Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat

No description
by

Titania Gunawan

on 19 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat

Perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat
APA ITU HUKUM?
Hampir setiap hari terjadi pelanggaran hukum. Hukum harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, baik di jalan raya atau dimana pun juga. Pelanggaran hukum terjadi karena lemahnya penegakkan hukum.
Penegakan hukum menjadi sangat penting, selain untuk menegakkan kedaulatan negara, juga berhungan dengan rasa aman bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.
Perlindungan hukum dalam masyarakat
Salah satu fungsi hukum adalah sebagai perlindungan bagi diri dan kepentingan manusia dari manusia lain. Di dalam menegakkan hukum, hendaknya selalu memperhatikan: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
Perlindungan hukum adalah suatu proses penegakan hukum dalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi manusia, baik diri maupun kepentingannya dari tindakan manusia lain. Perlindungan hukum sangat diperlukan dalam masyarakat, karena masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Agar kepentingan manusia dapat diajaga, maka dibuatlah peraturan. Diaturlah hak dan kewajiban yang harus ditaati.
Kesimpulan
Penegakan hukum dalam masyarakat
Penegakan ditinjau oleh objek hukum:
Penegakan oleh subjek hukum:

Kelompok 3 :
Sandra Lukita XI MIA-1/07
Suranggi Gautama XI MIA-1/11 (PPT)
Andrew T. Young XI MIA-1/19
Monica Mindy XI MIA-1/23
TItania Gunawan XI MIA-1/31 (PPT)
PENGERTIAN HUKUM
Hukum adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat (E. Utretch)
Hukum terdiri atas beberapa unsur yaitu sebagai berikut.
a. Peraturan atau norma mengenai pergaulan manusia dalam pergaulan masyarakat.
b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
c. Peraturan itu bersifat memaksa.
d. Saksi terhadap pe;anggaran peraturan tersebut tegas, berupa hukuman.
Hukum juga mempunyai ciri-ciri yaitu:
a. Adanya perintah atau larangan,
b. perintah dan/atau larangan itu harus diatati oleh semua orang, dan
c. pelanggar hukum dalam dikenakan sanksi
Menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sanksi terhadap pelanggar hukum dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar:
a. Hukuman pokok, yang meliputi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup dan sementara, serta hukuman kurungan dan hukuman denda.
b. Hukuman tambahan, yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan(penyitaan) barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.
Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa terhadap subjek hukum.
Subjek hukum : Manusia yang bertempat tinggal di wilayah hukum tersebut.
Sifat memaksa dan mengaur ini diperlukan dalam penegakan hukum.
Jadi sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum dari unsur hukum yang saling berhubungan dan bekerja sama sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.
Macam-macam hukum
1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.
2. Hukum kebiasaan (Adat), yaitu hukum yang terlektak di dalam peraturan kebiasaan (Adat).
3. Hukum traktaan, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antarnegara.
4. Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim (pengadilan).
1. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraraturan perundangan.
2. Hukum tidak tertulis (Kebiasaan adat), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyakat tetapi tidak tertulis. Namun, berlakunya ditaati seperti sebuah peraturan perundangan.
1. Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.
2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarnegara dalam dunia internasional.
3. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain.
4. Hukum gereja, yaitu kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya.
1. Hukum material yaitu hukuman yang memuat peraturan-peratan yang mengatur kepentingan, dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan.
Cth : Hukum pidana, huku perdata, hukum dagang, dll
2. Hukum formal, yaitu hukum yang memuat cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau cara mengajukan surat perkara ke pengadilan dan cara hakim memberi putusan.
Cth : Hukum acara pidana dan hukum acara perdata.
3. Hukum acara pidana, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material.
4. Hukum acara perdata, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material.
1. Hukum privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan.
Meliputi hukum perdata dan hukum dagang.
2. Hukum politik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antarnegara dengan alat-alat perlengkapan, atau hubungan antar negara dengan perseorangan.
Meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara,ukum pidana, dan hukum internasional.
Menurut Sumbernya, hukum dapat dibagi menjadi 4, yaitu:
Menurut bentuknya hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu:
MENURUT TEMPAT BERLAKUNYA, HUKUM DAPAT DIBAGI MENJADI 4, YAITU:
Menurut cara mempertahankan, hukum dapat dibagi menjadi 4, yaitu:
Menurut isinya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu:
Hukum Perdata
1. Mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain.
2. Tindakan untuk mengatasi penggaran terhadap hukum perdata baru diambil ketika terjadi pengaduan dari pihak yang merasa durikan.

Aktivitas ekonomi bongkar muat peti kemas tergolong tindakan hukum perdata
Hukum Pidana
1. Mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat.
2. Umumnya pelanggar hukum pidana dapat segera dikenakan sanksi oleh pengadilan melalui alat perlengkapan negara (polisi, jaksa, hakim), tanpa pengaduan dari pihak yang dirugian.

Aksi penodongan, jambret, perampokan termasuk dalam kategoti hukum pidana
Perbedaan Hukum Perdata dan Hukum Pidana
Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya di negara Indonesia semuanya tunduk pada huku. Semua warga negara memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum & pemerintahan.
Di Indonesia, hukum menjadi sarana untuk melindungi manusia agar tidak mendapakan tindakan sewenang-wenangnya adri orang lain.
Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek hukum dan objek hukum.
Subjek hukum adalah manusia-manusia yang terlibat dalam upaya penegakan hukum.
Penegakan hukum dari objeknya adalah proses penegakan hukum yang ditinjau dari aspek kepatuan terhadap aturan hukum sendiri


Secara Luas : Dapat dilakukan oleh siapa saja yang terlibat, dia yang menjalankan atau menegakan hukum
Sempit : Upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu hukum berjalan semestinya.

Aparatur penegakan hukum & perannya:
Saksi - Kegiatan pelaporan atau pengaduan
Polisi - Penyelidikan
Penasihat hukum - Penyidikan
Jaksa - Penuntutan
Hakim - Pembuktian
Petugas sipir pemasyarakatan - Upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana

Luas : Mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat.
Sempit : Penegakan peraturan formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit mapun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Ketentuan dalam proses peradilan
1. Diwajibkan supaya pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
2. Pemeriksaan dilakukan oleh sekurangnya 3 orang hakim.
3. Diwajibkan bagi hakim atau panitera yang masih memiliki hubungan darah dengan tertuduh untuk mengundurkan diri.
4. Pemberian bantuan hukum kepada tersangka semenjakdikenakan penangkapan atau penahanan
5. Diadakan kemungkinan mengganti kerugian serta rehabilita seseorang yang ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan
6. Peradilan dilaksanakan denggan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
7. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang.
8. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
9. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditetapkan undang-undang.
10. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah, seseorang dianggap bertanggung jawab berslalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
11. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan pensitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekusaan yang sah dan menurut cara yang sudah diatur di Undang-undang.
12. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan memperoleh kekuataan hukum tetap.
Pelanggaran Hukum Dalam MaSYARAKAT
Hukum dibuat untuk mencegah manusia untuk tidak berperilaku sewenang-wenangnya kepada manusia lain. Walau demikian, tidak sedikit manusia yang mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum. Oleh karena itu terciptalah proses peradilan.

Peradilan adalah proses pemeriksaan dan pengadilan terhadap segala tindakan manusia dalam hubungan dengn manusia lain atau negara, apakah tindakan manusia tersebut melanggar hukum atau tidak.
Apabila melanggar hukum, akan diberi hukuman (sanksi).



THANK YOU!
Full transcript