Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PENGELOLAAN

No description
by

Hana Kurniasih

on 28 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PENGELOLAAN

PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PENGELOLAAN ROYALTI MUSIK DI INDONESIA
Laina Rafianti, S.H., M.H. (NIDN: 0007118005)
Hj. Aam Suryamah, S.H., M.H. (NIDN: 0018026001)
Helitha Novianty S.H., M.H. (
Jeremia Lumbantobing (NPM : 110110100385)
Hana Kurniasih (NPM: 110110130174)

Pendahuluan
Latar Belakang

Kasus dalam Latar Belakang

Identifikasi Masalah
Tinjauan Pustaka (2)
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Indonesia
Perbandingan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Beberapa Negara

Pengelolaan Royalti

Pengusaha/Pengguna lagu

Prinsip Keadilan Dalam Penarikan Royalti Lagu

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan:
1. Menentukan kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai pengelola Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/atau musik dalam hubungannya dengan Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014; dan
2. Merumuskan penarikan Royalti lagu Hak Cipta dan/atau musik yang adil bagi pengusaha Pengguna lagu dan/atau musik.

Manfaat:
Berguna untuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Lembaga Manajemen Kolektif, para Pencipta lagu, para Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak terkait, dosen, mahasiswa, konsultan hukum, konsultan HKI, dan para penegak hukum.
Dimuat di jurnal nasional Sasaran jurnal yang dimaksud adalah Fiat Justisia atau Jurnal Hak Kekayaan Intelektual.


Metode Penelitian
Sistematika
1. Pendahuluan
2. Tinjauan Pustaka
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
4. Metode Penelitian
5. Hasil dan Pembahasan
6. Kesimpulan dan Saran

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
Perjalanan pengaturan Hak Cipta di Indonesia mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Tahun 2014 lalu, tonggak sejarah Hak Cipta kembali dipancangkan melalui disahkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC). Undang-undang ini dianggap telah berhasil menjawab beberapa masalah yang selama beberapa tahun terakhir ini sering dipermasalahkan, salah satunya yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disingkat LMKN).
Kurang optimalnya LMK yang ada dalam mewakili kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait dalam hal menarik, menghimpun, mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersil seperti yang diatur di dalam dalam Pasal 89 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Selain itu, sering kita temui para pengusaha meski mereka menyadari akan kewajibannya untuk membayar royalti, tetapi tapi tidak kunjung menunaikan kewajibannya karena tidak adanya controling secara aktif yang dlakukan oleh lembaga yang berwenang.

1. Bagaimana kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai pengelola Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/atau musik dalam hubungannya dengan Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014?

2. Bagaimana penarikan Royalti lagu Hak Cipta dan/atau musik yang adil bagi pengusaha Pengguna lagu dan/atau musik?
A. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis komparatif, menitikberatkan pada ketentuan:
Konvensi Bern 1886; 

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1994;
WIPO Copyright Treaty, 1996;

WIPO Performances and Phonograms Treaty 1996; 

Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
Peraturan Menteri Nomor Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif dan Keputusan Menteri No. M.HH-01.01 Tahun 2014 tentang Penetapan Panitia Seleksi Calon Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait;

B. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi ini menggunakan metode deskriptif analitis yang mendeskripsikan prinsip keadilan dalam pengelolaan Royalti musik serta menganalisisnya berdasarkan hukum Hak Cipta di ranah nasional dan internasional.

C. Tahap Penelitian
Tahap penelitian ini meliputi penelitian dengan studi kepustakaan, dengan bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel, serta bahan hukum tersier yang berupa ensiklopedia, kamus dan indeks.


D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoretis, pendapat- pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk tertulis maupun data elektronik.

Kesimpulan
Peneliti telah melakukan pengumpulan data awal yaitu mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Lembaga Manajemen Kolektif, Pengusaha dan Pengguna, serta perbandingan dengan hukum di beberapa Negara.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D untuk mendukung data-data awal tentang rancangan Statuta Lembaga Manajemen Kolektif.

Penelitian ini cukup komprehensif sehingga memerlukan dukungan dari beberapa dosen muda di luar tim peneliti yaitu dengan mengikutsertakan Tasya Safiranita, S.H., M.H. dan Helitha Novianty, S.H., M.H.

Saran
1. Sangat diharapkan agar pada fase penelitian yang selanjutnya dapat melaksanakan studi lapangan ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Lembaga Manajemen Kolektif, dan pengusaha/pengguna untuk mendukung data primer.

2. Sebaiknya dilakukan seminar atau diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk membahas hasil capaian penelitian sementara sebelum sampai pada laporan akhir.

Tinjauan Pustaka (1)
Hak cipta lagu dan/musik
Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif
Lagu dan atau Musik Sebagai Salah Satu Objek Perlindungan Hak Cipta
Hak Ekonomi dan Royalti Dalam Hak Cipta

Hak Terkait
Pelaku Pertunjukan
Lembaga Penyiaran
Produser Rekaman

Lembaga Manajemen Kolektif
Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia
Perbandingan Lembaga Manajemen Kolektif di Beberapa Negara

Hasil dan Pembahasan
Kedudukan LMK Dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan Hak terkait Lagu / Musik Dalam Hubungan dengan LMKN berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Penarikan Royalti Lagu Hak Cipta Dalam Bidang Lagu/Musik Yang Adil Bagi Pengguna/Pengusaha

Kedudukan LMK Dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan Hak terkait Lagu / Musik Dalam Hubungan dengan LMKN berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
1.
Pengelolaan Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait oleh LMK

Di dalam Pasal 87 ayat 1 UUHC 2014 disebutkan bahwa agar para pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dapat memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta yang bersifat komersial maka, harus menjadi anggota dari LMK.

Pasal 87 ayat 2 selanjutnya menjelaskan bahwa para pengguna karya cipta musik dan lagu yang bersifat komersial melakukan pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait melalui LMK

PERBANDINGAN LMK INDONESIA DAN PRANCIS
Prancis

PRIMER

SACEM dunia. Karya cipta yang menjadi lingkup SACEM yaitu komposisi musik, karya musik dokumenter, puisi, musik untuk drama dan teater, dubbing dan subtittle untuk film asing, karya audiovisual. (LMK Pencipta)

Pada tahun 1985 didirikan SCPP dan di tahun 1987 didirikan). Anggota keduanya adalah pemegang Hak Cipta, perbedaannya yaitu anggota SPPF merupakan produser independen sementara anggota SCPP adalah produser independen dan perusahaan rekaman multinasional yang 80% haknya dimiliki oleh produser Perancis. Perbedaan lainnya adalah, kewenangan SCPP hanya untuk pemberian izin penggunaan karya di dalam negara Perancis, sedangkan SPPF memiliki mandat untuk di seluruh belahan dunia. (LMK Poduser Rekaman Suara)

ADAMI yang dibentuk pada tahun 1955 dan SPEDIDAM yang didirikan di tahun 1959. (LMK Pelaku Pertunjukan)



Indonesia


YKCI : Kegiatan utama dari KCI adalah melakukan collecting royalty atas pemakaian karya cipta lagu oleh pelaku usaha, yang selanjutnya mendistribusikan hasilnya kepada para pencipta lagu yang telah memberikan kuasanya kepada KCI

WAMI : adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan eksploitasi karya cipta lagu terutama untuk royalty atas Hak Mengumumkan. WAMI tidak menjalankan penerbitan pemasaran atau ekploitasi komersial dari lagu-lagu lingkup pekerjaan WAMI adalah hanya mengelola hak pengumuman.

Royalti Anugrah Indonesia (RAI): suatu badan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan royalti atas eksploitasi karya cipta lagu terutama untuk royalti atas Hak Mengumumkan (Performing Rights) dalam hal lagu dangdut.



Hak Cipta dan Hak terkait Lagu / Musik Dalam Hubungan dengan LMKN berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
2. Peran LMKN dalam Pengelolaan Royalti oleh LMK

Berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UUHC 2014, dibentuk lembaga manajemen kolektif nasional yang merepresentasikan kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait

Berdasarkan Pasal 89 ayat 2 LMKN memiliki fungsi yang sama dengan LMK yaitu untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari penggunaan yang bersifat komersial

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, LMKN memperoleh pendapatan dari royalti yang sudah dikumpulkan oleh LMK yang berada di bawahnya, selain itu LMKN dalam kondisi tertentu memiliki hak untuk menghimpun royalti dari pengguna.

Seharusnya LMKN hanya menjadi badan pengawas saja dan tidak terlibat dalam proses penarikan royalti . Selain itu LMKN seharusnya dibiayai oleh negara dan bukan mendapatkan biaya dari hasil penghimpunan royalti

3. Hubungan antara LMK dan LMKN
“(1) untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/musik dibentuk 2 lembaga manajemen kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
-Kepentingan pencipta;
-Kepentingan pemilik hak terkait
(2) kedua lembaga manajemen kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial
(3)untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua lembaga manajemen kolektif wajib melakukan kordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing lembaga manajemen kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan
(4) ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran royalti ditetapkan oleh lembaga manajemen kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh mentri.


UUHC 2014 Pasal 89
LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait memiliki tugas sebagai berikut:
Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau Musik
Melakukan pengawasan terhadap LMK dibidang lagu dan/atau musik
Memberikan rekomendasi kepada mentri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK
Memberikan rekomendasi kepada menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah kordinasinya
Menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK
Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait
Melakukan mediasi atas sengketa hak cipta dan hak terkait
Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada mentri.
Permenkumham No. 29 Tahun 2014 Pasal 6

Melihat kepada pasal tersebut dapat dilihat bahwa ada ketidaksesuaian antara UUHC 2014 dan Permenkumham No.29 Tahun 2014 terkait tugas dari LMKN itu sendiri

Namun, jika melihat kepada Permenkumham No.29 Tahun 2014 dan statuta LMKN dijelaskan bahwa LMKN bertindak sebagai pengawas dari LMK

Masih ada tumpang tindih antara tugas LMKN dan LMK

Hubungan LMKN dengan LMK
PERBANDINGAN LMKN DI INDONESIA DAN PRANCIS
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional merupakan lembaga tertinggi di tingkat nasional yang meliputi seluruh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Hak-Hak Terkait di Indonesia.
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memegang kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta dalam menyelenggarakan pengaturan, penarikan, penghimpunan, pendistribusian dan melakukan mediasi yang berkaitan dengan Royalti dan/atau pembagian pendapatan lain dalam pemanfaatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional hanya memberikan delegasi kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait kepada Lembaga Manajemen Kolektif yang telah memiliki Ijin Operasional.
Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dipilih dari unsur-unsur:
Lembaga Manajemen Kolektif di bidang lagu dan/atau musik;
Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta;
Pemilik Hak Terkait;
Akademisi;
Ahli di bidang Hak Cipta.




Indonesia
Selain pengawasan yang dilakukan secara internal oleh LMK itu sendiri, Perancis memiliki metode pengawasan LMK: pertama, yaitu oleh kementerian kebudayaan dan kedua, komite pengawas permanen yang dibentuk pada 1 Agustus 2000. Komite yang dibentuk melalui Pasal L. 321-13 CPI beranggotakan 5 orang untuk menjabat dalam kurun waktu lima tahun yang berasal dari: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung (lembaga negara) eksekutif, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kebudayaan.
Komite ini bertugas untuk melihat perolehan dan pengelolaan LMK yang ada, antara lain: mengkaji prosedur audit internal, statuta, pengumpulan royalti serta pendistribusiannya. LMK harus kooperatif ketika dilakukannya pemeriksaan oleh komite ini, manakala mereka menolak diperiksa, mereka dapat dikenai pidana penjara selama satu tahun atau membayar denda sebesar 1500 EUR.
Komite membuat laporan tahunan dan disampaikan kepada LMK. LMK dapat melakukan penilikan atas laporan tahunan yang kemudian disusun menjadi laporan akhir untuk dipresentasikan di hadapan parlemen, pemerintah, dan pertemuan LMK tahunan.


Prancis
Hak dan kewajiban pengusaha/pengguna berdasarkan UUHC. Analisis kasus penarikan royalti di Indonesia

Mekanisme penarikan royalti yang adil bagi pengusaha pengguna lagu

Penarikan Royalti lagu Hak Cipta dalam bidang lagu/musik yang adil bagi pengguna/pengusaha
1. Hak dan kewajiban pengusaha/pengguna berdasarkan UUHC. Analisis kasus penarikan royalti di Indonesia
Main Users and Collection Areas

Radio and television are major users of recorded music in the form of commercially available rocordings or audiovisual. In the modem world programmes are themselves usually recorded and can be rebraoadcast or retransmitted by cable. Commercially available sound recordings are also used by clubs, bars, sports stadium, and the like for public performences to entertain their costumers. These uses all give rise to a right to a single equitable remuneration

WIPO
para pengguna musik dan lagu untuk tujuan komersil berkewajiban membayar royalti kepada pencipta lagu dan pihak terkait melalui LMK yang telah diberikan kuasa oleh pencipta dan pemilik hak terkait. Pengguna musik dan lagu dengan tujuan komersil tidak hanya terbatas pada usaha televisi, radio, restauran, cafe, bar, atau juga hotel. Namun pada kenyatannya pemberlakuan pembayaran royalti ditekankan kepada mayoritas pengguna musik dan lagu yaitu bidang karaoke

UUHC 2014
Kasus-Kasus Penarikan Royalti
Kasus LMK dengan pengusaha radio. Sebagai pengusaha pengguna musik dan lagu, pengusaha radio tidak membayar royalti, sebaliknya mereka dibayar oleh pencipta atau pemilik hak terkait untuk membantu mempublikasikan musik dan lagu tersebut sehingga menjadi lebih tenar.

Kasus LMK dengan pengusaha restoran maupun hotel yang masih merasa sulit untuk menerima bahwa kegiatan memperdengarkan lagu bagi konsumennya bukan hak dia melainkan terdapat Hak Eksklusif orang lain yakni Pencipta/Pemegang Hak Cipta/Pemilik Hak Terkait.

Kasus LMK dengan pencipta yang merasa sistem pembayaran royalti yang dilakukan oleh LMK tidak jelas pengaturannya.



Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berasaskan Pancasila, transparansi, akuntabilitas, keseimbangan dan kesetaraan, kewajaran, kelaziman dan keadilan dengan sistem keanggotaan kolektif kolegial dan sistem manajemen nirlaba.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di masyarakat, pada kenyataannya walaupun sudah ada perhitungan yang baku yang seharusnya di tagih dari pengguna namun, oknum-oknum tertentu dari pihak LMK sering melakukan kecurangan dengan cara melakukan tawar menawar dengan pihak pengguna

Sebaiknya sistem yang digunakan tidak dengan melakukan penagihan secara langsung oleh pihak dari LMK namun, dilakukan dengan cara pembayaran via BANK ataupun segala sesuatu yang bentuknya lebih tersistem sehingga tidak lagi terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu

Sebaiknya sosialisasi yang menjadi tugas dari LMK dilakukan lebih optimal lagi agar para penggunna mengetahui hak-hak dan kewajibannya untuk melakukan pembayaran royalti.


2. Mekanisme penarikan royalti yang adil bagi pengusaha pengguna lagu
PERBANDINGAN LMK INDONESIA DAN PRANCIS
Prancis

PRIMER

SACEM dunia. Karya cipta yang menjadi lingkup SACEM yaitu komposisi musik, karya musik dokumenter, puisi, musik untuk drama dan teater, dubbing dan subtittle untuk film asing, karya audiovisual. (LMK Pencipta)

Pada tahun 1985 didirikan SCPP dan di tahun 1987 didirikan). Anggota keduanya adalah pemegang Hak Cipta, perbedaannya yaitu anggota SPPF merupakan produser independen sementara anggota SCPP adalah produser independen dan perusahaan rekaman multinasional yang 80% haknya dimiliki oleh produser Perancis. Perbedaan lainnya adalah, kewenangan SCPP hanya untuk pemberian izin penggunaan karya di dalam negara Perancis, sedangkan SPPF memiliki mandat untuk di seluruh belahan dunia. (LMK Poduser Rekaman Suara)

ADAMI yang dibentuk pada tahun 1955 dan SPEDIDAM yang didirikan di tahun 1959. (LMK Pelaku Pertunjukan)



Indonesia


YKCI : Kegiatan utama dari KCI adalah melakukan collecting royalty atas pemakaian karya cipta lagu oleh pelaku usaha, yang selanjutnya mendistribusikan hasilnya kepada para pencipta lagu yang telah memberikan kuasanya kepada KCI

WAMI : adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan eksploitasi karya cipta lagu terutama untuk royalty atas Hak Mengumumkan. WAMI tidak menjalankan penerbitan pemasaran atau ekploitasi komersial dari lagu-lagu lingkup pekerjaan WAMI adalah hanya mengelola hak pengumuman.

Royalti Anugrah Indonesia (RAI): suatu badan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan royalti atas eksploitasi karya cipta lagu terutama untuk royalti atas Hak Mengumumkan (Performing Rights) dalam hal lagu dangdut.


Full transcript