Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Sistem Pemerintahan Parlementer Jerman

No description
by

whita sabrina

on 21 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sistem Pemerintahan Parlementer Jerman

Sistem Pemerintahan Jerman
Presiden Federal
Presiden federal mewakili Republik Federal Jerman sebagai kepala negara. Tugas dari presiden adalah mewakili Jerman di luar negeri, mengangkat anggota pemerintah, hakim, dan pejabat tinggi. Masa jabatan presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu periode lagi. Kepala negara dipilih oleh Dewan Federal. Dewan itu terdiri dari semua anggota Bundestag ditambah jumlah anggota yang sama yang dipilih oleh dewan perwakilan rakyat di ke-16 negara lain.
Kanselir Federal dan Pemerintah
Kanselir federal
merupakan satu-satunya anggota Pemerintah Federal yang dipilih. Konstitusi memberikan hak kepadanya untuk memilih sendiri para menteri sebagai pimpinan badan-badan pelaksana politik terpenting. Kanselir federal berkompetisi untuk menentukan garis haluan, yaitu hak kanselir untuk menetapkan titik berat pekerjaan pemerintah secara mengikat.
Dewan Parlementer
yang memutuskan undang-undang dasar pada tahun 1949 mengacu kepada contoh perdana menteri inggris ketika membahas kewenangan kanselir.

Bundesrat
Bundesrat atau Majelis Federal adalah dewan perwakilan negara bagian, semacam majelis kedua di samping Bundestag. Fungsi Bundesrat sama dengan majelis kedua dinegara federasi lain, yang umumnya disebut senat. Bundesrat juga memiliki andil dalam pembuatan undang-undang federasi.
Mahkamah Konstitusi Federal
Bundestag
Bundestag adalah perwakilan rakyat jerman yang dipilih. Para anggotanya membentuk fraksi-fraksi dan memilih seorang presiden Bundestag yang berasal dari kalangan anggota. Tugas dari Bundestag adalah memilih kanselir federal, lalu bertugas agar menjaga kanselir tetap memegang pimpinan pemerintah dengan mendukung politiknya. Bundestag dapat menggantikan kanselir dengan jalan mencabut kepercayaan. Lingkup tugas besar kedua dari Bundestag adalah membentuk undang-undang. Tugas besar ketiga dari Bundestag adalah pengawasan kerja pemerintah
Pendirian Mahkamah Konstitusi Federal menandai semangat Jerman di masa pascaperang. Mahkamah konstitusi hanya membuka perkara atas pengaduan. Mahkamah konstitusi memegang monopoli penafsiran undang-undang dasar bagi semua lembaga kehakiman. Dalam kasus "perselisihan mengenai penerapan konstitusi", mahkamah tertinggi ini bertindak untuk melindungi pembagian kekuasaan yang dijamin undang-undang dasar dan untuk melindungi negara federasi.
Sistem Pemilihan
Struktur sistem pemilihan di Jerman menyulitkan pembentukan pemerintahan oleh partai tunggal. Agar para pemilih mengetahui siapa mitra partai pilihan mereka kelak, umunya masing-masing partai menetapkan sebuah "pernyataan koalisi" sebelum kampanye.
Undang-undang Dasar
Undang-undang dasar mengikat legislasi pada tatanan konstitusional dan mengikat administrasi negara pada hukum dan undang-undang. Jerman ditetapkan oleh undang-undang dasar sebagai negara hukum. Semua tindakan lembaga-lembaga pemerintahan pada pengawasan oleh kehakiman. Satu prinsip lagi yang ditetapkan oleh konstitusi ialah negara berbentuk fedeasi.
Parta-partai politik
menurut undang-undang dasar, parpol bertugas ikut serta dalam pembentukan kemauan politik rakyat. Dengan demikian, penentuan calon penyandang fungsi politik dan pelaksanaan kampanye pemilu ditingkatkan menjadi tugas. Partai politik wajib bersikap loyal terhadap negara demokrsi.
Full transcript