Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

6. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

No description
by

Ragil Nugroho

on 10 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 6. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

PERENCANAAN PAJAK
BENTUK USAHA

PERENCANAAN PAJAK BENTUK USAHA
TAHAPAN DALAM MEMBUAT PERENCANAAN PAJAK

Strategy umum tax planning

PERENCANAAN PAJAK UNTUK PAJAK PENGHASILAN

Pajak Perusahaan

OLEH:
ASTUTI
RAGIL NUGROHO


FE AKUNTANSI UST YOGYAKARTA

OLEH:
ASTUTI
RAGIL NUGROHO


FE AKUNTANSI UST YOGYAKARTA

PERENCANAAN PAJAK BENTUK USAHA

Definisi Perencanaan Pajak:
Tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya képada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Sedangkan tujuannya adalah bagaimana pengendalian itu dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan dibayar kepada Negara

2. Perencanaan Pajak (Tax Planning/Tax Management):
Cara-cara menghemat pembayaran pajak yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan.
3. Perencanaan pajak yang diterapkan oleh Wajib Pajak tententu, belum tentu sesuai apabila diterapkan oleh Wajib Pajak yang lainnya.

Analisa Informasi (Data) yang ada:
Fakta yang relevan, Faktor Pajak, dan Non Pajak.
Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak
Evaluasi atas Perencanaan Pajak
Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Rencana Pajak
Memutakhirkan Rencana Pajak


1. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Bentuk Entitas Usaha Wajib Pajak
2. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Tujuan Wajib Pajak
a. Mengoptimalkan Beban Pengeluaran
b. Menghindari Sanksi Perpajakan
c. Menunda atau Mengangsur Pembayaran Pajak
d. Memaksimalkan Sumber Pendanaan Perusahaan
f. Memaksimalkan Transaksi Dalam Satu Group Perusahaan
g. Memaksimalkan Pembayaran Pajak-Pajak, dan Zakat, Sebagai Pengurang Penghasilan
3. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Kondisi Internal Wajib Pajak
a. Memaksimalkan Kompensasi Kerugian
b. Melakukan Merger
c. Penentuan Metode Penyusutan Aktiva Tetap
4. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Kondisi Eksternal Wajib Pajak

ASPEK STRATEGIS PERENCANAAN PAJAK

Pasal 97 UU NO. 40 TH 2000

PERSEORANGAN

PERSEKUTUAN ( CV/FIRMA/KONGSI )

PERSEROAN TERBATAS / PT

BEBERAPA ENTITAS HUKUM BISNIS YANG DIAKUI DI INDONESI:

1. Memaksimalkan Pengecualian-Pengecualian atas Objek Pajak
Contoh:
PT. Bangun Jaya pada awal tahun 2003 memiliki kepemilikan saham di PT Aneka Rupa sebagai bentuk investasinya sebesar 24 %. Pada tanggal 15 Januari 2004 PT Aneka Rupa mengumumkan akan membagikan dividen untuk laba tahun 2003.
2. Memaksimalkan Pengurang Yang Diperkenankan
3. Memindahkan (Menggeser/Menunda)
4. Menyegerakan Pembebanan Biaya
5. Memaksimalkan Pajak yang Dapat Dikreditkan

PERENCANAAN PAJAK UNTUK PAJAK PENGHASILAN

6. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
7. Menggunakan Nama Perkiraan (Pos) Yang Sesuai
8. Biaya-Biaya yang Berkaitan Dengan Pemberian Kesejahteraan Kepada Karyawan
9. Pengelolaan Transaksi yang Berkaitan Dengan Withholding Tax
10.Kepemilikan Pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri
a) Berasal dan laba ditahan;
b) Minimal penyertaan 25% (tidak disyaratkan bagi Koperasi); dan
c) Memiliki usaha aktif diluar kepemilikan saham
11.Income Spreading
12.Transaksi Induk-Anak Perusahaan dan Pihak Yang Memiliki Hubungan
Istimewa
13.Piutang TakTertagih
14.Bunga Pinjaman dan Deposito
15.Biaya Entertainment
16.Penyetaraan (Ekualisasi) SPT

PERENCANAAN PAJAK UNTUK PAJAK PENGHASILAN (Cont.)

Usahakan Penghasilan tsb termasuk dalam Non Taxable Income , Pasal 4 ayat (3) UU PPh (Maximize exemption)
Maximizing Deductible Expense
Menunda Penghasilan
Percepat Pembebanan Biaya
Pemilihan Alternatif Dasar Pembukuan
Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar
Permohonan penurunan pembayaran angsuran PPh pasal 25
Pengelolaan transaksi yang biayanya tidak boleh dikurangkan secara fiskal

Strategi Efisiensi PPh Badan

Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan
Transaksi yang berkaitan dengan withholding tax
Perlakuan atas Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam Negeri
Merger antara perusahaan yang terus menerus rugi dengan perusahaan yang laba
Pemecahan Satu Perusahaan Menjadi beberapa Perusahaan
Pengelolaan Transaksi Afiliasi
Pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23

Strategi Efisiensi PPh Badan

Memanfaatkan biaya natura yang merupakan keharusan
Memanfaatkan biaya makanan dan minuman untuk karyawan.
Jika laba kena pajak diatas Rp 100 juta dan pengenaan PPh badannya tidak final, kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura diupayakan seminimal mungkin.
Jika rugi, merubah pemberian natura menjadi tunjangan berupa uang hanya akan menaikkan PPh pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil.

Strategy efisiensi atas biaya kesejahteraan karyawan

Dividen atas penyertaan pada PT Dalam Negeri tidak menjadi objek pajak jika :
Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
Kepemilikan saham minimum 25 % dari jumlah modal yang disetor
Holding Company harus mempunyai usaha aktif di luar penyertaan tersebut

PENYERTAAN PADA PT DALAM NEGERI

Jika diproyeksikan dalam tahun berjalan akan terjadi penurunan laba kena pajak, dikhawatirkan pada akhir tahun akan terjadi kelebihan pembayaran PPh Pasal 25 WP dapat mengajukan permohonan penurunan Angsuran PPh Ps. 25 disertai proyeksi laba pada akhir tahun dan alasan terjadinya penurunan laba.

Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25

Ekualisasi PPh Badan dengan PPh pasal 21
Ekualisasi PPh Badan dengan PPh pasal 23/26/final
Ekualisasi PPh Badan dengan PPN

Ekualisasi PPh Badan dengan PPh Pasal 21, 23/26, Final dan PPN

PAJAK UNTUK PPh PASAL 21
- Prinsip-prinsip?

PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPh PASAL 23/26/PPh FINAL
- PPh Pasal 23/26/PPh Final
- PPh Pasal 23/26 Non PPh Final

PERENCANAAN PAJAK UNTUK PAJAK PENGHASILAN (Cont)

Perusahaan dalam keadaan untung dan sebagian besar karyawan penghasilannya berada pada level PPh 5 % - 25 % dengan merubah pemberian natura menjadi tunjangan kas
Perusahaan dalam keadaan rugi, lebih banyak memberikan imbalan pada karyawan dalam bentuk natura


Strategi efisiensi PPh 21

Perhatikan jenis objek pajak dan tarif pajak
Untuk PPh Final, hindari penggunaan konsultan berjenjang agar biaya lebih murah
Untuk transaksi LN, pastikan diperoleh Certificate of Residence

PPh Pasal 23/26/Final – Strategi efisiensi

Jika pihak ketiga tidak mau dipotong PPh Pasal 23/26
Perusahaan membayarkan withholding tax, pajak yang dibayarkan ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
Nilai transaksi digross up, sehingga nilai transaksi dalam kontrak sudah termasuk pajak yang harus dipungut.

PPh Pasal 23/26/Final – Strategi efisiensi

1. Penundaan Pembayaran PPN
2. Penggunaan Faktur Pajak Sederhana
3. Menghindari Sanksi Administrasi yang Berkaitan Dengan Faktur Pajak
4. Perencanaan PPN Lainnya

PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPN

Legal, tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku
Integral, merupakan bagian integral dari perencanaan menyeluruh perusahaan
Valid, didukung dengan bukti-bukti yang memadai, misalnya: agreement. invoice dan accounting treatment.
Cash flow, berhubungan dengan kegiatan mengendalikan cash flow.
Net Present Value, memaksimalkan net present value.

KARAKTERISTIK PERENCANAAN PAJAK

Pajak atas Penghasilan Perusahaan
Dibayar langsung oleh perusahaan.
Angsuran pajak (PPh 25).
Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/ 29).
Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, PPh 22, 23).
Diungkapkan di Laporan Laba Rugi sehingga mempengaruhi jumlah beban pajak; serta di Laporan Posisi Keuangan (Utang pajak atau Pajak dibayar di muka).

Kewajiban Memotong Pajak Pihak Lain (Withholding Tax)
Pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain (PPh 21, 23, 26).
PPN atas penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak (BKP/ JKP).
Diungkapkan di Laporan Posisi Keuangan sebagai Utang pajak atau Pajak dibayar di muka; namun tidak mempengaruhi Laporan Laba Rugi.


Pajak Perusahaan
Full transcript