Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Copy of Sistem Politik Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945

No description
by

reza gieovany

on 29 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Sistem Politik Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945

Conclusion Terimakasih atas perhatiannya:) And one more thing... 1945 - 1949
Negara Kesatuan yang berbentuk republik (pasal 1 ayat 1 UUD 1945)
Sentralisasi
Presidentil
Menteri bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada parlemen
Asas demokrasi
Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)
Negara Hukum, bukan negara kekuasaan (pasal 1 ayat 3 UUD 1945)
1949 - 1950
Negara Serikat / Federasi
Parlementer
Menteri bertanggung jawab kepada DPR, bukan presiden
Demokrasi liberal
1. UUD 1945 2. Konstitusi RIS 1. UUD 1945 (1945-1949)
2. UUD RIS (1949-1950)
3. UUDS (1950 - 1959)
4. UUD 1945 -> Orde Baru (1959-1965) SISTEM POLITIK SEBELUM AMANDEMEN APA ITU SISTEM POLITIK? Sistem politik ialah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yanh menunjukan suatu proses yang langsung memandang dimensi waktu (melampaui masa kini dan masa yang akan datang). 3. UUDS 1950 1950 - 1959
Parlementer
Pembentukan serta pembubaran Konstituante
Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden (5 Juli 1959) Mengapa dilakukan amandemen? Terjadi penyimpangan kekuasaan negara pada orde lama.
Peran pengawasan & perwakilan DPR semakin lemah.• Pejabat – pejabat negara yang diangkat cenderung dimanfaat untuk loyal dan mendukung kelangsungan kekuasaan presiden.• Kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang – orang yang dekat presiden.• Menciptakan perilaku KKN.• Terjadi personifikasi bahwa presiden dianggap negara.• Rakyat dibuat makin tidak berdaya, dan tunduk pada presiden. Selain itu, terjadi dominasi MPR, dan tidak ada pembatasan masa jabatan presiden.
Akibat berbagai penyimpangan, muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi semakin memburuk. Setelah orde lama berakhir, maka lahirlah orde baru. Tekad orde baru yang cukup populer pada masa itu adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Apakah tekad tersebut menjadi suatu kenyataan? SISTEM POLITIK INDONESIA SETELAH AMANDEMEN UUD 1945 •Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas.
Wilayah Negara terbagi menjadi beberapa provinsi.•
Bentuk pemerintahan adalah Republik.•
Sistem pemerintahan adalah presidensial.•
Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.•
Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.•
Parlemen terdiri atas dua (bikameral), yaitu DPR dan DPD.•
Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya.
DPA (Dewan Pertimbangan Agung) dihapus Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut :

•Presiden sewaktu – waktu dapat diberhentikan MPR atas usul dan pertimbangan dari DPR.• Presiden dalam mengangkat pejabat Negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.• Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.• Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang – undang dan hak budget (anggaran).
Intinya, sistem politik Indonesia sesudah amandemen telah memperhatikan keselarasan antara lembaga-lembaga negara yang ada, dengan adanya check and balance, pembagian kekuasaan yang adil, dan penataan lembaga negara yang lebih efektif, jelas, dan sistematis.
Sistem Politik Sebelum dan


Sesudah Amandemen UUD 1945
Full transcript