Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Presentasi ASP bab9

Copy this quick tutorial to learn how prezi works
by

neysa aprita

on 18 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentasi ASP bab9

Teknik Akuntansi Sektor Publik
Beberapa macam teknik akuntansi sektor publik, yaitu:
1. Akuntansi Dana
2. Akuntansi Anggaran
3. Akuntansi Komitmen
4. Akuntansi Kas
5. Akuntansi Akrual

Berdasarkan fungsinya, penganggaran pemerintah mempunyai tiga fungsi utama yaitu:
1.      Stabilitas fiskal makro,
2.      Alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan
3.      Pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.
Untuk mencapai tujuan penganggaran ini, dilakukan dengan tiga pendekatan baru dalam penyusunan sistem penganggaran yaitu:
1.      Penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah
2.      Penerapan penganggaran terpadu.
3.      Penerapan penganggaran berbasis kinerja (ABK).

Keunggulan Dasar Akuntansi dan Kelemahan Dasar Aktual
Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah
Sistem akuntansi pemerintah terbagi menjadi 2 sistem utama yang mempunyai hubungan data/informasi akuntansi timbal balik, yaitu:
1. Sistem Akuntansi Pusat (SAP)
- Sistem Akuntansi Umum (SAU)
- Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN)
2. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
- Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
- Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

BAB 9
(Pengukuran Kinerja Sektor Publik)

Dewi Hajar B 125I210
Erli Lisnawati 1251258
Fegyawati Septiami 1251065
Nadia Karini W 1251283
Neysa Aprita 1251189

Laporan Keuangan Sektor Publik
Laporan Keuangan Sektor Publik merupakan representasi posisi keuangan dan transak-transaksi yang dilakukan oleh entitas sektor publik.
Jenis-Jenis Laporan Keuangan Sektor Publik:
Laporan posisi keuangan
Laporan Kinerja Keuangan
Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Netto
Laporan Arus Kas
Kebijakan Akuntansi dan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistem Pelaporan Keuangan Sektor Publik
1. Dasar Kas
Sistem Akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan keluar.
2. Dasar Aktual
Penerimaan dan biaya bertambah dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan/dianggap benar dan berkaitan dengan rekening laba/rugi selama periode bersangkutan.
Keunggulan Dasar Akuntansi:
1. penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasi berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya yang berarti bahwa dasar aktual memberikan alat ukur atas barang dan jasa yang dikonsumsi.
2. Dasar Akuntansi menujunkkan gambaran tentang pendapatan

Kelemahan Dasar Aktual
1. Penentuan Pos dan besaran transaksi dicatat dalam jurnal yang dilakukan oleh yang bertugas mencatatanya.
2. Relevansi akuntansi aktal menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi.
3. Jika dibandingkan dengan dasar kas penyesuaian kas membutuhkan prosedur administrasi yang teliti.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yag tepat waktu dengan mutu yang diandalkan.
Ciri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat:
1.      Sistem yang terpadu.
2.      Akuntansi Anggaran dan Akuntansi Dana
3.      Sistem tata buku berpasangan
4.      Basis kas untuk pendapatan dan belanja.
5.      Standard dan prinsip akuntansi. 
6.      Desentralisasi pelaksanaan akuntansi. 
7.      Perkiraan standar yang seragam. 


Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu terntentu yang dinyatakan dalam finansial, sedangkan penganggaran adalah proses/metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran.
Anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan belanja dalam satuan moneter.
Jenis-jenis anggaran sektor publik, yaitu:
1. Anggaran Operasional
2. Anggaran Modal
Penganggaran Sektor Publik
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Tujuan Penyusunan Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, yaitu:
1. Menyediakan bagi pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku dewasa ini, terutama dengan diberlakukannya otonomi daerah yang baru.
2. menyediakan bagi pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang dilengkapo dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan yang mencakup penganggaran, pembendaharaan dan pelaporannya.

Ciri Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah.
Akuntansi keuangan pemerintah merupakan bagian dari disiplin ilmu autansi yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan akuntansi komersial, yaitu:
1. Tidak bertujuan untuk mengukur laba.
2. Tidak ada kepentingan pemiliki.
3. Adanya akuntansi anggaran.
Fungsi-fungsi Anggaran Sektor Publik
1. Sebagai Alat Perencanaan
2. Sebagai Alat Pengendalian
3. Alat Kebijakan Fiskal
4. Alat Politik
5. Alat Koordinasi dan Komunikasi
6. Alat Penilaian Kinerja
7. Alat Motivasi
8. Alat untuk menciptakan ruang publik

Pendekatan Sistem Penganggaran
1. Line Item Budgeting
Didasarkan pada dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran).
2. Incremental Budgeting
Sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang
3. Planning Programming Budgeting System
Proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah, dan di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul
4. Zero Based Budgeting (ZBB)
Didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu

Tujuan Penyusunan Anggaran Sektor Publik
Keseimbangan makro ekonomi dengan mengembangkan konsistensi dan rerangka kerja sumber daya secara realistis
Alokasi penggunaan sumber daya untuk prioritas strategi antar sektor dan dalam sektor.
Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan baran dan jasa publik melalui proses pemerintahan.

Akuntansi Manajemen Sektor Publik
Peran akuntansi manajemen sektor publik dalam organisasi sektor publik meliputi:
a) Perencanaan strategik
b) Pemberian informasi biaya
c) Penilaian Investasi
d) Penganggaran
e) Penentuan Biaya Pelayanan dan Tarif Pelayanan (Cost of Services and Charging for Services)
f) Penilaian Kerja

Sistem dan Struktur Pengendalian Manajemen Sektor Publik
Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu:
Pengendalian preventif (preventive control), yaitu pengendalian yang terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategic yang dijabarkan dalam bentuk program-program.
Pengendalian Operasional (operational control), yaitu pengendalian yang terkait dnegan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan berupa anggaran, anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian.
Pengendalian kinerja (performance control), pengendalian ini berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur knerja yang lebih ditetapkan.

Struktur Pengendalian Manajemen

Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang sesuai dengan system pengendalian manajemen, karena system berfokus pada unit-unit kerja organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Tujuan pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut adalah:

Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan pengendalian konerja manajer dan unit organisasinya.
Untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi.
Memfasilitasi terbentuknya goal congruence.
Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada unit-unit yang memiliki kompetensi.
Mendorong kreativititas dan daya inovasi bawahan
Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien
Sebagai alat pengendalian anggaran

PROSES PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
1. Perumusan Strategi (Strategy Formulation)
2. Perencanaan Strategik (Strategic Planning)
3. Mengubah Perencanaan Strategik Menjadi Tindakan Nyata
4. Penganggaran
5. Penialaian Kerja

Pengukuran Kinerja Sektor Publik

1. Indikator Kinerja.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan
yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator
masukan ( inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat ( bnefits),dan dampak (impacts).

Syarat-syarat Indikator Kinerja :
a. Spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
b. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
c. Relevan ; indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan.
d. Dapat dicapai,penting, dan harus berguna untuk menunjukan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak.
e. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan / penyesuaian plaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
f. Efektif ; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan
biaya yang tersedia.


Peran Idikator Kinerja
Peningkatan pengendalian kepentingan dalam
praktiknya akan menjamin terlaksananya pola pertanggugjwaban diorganisasi. Penentuan dan pelaksanaan dalam model cybernetic mengarahkan penataan target kuantitatif dan kualitatif untuk manajemen. Kinerja dan deviasiya dapat dinyatakan dalam satuan target yang terukur, sehingga skema perbaikan dapat diusulkan sebagai prakiraan revisi yang diperlukan. Skema indikator kinera dapat merupakan kumpulan prakiraan fasilitas fungsi produksi yang dibutuhkan organisasi, sehingga pelaksanaannya dapat teridentifikasi.
Manfaat Indikator Kinerja

1. Kejelasan tujuan organisasi
2. Mengembangkan persetujuan pengukuran aktivitas
3. Keuntungan proses produksi harus dipahami lebih jelas
4. Tersedianya pembandingan kinerja dari organisasi yang berbeda
5. Tersedianya fasilitas setting of taget untuk penilaian organisasi dan individual manager sebagai bagian dari pertanggungjawaban organisasi kepada pemilik saham.

Langkah-langkah dalam menyusun Indikator Kinerja

1. Susun dan terapkan rencana strategi lebih dahulu.
Rencana strategis meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan
cara mencapai tujuan/sasaran.
2. Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan
menjadi indikator kinerja.dalam hal ini, data/informasi yang
relevan, lengkap, akurat dan kemampuan pengetahuan
tentang bidang akan dibahas untuk menyusun dan
menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan.
3. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan
pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan.

Biaya Indikator Kinerja
Praktik indikator kinerja dan manfaatnya telah ditulis olh banyak praktisi dan akademisi. Akibatnya, banyak organisasi sktor publik meneraapkan filosofi pengukuran kinerja tanpa pertimbangan biaya yang diperlukan.

Menurut Smith (1993), konsekuensi dalam penilaian kinerja diperiksa menurutt 8 bagian :

1. Tunnel Vision
2. Suboptimisasion
3. Myopia
4. Measure Fixation
5. Misreprentation
6. Misinterreprentation
7. Gaming
8. Ossification

Mengurangi Konsekuensi Disfungsional

1. Melibatkan seluruh karyawan dalam seluruh pengembangan dan implementasi skema indikator kinerja
2. Memelihara fleksibilitas dalam penggunaan pengukurran kinerja dan pengendalian secara ekskusif
3. Menjaga sistem indikator kinerja dengan review yang konstan
4. Mencari ukuran setiap tujuan
5. Mengukur ketertarikan klien
6. Mencari interpretasi para ahli tentang skema indikator kinerja
7. Menyimpan data yang diperiksa
8. Mengembangkan presfektif karir jangka panjang diantara staf
9. Meminimalkan jumlah indikator
10. Mengembangkan kinerja pembanding independen dari aktivitas yang lalu.

Sistem Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap
tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas:
efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa;
kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang
diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai prestasi
manajaer dan unit organisasi yang
dipimpinnya.
Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik
adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial
dan non finansial.
Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud :
1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Tujuan atau Manfaat Pengukuran Kinerja
Dengan catatan pencapaian indikator kinerja,
suatu organisasi diharapkan dapat mengetahui
prestasinya secara objektif dalam suatu periode waktu
tertentu. Iini berarti bahwa pengukuran kinerja merupakan
alat manajemen untuk :
1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati.
3. Memmonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membadingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan skema indikator kinerja yang telah disepakati
5. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif
9. Menunjukan peningkatan yang perl dilakukan
10. Mengungkp permasalahan yan terjadi


Prinsip – prinsip Pemilihan Ukuran Kinerja
1. Evaluasi kembali ukuran yang ada
2. Mengukur kegiatan yang penting, tidak hanya hasil
3. Pengukuran harus mendorong tim kerja yang akan mencapai tujuan. (goal-driven team work)
4. Pengukuran harus merupakan perangkat yang terintegrasi, seimbang dalam penerapannya.
5. Pengukuran harus memiliki fokus eksternal jika memungkinkan.

Aspek yang Diukur

Setiap organisasi biasanya tertarik pada pengukuran kinerja dalam aspek berikut :
1. Aspek finansial, meliputi anggaran atau cash flow.
2. Kepuasan pelanggan
3. Operasi dan Bisnis internal
4. Kepuasan pegawai
5. Kepuasan komuniitas dan shareholders/stakeholders
6. Waktu.

Skala Pengukuran
Skala pengukuran dapat dibedakan
menjadi empat, yaitu:
1. Skala Nominal
2. Skala Ordinal
3. Skala Interval
4. Skala Rasio


Informasi yang digunakan untuk Pengukuran Kinerja
Informasi Finansial
Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan)
antara kinerja aktual dengan anggaran yang dianggarkan.
Analisis varians secara garis besar berfokus pada :
1. Varians pendapatan (revenue varians)
2. Varians pengeluaran (expenditure variance)

Teknologi Pengukuran Kinerja
Informasi Nonfinansial
Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan
terhadap kualitas proses pengendalian manajemen.
Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah
Balanced Scorecard.
Pengukuran dengan metode ini melibatkan empat aspek, antara lain :
1. Presfektif Finansial
2.Perspektif kepuasan pelanggan
3.Perspektif efisiensi proses internal
4.Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

PERANAN INDIKATOR KINERJA
DALAM PENGUKURAN KINERJA

Indikator Kinerja digunakan sebagai indikator
pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator
kinerja tersebut dapat berbentuk faktor -faktor
keberhasilan utama organisasi (critical success factors)
dan indikator kinerja kunci (key performance indicator).

Komponen yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja :

a. Biaya pelayanan (cost of service)
b. Penggunaan (utilization)
c. Kualitas dan standar pelayanan (quality and standards)
d. Cakupan pelayanan (coverage)
e. Kepuasan (satisfaction)


INDIKATOR KINERJA
DAN PENGUKURAN VALUE FOR MONEY

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas merupakan inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah.



















1. Sistem perencanaan dan pengendalian
2. Meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa
tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian
organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan
pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggungjawab.
3. Spesifikasi dan standarisasi
4. Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan
menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan
bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian.
5. Kompetensi teknis dan profesionalisme
6. Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan
standarisasi yang ditetapkan maka diperlukan personel yang memiliki
kompetensi teknis dan professional dalam bekerja.
7. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar
8. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan
hukuman (reward and punishment) yang bersifat finansial, sedangkan
mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang
menjamin terpenuhinya value for money. Ukuran kinerja digunakan
sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman
(alat pembinaan).
9. Mekanisme sumber daya manusia
Mekanisme yang diperlukan untuk menentukan indikator kinerja, antara lain :
PENGUKURAN VALUE FOR MONEY


Kriteria pokok manajemen publik didasari atas :
ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dengan tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban atas pelaksanaan value for money, yaitu: ekonomis (hermat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumberdaya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumberdaya, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan atau sasaran.

PENGEMBANGAN INDIKATOR VALUE FOR MONEY
Tiga pokok bahasan dalam indikator value for money:
1. Ekonomi
2. Efisiensi
3. Efektifitas

LANGKAH-LANGKAH PENGUKURAN VALUE FOR MONEY

1. Pengukuran Ekonomi
2. Pengukuran Efisiensi
3. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolute tetapi
dalam bentuk relative
4. Pengukuran Efektifitas
5. Pengukuran Outcome
6. Estimasi Indikator Kinerja

Silkus Pengukuran Kinerja
BPKP (2000) menetapkan siklus pengukuran kinerja instansi
pemerintah dalam 5 (lima) tahap :
1. Perencanaan strategik
2. Penetapan Indikator Kinerja
3. Mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja
4. Penyempurnaan Ukuran
5. Pengintegrasian dengan Proses Manajemen
1. Merumuskan Visi dan Misi
2. Merumuskan Falsafah
3. Menetapkan Kebijakan
4. Menetapkan Tujuan
5. Menetapkan Sasaran
6. Menyusun Strategi
7. Menyusun Program
8. Menyusun Anggaran
9. Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja
10. Menetapkan Sistem Pengukuran Kinerja
11. Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja
12. Pelaporan Hasil Pengukuran Kinerja
13. Monitoring, Evaluasi dan Feed Back

Siklus pengukuran kinerja komprehensif organisasi publik dapat dirinci dalam
13 tahapan berikut ini:
Kesimpulan

Menurut kelompok kami dengan adanya indicator kinerja diharapkan suatu organisasi atau perusahaan dapat menggambarkan dan mengintrepetasikan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan indicator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Serta dalam pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan visi,misi, serta tujuan organisasi. Agar dapat tercipta suatu kinerja yang kondusif, efektif dan efisien serta menghasilkan hasil dari kinerja yang dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam organisasi lembaga sektor publik, sektor swasta, pemerintahan daerah dan aspek instansi lainnya. Semakin maraknya kasus korupsi di Indonesia membuktikan bahwa kurangnya pengukuran kinerja yang ditegaskan dalam suatu perusahaan maupun organisasi sehingga memunculkan dana siluman pada APBD 2014.
Saran

Kami menyarankan agar setiap organisasi atau perusahaan mampu menilai pengukuran kinerja setiap anggota atau karyawan sesuai dengan
kinerjanya. Sehingga dapat tercapainya keselarasan tujuan dalam
setiap individu dan organisasinya itu sendiri.


Kasus: Anggaran Siluman APBD

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, selama ini satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selalu dikambinghitamkan atas anggaran siluman APBD DKI. Namun kini, DPRD DKI sudah tidak bisa mengelak lagi. Menurut Ahok, DPRD selama ini selalu mengelak dengan menyebut yang menyusun APBD adalah SKPD. Padahal fakta di lapangan berbicara lain.
'Dana siluman' dalam RAPBD 2015 Rp 12,1 triliun diungkap Ahok. Atas tudingan ini, DPRD berang sehingga tidak tercapai kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Kemendagri mencoba memediasi namun buntu. Sementara itu, polisi berinisiatif mengusut kasus pengadaan UPS berharga miliaran rupiah dalam APBD 2014. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan memproses laporan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tentang dugaan 'dana siluman' Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Proses tersebut tidak terpengaruh kendati ada upaya mediasi antara Ahok, DPRD dan Kemendagri perihal APBD tersebut. Pun dekimian jika mediasi itu membuahkan kesepakatan bersama di antara ketiga pihak tersebut.
Full transcript