia (UU No. 5 Tahun 1999) berusaha untuk mencegah monopoli perdagangan dan praktik-praktik komersial yang menghambat dan mencegah persaingan pasar.
Jenis hukum seperti ini bertujuan untuk memastikan bahwa ada persaingan usaha yang memadai di pasar untuk barang dan jasa tertentu untuk mencegah perusahaan dagang menjadi begitu kuat yang memampukannya mengontrol harga dan praktik-praktik di dalam pasar tersebut. Hokum Anti Monopoli biasanyadiberlakukan terhadap kebanyakan kegiatan perdagangan, meskipun sering ada pengecualian yang penting terhadap hukum tersebut.

Yang dimaksud pengertian "persaingan usaha" dalam kupasan ini menurut rumusan istilah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Antimonopoli UU No. 5 Tahun 1999.
"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"
Dari pengertian di atas diperoleh gambaran, bahwa persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, implikasinya akan menghambat persaingan usaha secara sehat.

Dalam Kamus Lengkap Ekonomi, karya Christopher Pass dan Bryan Lowes, "yang dimaksud dengan kebijakan persaingan adalah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi pemakaian sumber daya dan pelindungan kepentingan konsumen. Tujuan kebijakan persaingan adalah untuk menjamin terlaksananya pasar yang optimal, khususnya biaya produksi terendah, harga dan tingkat keuntungan yang wajar, kemajuan teknologi, dan pengembangan produk" .
Dalam konteks ini Hermansyah, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia , menambahkan:
"maka dapatlah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan peresaingan usaha adalah kebijakan yang berkaiitan dengan masalah-masalah di bidang yang harus di pedomani oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan melindungi kepentingan konsumen".
Dari pendapat kedua ahli di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama "menjamin terlaksananya pasar yang optimal". Dan kedua, "melindungi kepentingan konsumen." Kedua kesimpulan pokok di depan mengarah pada kebijakan (policy) dari suatu lembaga sebagai pelaksana hukum dan pengawas terhadap undang-undang Antimonopoli.

Hukum Persaingan Usaha
Christopher Pass Bryan Lowes, yang ditulis dalam Kamus Lengkap Ekonomi, yang dimaksud dengan "competition Laws (hukum persaingan) adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik antipersaingan."
Siswanto, mengemukakan bahwa hukum persaingan usaha (competition law) merupakan instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada aspek "persaingan", hukum persaingan juga berkaitan erat dengan pemberantasan monopoli, karena yang juga menjadi perhatian dari hukum persaingan adalah mengatur persaingan sedemikian rupa sehingga ia tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli".
Sedangkan Hermansyah berpendapat "yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha".
Dengan memperhatikan beberapa pendapat di atas, bahwa kesemuanya bertumpu kepada "aturan hukum sebagai petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harus ditaati". Jadi kata kuncinya adalah "seperangkat aturan atau hukum sebagai pedoman yang harus ditaati secara bersama". Dalam kaitan dengan hukum persaingan usaha, pendapat di atas bertalian dengan tiga hal pokok:
1. Pencegahan atau peniadaan monopoli;
2. Menjamin terjadinya persaingan yang sehat; dan
3. Melarang persaingan yang tidak jujur.

JENIS-JENIS PERSAINGAN USAHA
Menurut Michael Porter dalam persaingan global suatu perusahaan dapat bertahan dan unggul hanya jika memiliki keunggulan atas biaya (cost based advantage) dan keunggulan produk (product based advantage). Keunggulan atas biaya mencerminkan perusahaan beroperasi secara efisien, dan keunggulan atas produk pertanda perusahaan senantiasa melakukan penelitian dan pengembangan produk-produk baru yang inovatif.
Kecenderungan posisi sebuah perusahaan atau seorang pelaku usaha dapat bertahan dan unggul dalam upaya menghadapi persaingan usaha, apabila memiliki dua persyaratan tadi. Ini berarti bahwa untuk meningkatkan daya saing maka pelaku usaha harus memiliki dua keunggulan tersebut, unggul dalam biaya dan unggul dalam produksi.
Dinamika pelaku usaha selama ini menunjukan bahwa persaingan dalam dunia usaha merupakan persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Pertumbuhan ekonomi akan berkembang baik di lingkungan terbukanya persaingan antarpelaku usaha. Keuntungan dalam pertumbuhan ekonomi pasar yang bersaing antara lain:
• perusahaan-perusahaan akan saling bersaing untuk menarik konsumen dengan menjual produk serendah mungkin;
• meningkatkan mutu produk;
• memperbaiki pelayanan kepada konsumen;
• mengembangkan proses produksi baru yang lebih efisien dan inovatif; dan
• Meningkatkan kemampuan teknologi proses produksi maupun teknologi produk.

Hukum persaingan usaha yang mendukung sistem ekonomi pasar ciptakan agar persaingan antarpelaku usaha tetap dinamis, bersaing, serta dilakukan secara wajar dan sehat, selebihnya konsumen jangan dieksploitasi oleh pelaku usaha.
Oleh sebab di masa lalu perekonomian Indonesia bukanlah perekonomian pasar bebas, dan bukan pula perekonornian sosialis, melainkan sistem monopoli karena relasi politik, maka kondisi yang dibangun bukanlah kondisi persaingan sehat, maka setidak-tidaknya masih terasa ada dua rintangan yang menghambat langkah pelaku usaha ke arah persaingan, yaitu sebagai berikut.
1. Rintangan alamiah (natural barriers) Rintangan ini yang terpenting adalah skala ekonomi dan pasar keuangan dan modal kurang sempurna. Pasar finansial yang kurang sempurna disebabkan oleh persepsi para investor bahwa suatu perusahaan baru yang ingin memasuki suatu pasar tertentu menghadapi risiko bisnis yang lebih besar daripada perusahaan mapan yang sudah bergerak di pasar tersebut, sehingga perusahaan baru akan menghadapi biaya investasi yang lebih tinggi.
2. Rintangan yang diciptakan oleh kebijakan pernerintah (policy-generated barriers to competition). Ini merupakan rintangan artifisial yang dibuat oleh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan persaingan domestik (dalam suatu negara) bukan tingkat konsentrasi pasar yang tinggi, akan tetapi rintangan artifisial yang dibuat oleh kebijakan pemerintah. Rintangan artifisial ini dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan proteksi yang tinggi bagi perusahaan-perusahaan mapan. Hal ini mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggi bagi masyarakat berupa rente ekonomi, yaitu laba monopolis yang diperoleh perusahaan yang mapan berkat proteksi yang tinggi dan mereka menikmati terhadap ancaman persaingan dari pesaing-pesaing potensial, baik perusahaan-perusahaan baru maupun barang-barang impor yang tidak bisa memasuki pasar tersebut karena rintangan yang didirikan pemerintah (Thee Kian Wie 1999:61-62).

Kegiatan-Kegiatan yang Dilarang: Bab IV
Meskipun sebuah kontrak atau perjanjian lisensi HaKI tidak dikontrol oleh UU Anti Monopoli, Ketentuan yang terdapat dalam bab IV akan mengontrol secara tidak langsung perjanjian lisensi. Bab IV berlaku saat perjanjian tersebut menciptakan monopoli, monopsony, dominasi pasar atau persengkongkolan. Beberapa dari sebab-sebab tersebut dapat diakibatkan oleh perjanjian, tetapi bab IV memfokuskan pada situasi yang dapat memunculkan sebuah akibat dari perjanjian, dari pada perjanjian itu sendiri.
Secara khusus, Bab IV melarang empat jenis kegiatan:
1. Monopoli
2. Monopsoni
3. Penguasaan Pasar
4. Persekongkolan

Upaya Hukum
Pasal 27 menetapkan sanksi yang tersedia yang dilaksanakan oleh badan pelaksana, yang dikenal sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha, jika terjadi pelanggaran hukum.
Sanksi-sanksi yang dimaksud adalah:
• Sebuah prnyataan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan UU Anti-Monopoli adalah batal;
• Sebuah perintah bahwa pelaku usaha menghentikan kegiatan yang menimbulkan monopoli atau merupakan persaingan usaha tidak sehat;
• Sebuah perintah bahwa pelaku usaha menghentikan penyalahgunaan posisi domain;
• Pembatalan penggabungan atau peleburan da pengambil-alihan saham yang bertentangan dengan UU;

• Pembayaran ganti rugi; dan
• Pengenaan Denda.

Kasus Microsoft
Perusahaan Microsoft memiliki kekuatan pasar yang besar. Di seluruh dunia, perusahaan ini bernilai kira-kira US $165 milyar. Sistim operasi untuk komputernya (Windows) digunakan pada 90% computer yang ada di seluruh dunia.
Microsoft dtuntut oleh perusahaan lainnya, Netscape Communications, Karena telah melakukan praktik yang bersifat anti-kompetitif. Baik Netscape mauoun Microsoft telah menciptakan sebuah program yang dapat digunakan untuk meghubungi situs di internet. Program Netscape disebut Netscape Navigator, dan Windows dinamakan Internet Explorer.
Windows adalah sebuah program computer, yang dilindungi oleh hak cipta. Orang yang ingin menggunakan Sistim Operasi Windows harus mendapatkan lisensi dari Microsoft. Karena Windows sangat terkenal, banyak perusahaan computer dan pedagang eceran ingin menjual computer mereka dengan sistim operasi Windows yang sudah terpasang. Sistim operasi Windows telah menjadi sistim operasi standar bagi kebanyakan computer, dan begitu banyak konsumen menginginkan computer yang mereka beli sudah terpasang dengan sistim operasi Windows.

Argumen dari Netscape
Netscape menuntut Microsoft, dengan alasan bahwa Microsoft telah menyalahkan posisi dominan di dalam pasar sistim operasi computer. Netscape menuduh bahwa, melaui perjanjian lisensinya, Microsoft telah memaksa perusahaan computer yang memaang sistim operasi Windows untuk meggunakan Internet Explorer. Ini berarti bahwa kebanyakan pembeli computer baru akan menggunakan Internet Explorer, program yang sudah dipasang pada computer mereka, daripada membeli Netscape. Netscape menuntut bahwa Microsoft telah menggunakan monopoli I dalam pasar sistim operasi dan mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak sehat dalam pasar penjelajah jaringan (web browsers).
Sejumlah perusahaan Komputer seperti IBM dan Compaq menyediakan bukti di dalam kasus ini. Microsoft mengirimkan surat kepada dua perusahaan komputer tersebut yang isinya mengingatkan para pengusaha komputer pemegang lisensi Windows untuk memasang Internet Explorer. Compaq memberikan bukti bahwa pada tahun 1996 perusahaannya mengganti Internet Explorer dari beberapa modelnya dan menggantinya dengan Netscape Navigator. Microsoft merespon tindakan tersbut dengan mengancam akan meghentikan lisensi Windowsnya. Karena Windows adalah sebuah produk yang penting bagi Compaq (karena semua orang menggunakannya), Compaq mengganti kembali Netscape Navigator dengan Internet Explorer.
Netscape berpendapat bahwa perusahaannya memiliki kira-kira 70% dari pasar browsers. Namun, setelah Microsoft memperkenalkan syarat lisensinya, pasar Netscape turun menjadi 57%. Terdapat bukti yang jelas bahwa industri yang meningkat pasarnya adalah sebagai akibat langsung dari perjanjian lisensi.

Argument Microsoft
Di sisi lain, Microsoft tidak menyangkal bahwa perusahaannya mewajibkan pembuat komputer untuk memasang Internet Explorer bersama-sama dengan Windows. Tetapi Windows mengemukakan alasan bahwa Internet Explorer adalah bagian dari produk yang sama dan tidak dapat dipisahkan dari Windows. Dengan kata lain, mereka berargumen bahwa Internet Explorer adalah menyatu dengan program Windows itu sendiri. Ini berarti bahwa mereka tidak beroprasi dalam pasar yang sama dengan Netscape, yaitu mereka beroprasi dalam pasar sistim operasi, bukan web browsers. Tentu Netscape membantah dengan berpendapat bahwa seseorang dapat menggunakan Windows tanpa Internet Explorer.

Keputusan
Microsoft kalah dalam kasus ini. Hakim membenarkan argument Netscape. Diputuskan bahwa Internet Explorer adalah terpisah dari windows. Oleh karena itu, Microsoft telah mengikat secara tidak sah Internet Explorer dengan sistim operasinya. Microsoft mengajukan banding terhadap putusan tersebut.

SELESAI...
Thank You for Your Consideration... ^.^
1. Topan Rohmattulah
2. Bela Awaliyah Agustina
3. Rahmat Ivan
Full transcript